Oleh: Dzikri Nur/Pengamat Sosial Keagamaan
Wartain.com || Situasi kebangsaan Indonesia saat ini tengah berada pada persimpangan yang menentukan arah masa depan. Krisis multidimensi—ekonomi, politik, sosial, dan moral—masih membayangi, sementara transisi kepemimpinan nasional memunculkan berbagai ekspektasi publik terhadap hadirnya tata kelola negara yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada rakyat kecil.
Fenomena ketimpangan ekonomi, melemahnya daya beli masyarakat, isu korupsi, kerusakan lingkungan, hingga disorientasi generasi muda dalam arus globalisasi menuntut solusi serius, bukan sekadar retorika.
Dalam konteks demikian, keberadaan Korps Alumni HMI (KAHMI) menjadi sangat relevan. Sebagai wadah berhimpun alumni HMI yang telah terjun di berbagai sektor kehidupan, KAHMI diharapkan tidak hanya menjadi forum nostalgia, melainkan motor penggerak yang menghadirkan gagasan, sikap, dan aksi nyata bagi umat dan bangsa.
Peran ini terutama melekat pada Presidium KAHMI Daerah, yang berhubungan langsung dengan denyut kebutuhan masyarakat di wilayahnya masing-masing.
Tantangan presidium KAHMI daerah bukanlah hal sederhana. Pertama, mereka dituntut menjaga independensi dan idealisme perjuangan di tengah polarisasi politik yang sering menyeret organisasi ke dalam kepentingan praktis. KAHMI harus mampu menjadi penengah yang jernih, mengedepankan nilai persatuan dan kepentingan rakyat, bukan sekadar kepentingan kelompok atau elite politik tertentu.
Kedua, presidium KAHMI daerah harus hadir dalam memperkuat basis pemberdayaan masyarakat. Banyak alumni HMI yang kini memiliki kompetensi profesional di bidang hukum, ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga teknologi. Semua potensi ini mesti disinergikan dalam program nyata yang menjawab persoalan lokal: mengatasi pengangguran, membangun literasi digital, mendukung UMKM, serta mendorong pembangunan berkelanjutan.
Ketiga, KAHMI daerah perlu meneguhkan fungsi moral force. Artinya, organisasi ini tidak boleh larut dalam pragmatisme, tetapi harus tetap menjadi suara kritis dan jernih terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Suara alumni HMI harus menjadi alarm moral yang mengingatkan para pemimpin agar tidak tergelincir dalam penyalahgunaan kekuasaan.
Keempat, tantangan internal organisasi tidak boleh diabaikan. Presidium KAHMI daerah perlu membangun pola kepemimpinan kolektif-kolegial yang sehat, menghindari konflik internal, dan memperkuat jaringan antar alumni lintas profesi. Soliditas internal menjadi kunci agar KAHMI dapat memberikan kontribusi yang konsisten dan efektif.
Di tengah kompleksitas situasi bangsa, KAHMI diharapkan terus menghidupkan semangat insan cita: insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam serta bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur. Nilai dasar ini harus diaktualisasikan dalam kerja nyata, agar KAHMI tetap relevan dan menjadi mercusuar bagi umat serta bangsa.
Karena itu, setiap presidium daerah harus memandang kepemimpinannya bukan sekadar jabatan, melainkan amanah besar. Amanah untuk menjaga warisan perjuangan HMI, sekaligus mengantarkannya pada medan pengabdian yang lebih luas. Tugas ini menuntut integritas, keikhlasan, dan kesungguhan dalam bekerja, agar keberadaan KAHMI benar-benar memberi manfaat.
Akhirnya, dalam momentum berharga ini, patut kita ucapkan selamat dan sukses kepada Presidium KAHMI Sukabumi yang baru terpilih. Semoga amanah besar yang diemban dapat dijalankan dengan penuh keikhlasan, kebersamaan, serta visi jauh ke depan. Harapan masyarakat begitu tinggi agar KAHMI Sukabumi mampu menghadirkan kepemimpinan kolektif yang kuat, merangkul semua potensi alumni, dan menghadirkan solusi nyata bagi umat serta daerah.
Dengan doa dan tekad bersama, semoga KAHMI Sukabumi menjadi teladan bagi daerah lain dalam memperkuat ukhuwah, membangun peradaban, dan menjaga marwah perjuangan HMI sepanjang masa.***
Foto : Istimewa
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
