Oleh : Kang Dzikri Nur/Pengamat Sosial Keagamaan
Wartain.com || Dalam pidatonya yang baru-baru ini menjadi sorotan publik, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menggunakan uang hasil pengembalian dari para koruptor untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Ucapan tersebut mengundang banyak tafsir dan kontroversi.
Sebagian melihatnya sebagai langkah berani, simbol komitmen moral terhadap pemberantasan korupsi, namun sebagian lain menilai sebagai sinyal politik yang ambigu—bahwa presiden tampak memasang badan melindungi para penjahat yang terlibat dalam proyek tersebut. Untuk memahami maknanya secara utuh, perlu pendekatan politik, ekonomi, dan etika pemerintahan secara integratif.
Pernyataan Prabowo bukan semata-mata teknis fiskal, tetapi merupakan strategi komunikasi politik populis. Di hadapan publik yang sudah lelah dengan korupsi, Prabowo ingin menunjukkan diri sebagai pemimpin yang akan menggunakan uang negara dengan benar—bahkan uang yang sebelumnya dikorupsi sekalipun.
Ia membingkai dirinya sebagai figur nasionalis yang hemat, tegas terhadap penyimpangan, dan tetap menjaga keberlanjutan pembangunan. Ini resonan dengan karakter politiknya selama dua dekade terakhir yang menonjolkan ketegasan, moralitas, dan keberpihakan pada rakyat kecil.
Namun dari perspektif kebijakan publik, ucapan tersebut tidak sesederhana maknanya. Secara hukum, uang hasil pengembalian tindak pidana korupsi masuk ke kas negara melalui mekanisme APBN dan tidak bisa langsung dialokasikan untuk proyek tertentu tanpa persetujuan DPR. Maka, pernyataan itu lebih bersifat simbolik—memberi pesan moral dan politik, bukan keputusan fiskal konkret.
Di sisi lain, pernyataan ini sekaligus merupakan bentuk political signaling bahwa Prabowo tidak akan menghentikan proyek-proyek strategis nasional warisan pemerintahan sebelumnya.
Masalahnya, proyek Whoosh adalah warisan problematik era Jokowi. Proyek ini melibatkan pinjaman besar dari China Development Bank (CDB), pembengkakan biaya (cost overrun), dan indikasi korupsi serta kesalahan perencanaan.
Bila pemerintah baru membongkar seluruh penyimpangan secara frontal, maka risiko politik, diplomatik, dan ekonomi akan sangat besar. China merupakan mitra strategis dan kreditor penting bagi Indonesia; membuka skandal ini dapat menurunkan kepercayaan investor asing dan mengganggu stabilitas hubungan bilateral.
Dalam konteks itu, Prabowo memilih menutup luka lama demi menjaga keutuhan tubuh negara. Tetapi langkah ini juga berpotensi memelihara dosa struktural. Dengan dalih stabilitas, pemerintah bisa tergelincir ke dalam logika impunitas—menutupi kejahatan atas nama kepentingan nasional.
Di sinilah muncul dilema moral: apakah menyelamatkan negara berarti menunda penegakan keadilan? Prabowo tampaknya mencoba menyeimbangkan dua poros besar: kesinambungan pembangunan dan reformasi moral negara. Namun keseimbangan ini sangat rapuh. Jika penegakan hukum tidak berjalan, publik akan melihatnya sebagai kompromi politik antara kekuasaan lama dan baru.
Langkah paling strategis yang seharusnya dilakukan ialah audit menyeluruh terhadap utang, biaya, dan kontrak proyek Whoosh oleh lembaga independen seperti BPK dan KPK. Hasilnya harus diumumkan secara terbuka kepada publik. Di sisi lain, dana pengembalian korupsi dapat dimasukkan dalam skema pembangunan yang berdampak langsung bagi rakyat—pendidikan, pangan, dan kesehatan—bukan menutup lubang utang megaproyek bermasalah. Transparansi dan keadilan menjadi kunci agar narasi moral Prabowo tidak berubah menjadi alat legitimasi politik semata.
Dari sudut pandang geopolitik, pernyataan Prabowo juga bisa dibaca sebagai upaya menjaga keseimbangan diplomasi antara Washington dan Beijing. Proyek Whoosh adalah simbol investasi Tiongkok di Indonesia dalam skema Belt and Road Initiative (BRI). Dengan tidak menyerang proyek itu secara terbuka, Prabowo menunjukkan pragmatisme khas negarawan realistis: tidak anti-China, tapi juga tidak tunduk. Ia menampilkan citra “penjaga kontinuitas negara” yang mengutamakan kepentingan nasional di atas konflik politik domestik.
Namun publik dan akademisi tidak boleh pasif menerima narasi ini. Civil society, kampus, dan media harus terus mengawal agar kebijakan ini tidak berubah menjadi pembenaran bagi penggelapan tanggung jawab masa lalu. Prabowo harus diawasi agar benar-benar menjalankan pemerintahan berbasis etika publik, bukan sekadar retorika moral. Ia perlu memastikan bahwa setiap rupiah uang negara, termasuk hasil pengembalian korupsi, digunakan secara transparan dan berkeadilan.
Akhirnya, sikap Prabowo terhadap proyek Whoosh mencerminkan wajah paradoks politik Indonesia hari ini: di satu sisi ingin memperbaiki sistem, di sisi lain terperangkap dalam warisan korupsi struktural yang ditinggalkan rezim sebelumnya. Jika Prabowo sungguh-sungguh ingin menegakkan kedaulatan moral negara, maka keberanian sejatinya bukan hanya dalam melanjutkan proyek warisan, tetapi dalam membuka tabir kegelapan di baliknya. Negara tidak akan runtuh karena mengakui kesalahan, tetapi akan hancur jika terus memeliharanya.***
Dari berbagai sumber
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
