Wartain.com || Puluhan sopir truk yang tergabung dalam komunitas Lintas Wilayah Sukabumi Ngahiji menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sukabumi, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Selasa (24/6/2025). Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap rencana pemberlakuan penuh Undang-Undang Zero Over Dimensi Over Load (ODOL) yang dijadwalkan akan dimulai pada Juli hingga Agustus 2025.
Koordinator aksi, Windi Wisana, menyatakan bahwa para sopir menuntut kejelasan hukum dan perlindungan yang lebih adil bagi pengemudi, khususnya terkait sanksi dalam pelanggaran ODOL. Ia menyoroti bahwa tanggung jawab atas kendaraan yang melebihi dimensi atau muatan sering kali dibebankan hanya kepada sopir, padahal kendaraan tersebut dimodifikasi oleh pemilik atau pengusaha angkutan.
“Undang-undang menyebutkan ancaman hukuman bisa sampai dua bulan penjara bagi pelanggaran overload. Padahal, sopir hanya mengendarai kendaraan yang sudah dimodifikasi dan dipaksa membawa muatan lebih demi memenuhi kebutuhan hidup. Tapi justru sopir yang dihukum, bukan pemiliknya,” ungkap Windi.
Para pengemudi merasa posisi mereka semakin terdesak karena harus menanggung risiko hukum tanpa memiliki kuasa atas bentuk kendaraan maupun beban angkut. Mereka mengklaim hanya mengoperasikan kendaraan ringan seperti colt diesel, tanpa melakukan perubahan dimensi, namun tetap rentan terkena sanksi akibat kelebihan muatan.
Tak hanya menuntut keadilan, para sopir juga mengusulkan penggunaan alat bantu seperti ajuk untuk meningkatkan keamanan muatan. Mereka mengapresiasi respons terbuka dari Kepala Dishub Kabupaten Sukabumi, Budianto, yang bersedia menerima aspirasi dan berkomitmen menyampaikannya ke level provinsi.
“Alhamdulillah, Pak Kadis dan aparat kepolisian sudah bersikap terbuka. Di Sukabumi dan Jabar saat ini memang belum ada penindakan ODOL, masih sebatas sosialisasi. Kami berharap suara kami bisa diperjuangkan,” tambah Windi.
Selain itu, sopir juga menyampaikan keberatan mereka terhadap tingginya nilai denda yang dikenakan dalam pelanggaran ODOL. Menurut mereka, sanksi tersebut tidak sebanding dengan penghasilan sopir angkutan barang, mayoritas berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
“Denda yang besar atau ancaman penjara sangat memberatkan kami. Penghasilan kami pas-pasan, makanya kami turun aksi hari ini,” tutur Windi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, Budianto, mengaku telah mendengarkan semua aspirasi peserta aksi. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara over dimensi dan over load, serta tahapan penerapan aturan ODOL.
“Aspirasi mereka sudah kami terima dan dijelaskan. Untuk hal-hal yang belum bisa kami jawab di lapangan, akan kami sampaikan dalam forum rapat di Bandung,” jelas Budianto.
Ia juga menekankan pentingnya keadilan dalam penerapan sanksi. Banyak pengemudi maupun pengusaha kecil yang merasa terbebani oleh aturan ODOL, terutama yang terkait pengiriman komoditas dalam jumlah kecil namun melebihi kapasitas yang diatur.
“Permintaan mereka jelas, yaitu agar hukum diterapkan secara adil dan besaran denda disesuaikan. Contohnya, pengusaha kecil seperti pedagang sayur yang mengirim lima kuintal barang padahal aturannya hanya tiga kuintal. Mereka tak sanggup menanggung dendanya,” terang Budianto.
Menurutnya, saat ini di wilayah Sukabumi belum dilakukan penindakan langsung terhadap pelanggaran ODOL karena masih dalam tahap sosialisasi. Tahap peringatan akan dimulai pada Juli, dan penindakan baru akan diterapkan mulai Agustus 2025 mendatang.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait di tingkat provinsi agar semua aspirasi yang disampaikan bisa ditindaklanjuti dan menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan ODOL,” pungkasnya.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
