Wartain.com || Persatuan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 1998 (PPJNA 98) memberikan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), untuk memeriksa dan memperbaiki struktur bangunan di pondok pesantren (ponpes) di seluruh Indonesia.
Instruksi Presiden tersebut muncul setelah tragedi ambruknya mushalla di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, yang menelan korban jiwa dan melukai puluhan santri. Peristiwa memilukan itu menjadi alarm keras tentang lemahnya pengawasan terhadap infrastruktur pesantren di berbagai daerah.
Ketua Umum PPJNA 98, Anto Kusumayuda, menilai langkah cepat Presiden Prabowo menunjukkan kepedulian besar terhadap dunia pendidikan keagamaan dan keselamatan para santri.
“Kami mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang langsung memerintahkan Menko Cak Imin untuk turun tangan memeriksa dan memperbaiki kondisi bangunan pondok pesantren di seluruh Indonesia. Ini bentuk nyata kepemimpinan yang peduli terhadap keselamatan santri dan masa depan pendidikan Islam,” ujar Anto di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Menurut Anto, ribuan pondok pesantren di Indonesia menjadi tempat pendidikan dan pembinaan moral bagi jutaan santri. Namun, banyak di antaranya berdiri dengan struktur bangunan yang belum sesuai standar teknis karena keterbatasan dana maupun minimnya pendampingan teknis dari pemerintah.
“Tragedi di Sidoarjo harus jadi pelajaran penting. Negara tidak boleh abai terhadap keselamatan para santri. Pondok pesantren bukan hanya pusat pendidikan agama, tapi juga benteng moral bangsa,” tegasnya.
PPJNA 98 juga mendorong agar pemeriksaan bangunan pondok pesantren dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya sebatas pada pesantren besar. Pemerintah diminta menggandeng Kementerian PUPR, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah untuk melakukan audit struktural nasional terhadap bangunan pesantren yang dinilai rawan ambruk.
Selain itu, PPJNA 98 mengusulkan agar pemerintah menyiapkan program bantuan renovasi dan peningkatan kualitas bangunan pesantren melalui skema hibah atau dana bergulir yang mudah diakses oleh pesantren kecil.
“Kami berharap program ini tidak berhenti di instruksi saja. Harus ada pendataan, audit teknis, dan bantuan nyata. Jangan sampai nyawa santri kembali melayang karena kelalaian dalam standar pembangunan,” kata Anto menambahkan.
Instruksi Presiden Prabowo kepada Menko Cak Imin mendapat sambutan luas dari berbagai kalangan. Di tengah sorotan publik terhadap runtuhnya mushalla di Al Khoziny, langkah cepat tersebut dinilai menjadi bentuk tanggung jawab negara terhadap keselamatan peserta didik di lembaga keagamaan.
Menko Cak Imin, sesuai arahan Presiden, akan memimpin koordinasi lintas kementerian—termasuk Kementerian PUPR, Kementerian Agama, dan BNPB—untuk meninjau langsung kondisi ribuan pondok pesantren di seluruh Indonesia. Pemerintah juga berencana menyiapkan panduan teknis dan pedoman pembangunan pesantren yang aman dan ramah bencana.
Anto Kusumayuda menegaskan, PPJNA 98 siap membantu pemerintah dalam mengawal pelaksanaan instruksi Presiden agar benar-benar berjalan di lapangan.
“PPJNA 98 akan ikut mengawasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait agar upaya perbaikan ini tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan. Ini saatnya kita menata kembali kualitas bangunan pesantren demi keselamatan dan martabat santri di seluruh Nusantara,” tutupnya.***
