Wartain.com || Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perhubungan (Dishub) akan segera melakukan penertiban terhadap kendaraan over dimension over load (ODOL) di ruas Jalan Cikembar–Jampangtengah, Kabupaten Sukabumi. Operasi ini ditujukan untuk menekan pelanggaran angkutan barang yang kerap melebihi kapasitas muatan.
Kepala Dishub Jawa Barat, Dhani Gumelar, menegaskan bahwa penindakan terhadap pelanggaran ODOL memiliki dasar hukum yang jelas. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemilik kendaraan yang terbukti melanggar dapat dikenai sanksi pidana.
“Dalam Pasal 227 dan 307, pelanggaran ODOL dapat berujung pada hukuman pidana hingga satu tahun. Oleh karena itu, kami akan menggelar operasi penimbangan secara rutin di jalur tersebut,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).
Dari hasil pemantauan Dishub Jabar, sebagian besar kendaraan angkutan barang yang melintas di jalur tersebut, terutama dump truk dan truk tronton, diduga kuat membawa muatan berlebih. Kendaraan tersebut umumnya mengangkut material tambang seperti batu kapur dan serbuk kapur.
Aktivitas distribusi material ini berasal dari kawasan tambang di wilayah Cikembar hingga perbatasan Jampangtengah, dengan tujuan pengiriman ke sejumlah daerah industri seperti Karawang, Cikarang, Cilegon, hingga Jakarta.
“Rata-rata muatan kendaraan tambang mencapai 150 hingga 200 persen dari kapasitas yang diizinkan,” ungkap Dhani.
Selain penindakan di lapangan, Dishub Jabar juga akan mendorong perusahaan angkutan untuk menyediakan fasilitas jembatan timbang di area operasional masing-masing.
Langkah ini bertujuan memastikan kendaraan yang beroperasi tidak melampaui jumlah berat yang diizinkan (JBI). Tak hanya itu, perusahaan juga diwajibkan menggunakan armada yang sesuai standar, seperti truk engkel dengan ketentuan muatan sumbu terberat (MST) yang berlaku.
Sebagai upaya pencegahan, Dishub Jabar juga akan menambah rambu pembatasan tonase di sejumlah titik strategis sepanjang jalur tersebut guna meningkatkan kepatuhan pengemudi terhadap aturan yang berlaku.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Intan)
