Wartain.com || Sebanyak 392 guru dan tenaga kependidikan jenjang SD dan SMP di Kota Sukabumi yang belum berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu resmi menerima surat penugasan. Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Sukabumi, Novian Restiadi, dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Gedung PGRI Kota Sukabumi (11/2/2026).
Novian menegaskan, penerbitan surat penugasan ini menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan tidak ada tenaga pendidik non ASN yang dirumahkan. Langkah tersebut juga diambil guna menjaga terpenuhinya standar pelayanan minimal pendidikan di setiap satuan sekolah.
“Surat tugas ini merupakan perpanjangan dari yang sebelumnya diterbitkan kepala sekolah. Jadi bukan hanya administratif semata, tetapi juga menjadi dasar dalam pengelolaan honor yang bersumber dari APBD,” ujarnya saat ditemui usai acara.
Ia menjelaskan, selain surat penugasan, Disdikbud juga menyiapkan dokumen pendukung lainnya, termasuk administrasi pengadaan barang dan jasa dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK). SPK tersebut diterbitkan oleh Disdikbud maupun kepala sekolah, khususnya terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Terkait besaran honor, Novian menyebut pihaknya akan melakukan penyesuaian dan penghitungan ulang agar selaras dengan kebijakan terbaru pemerintah pusat, baik bagi guru non ASN yang telah memiliki sertifikat pendidik (serdik) maupun yang belum.
“Wali Kota bersama jajaran berkomitmen memikirkan aspek administrasi sekaligus kesejahteraan para guru dan tenaga kependidikan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PGRI Kota Sukabumi, Roni Abdurahman, mengapresiasi langkah Disdikbud yang dinilai memberi kepastian status dan peran bagi guru non ASN.
Menurutnya, surat penugasan tersebut menjadi sinyal bahwa keberadaan mereka masih dibutuhkan dalam sistem pendidikan daerah.
“Perjuangan untuk kesejahteraan guru tidak pernah selesai. Baik ASN maupun non ASN, kami akan terus mendorong peningkatan kesejahteraan. Masih banyak guru non ASN yang harus mencari tambahan penghasilan di luar, sehingga fokus mengajarnya terbagi,” ungkap Roni.
Ia berharap ke depan perhatian terhadap kesejahteraan guru non ASN semakin ditingkatkan agar mereka dapat menjalankan tugas pendidikan secara optimal tanpa terbebani persoalan ekonomi.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
