Wartain.com || Belakangan banyak bermunculan berita yang menyudutkan seseorang bahkan narasinya sudah menyerang ke hal-hal yang sensitif secara pribadi. Terutama menjelang perhelatan Pilkada serentak di akhir tahun 2024 nanti.
Untuk menghindari itu, PWI Kabupaten Sukabumi menghimbau masyarakat agar waspada terhadap berbagai hoaks atau berita bohong yang mungkin akan datang melalui media sosial atau yang mengatasnamakan media pers.
Hal itu disampaikan Ketua PWI Kabupaten Sukabumi terpilih Mulya Hermawan usai kunjungan 2 Kepala Dinas Pemkab Sukabumi yakni Kadiskominfosan dan Kadisdagin ke Kantor PWI Jln.Wartawan no 01 Kompleks GOR Cisaat Kabupaten Sukabumi, Jumat 26/07/2024.
Mulya mengatakan, beberapa waktu lalu saat jelang Pileg dan Pilpres, pemerintah rupanya cukup direpotkan dengan kemunculan hoaks yang seolah tanpa henti. Kementerian Komunikasi dan Informatika bahkan membentuk satuan tugas khusus, yang diberi nama Drone 9 untuk memantau konten di Internet, termasuk hoaks.
“Hal serupa memungkinkan terjadi jelang Pilkada serentak di akhir tahun 2024 ini. Kita tahu bahwa Hoaks itu Bahasa halus dari Fitnah, penyebaran berita bohong melalui media sosial yang bebas diunggah siapapun melalui platform internet, selebaran dan bahkan gerakan-gerakan sosial yang massif di masyarakat. Parahnya lagi, banyak media-media yang mengklaim diri sebagai media pers tapi melakukan tidakan penyebaran berita bohong ini, ini jelas merusak marwah pers,” paparnya.
Mulya menambahkan, PWI Kabupaten Sukabumi sebagai organisasi profesi jurnalis menghimbau masyarakat untuk waspada dan tidak serta menelan mentah-mentah berita apapun yang ada.
“Perlu di cek dulu kebenarannya, lihat medianya apakah memang media pers atau bukan. Saat ini banyak media yang mengaku pers tapi bahkan tidak ada Boks Redaksinya atau alamat jelas penanggungjawabnya. Juga dihimbau jangan impulsive atau cepat menyimpulkan sebuah berita lalu segera share-share ke pihak lainnya,” pungkas Mulya.***
Masyarakat penting untuk memahami dan bisa memilah serta memilih mana berita yang berbentuk produk jurnalistik dan mana berita yang hanya sekedar produk media sosial. Karena keduanya akan berimplikasi terhadap hukum, apabila ditemukan isi beritanya hoaks.***
Foto : ilustrasi/Kemenkominfo
Editor : Aab Abdul Malik
(SRM)
