Wartain.com || Puluhan aliansi serta serikat pekerja dan buruh melalukan Focus Group Group Discussion (FGD) dengan tema “Reintegrasi Pertamina dan Isu Energi Nasional 2025”, yang digagas okeh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), berlangsung di Hotel Gren Alia, Jakarta Pusat, Kamis 09/10/2025.
Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar menegaskan perjuangan mendukung kedaulatan PT Pertamina (Persero) sebagai entitas usaha milik negara di sektor energi. Dia berkomitmen melakukan perlawanan terhadap segala upaya pengkerdilan dan kebiri Pertamina.
“Hari ini kita sedang memasuki era pembusukan nama Pertamina. Hampir di semua media sosial muncul tudingan bahwa Pertamina sarang korupsi dan pengelolaannya buruk. Ini bagian dari skenario kapitalis global yang ingin menguasai energi Indonesia,” ujar Arie dalam arahannya
Arie mengemukakan, sejak berdirinya Republik Indonesia, Pertamina memiliki peran vital dalam menopang perekonomian bangsa. Bahkan, pada masa awal kemerdekaan, sekitar 70 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersumber dari kontribusi sektor migas yang dikelola Pertamina.
“Pertamina bukan hanya perusahaan negara, tapi juga bagian dari sejarah berdirinya bangsa ini. Dari sinilah pembangunan nasional berjalan, dari energi yang dikelola oleh anak negeri sendiri,” jelasnya.
Sementara itu, Fungsionaris DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Raslina Rasyidin menilai berbagai kebijakan liberalisasi energi pasca reformasi telah menggerus peran strategis Pertamina. Raslina mengingatkan, sejak munculnya tekanan dari lembaga-lembaga internasional seperti IMF pada era krisis moneter, tata kelola energi Indonesia mulai mengarah ke mekanisme pasar bebas.
“Sejak itu Pertamina dipaksa bersaing di pasar global. Dampaknya, rakyat harus membeli BBM dengan harga pasar, dan ini menambah beban pemerintah dalam hal subsidi,” ujar Raslina yang mengaku ayahandanya seorang pensiunan di Pertamina ini.
Raslina menegaskan, pihaknya sangat mendukung agar pengelolaan energi nasional kembali berlandaskan pada konstitusi, khususnya UUD 1945 Pasal 33 ayat 2 dan 3. Dalam forum tersebut, KSPSI juga mendorong pembentukan aliansi lintas elemen untuk memperkuat gerakan penyelamatan Pertamina dan kedaulatan energi nasional.
“Mungkin hari ini perjuangan kita masih kecil, tapi kami yakin jika semua bersatu seperti semangat Sumpah Pemuda dulu, kita bisa melawan arus liberalisasi ini,” tegas Raslina.
Senada, Sekjen Komite Nasional Pergerakan Indonesia untuk Kedaulatan dan Kemandirian Energi, Aam Abdul Salam, S.Ag mengungkapkan, menjaga Pertamina berarti menjaga masa depan bangsa. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk menolak narasi yang mendiskreditkan Pertamina.
“‘Selamatkan Pertamina” bukan slogan kosong. Ini adalah ajakan untuk menyelamatkan bangsa dan generasi mendatang dari ketergantungan energi asing,” ungkap Aam.
Aam menjelaskan, kehadiran negara berikut ketegasan Presiden Prabowo sangat dinantikan. Negara wajib hadir untuk mengambil alih status Pertamina, pengelolaan nya harus 100 persen dikuasai negara
“Segera lakukan pengambilalihan Pertamina. Negara wajib Reintegrasi Pertamina, jangan sampai perusahaan yang menghidupi rakyat banyak, dikuasai oleh segelintir orang, dikuasai swasta, sehingga memperkaya beberapa korporat saja, sementara rakyat menjerit,” pungkas Aam.***
Foto : Azam
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul/SU)
