Wartain.com || Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan yang melanda wilayah Sukabumi setiap musim hujan. Menurutnya, kondisi tersebut tak lepas dari rusaknya kawasan hulu yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air.
Salah satu titik rawan yang kini menjadi perhatian adalah kawasan lereng Gunung Salak, tepatnya di Blok Cangkuang, Desa Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Kawasan ini disebut-sebut mengalami kerusakan parah akibat aktivitas pembalakan liar dan alih fungsi lahan yang tak terkendali.
Rozak Daud, anggota Tim Advokasi Warga Cidahu dari Fraksi Rakyat, menilai ada oknum-oknum tertentu yang sengaja memanfaatkan situasi untuk merusak lingkungan. Ia menduga para pelaku berlindung di balik status “pemohon hak” atas tanah negara agar dapat menguasai dan mengeksploitasi lahan tersebut.
“Kami menemukan indikasi ada pihak yang mengklaim tanah itu miliknya, padahal statusnya tanah negara. Dengan dalih sedang mengurus hak, mereka justru menebangi pohon seenaknya. Ini bentuk keserakahan,” ujar Rozak, Jumat (31/10/2025).
Menurutnya, Blok Cangkuang sebelumnya dikelola secara tertib di bawah izin Hak Guna Usaha (HGU) dan terbukti memberikan dampak baik bagi lingkungan serta ekonomi warga sekitar. Namun dalam dua tahun terakhir, kawasan itu justru berubah menjadi area terbuka yang dirambah tanpa pengawasan.
Rozak menuding lemahnya respons aparat penegak hukum sebagai salah satu penyebab kerusakan semakin meluas. Ia menilai ada pembiaran terhadap aktivitas perusakan yang telah lama dikeluhkan masyarakat.
“Kami sudah lama menyuarakan keresahan ini. Tapi sampai sekarang tidak ada tindakan nyata. Penebangan liar di kawasan Halimun Salak Cidahu dibiarkan begitu saja. Apa harus menunggu bencana datang dulu baru bertindak?” tegasnya.
Ia juga mendesak Pemerintah Kabupaten Sukabumi agar menegur Kepala Desa Cidahu yang dianggap lalai dan tidak mengambil langkah apapun, bahkan diduga mengetahui aktivitas tersebut.
“Kades jangan pura-pura tidak tahu. Kalau membiarkan, berarti ikut merusak. Pemerintah daerah juga harus turun tangan, jangan diam saja,” imbuhnya.
Rozak menegaskan pentingnya tindakan hukum yang cepat dan tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan. Menurutnya, aparat tidak boleh hanya menunggu laporan, melainkan perlu turun langsung menindaklanjuti kondisi di lapangan sebelum dampaknya semakin besar.
“Kerusakan ini sudah jelas terlihat. Polisi dan instansi terkait harus bertindak nyata, bukan sekadar menunggu laporan di atas meja,” ujarnya menambahkan.
Sementara itu, tokoh masyarakat Cidahu, Rohadi (75), mengungkapkan bahwa penebangan pohon di Blok Cangkuang sudah berlangsung selama dua tahun terakhir. Ia memperkirakan ribuan pohon telah ditebang secara ilegal dan sebagian besar hutan kini berubah menjadi lahan terbuka.
“Dulu kawasan itu masih terjaga karena dikelola dengan izin HGU. Tapi setelah pengelolanya pergi, hutan dirusak dan gerbangnya dibuka oleh orang-orang tak dikenal. Sekarang sudah ada jalan baru yang mereka buat di dalam hutan,” ungkap Rohadi.
Ia menambahkan, dampak kerusakan tersebut sudah mulai dirasakan warga. Kualitas air menurun dan debitnya berkurang drastis.
“Kalau dulu airnya jernih dan kolam penampungan selalu penuh, sekarang cepat keruh walau hujan sebentar. Kolam yang biasanya penuh, kini tinggal separuh,” tuturnya.
Rangkaian kerusakan lingkungan di Cidahu ini menjadi sinyal peringatan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera bertindak. Tanpa langkah cepat dan tegas, warga khawatir kawasan hulu Sukabumi akan kehilangan fungsi ekologisnya dan memperparah risiko bencana di musim penghujan mendatang.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
