Oleh : Kang Dzikri Nur/Pengamat Sosial Keagamaan
Wartain.com || Hari Guru Nasional selalu kembali sebagai momen refleksi, bukan sekadar perayaan penuh spanduk dan seremonial. Ia adalah cermin besar yang diletakkan di depan bangsa: apakah negara telah memberi penghormatan yang layak kepada guru, ataukah guru masih menjadi penjaga peradaban yang dibiarkan berjuang sendirian?
Pertanyaan ini menjadi lebih tajam ketika kita melihat perjalanan sepuluh tahun terakhir—masa ketika pendidikan Indonesia berjalan dalam turbulensi kebijakan, tarik-menarik kepentingan, dan perubahan wajah pemerintahan yang muncul sebagai hasil langsung dari sistem pendidikan itu sendiri.
Dalam sepuluh tahun terakhir, negara memang menunjukkan beberapa kemajuan. Kurikulum Merdeka membuka ruang yang lebih luas bagi kreativitas guru, digitalisasi pendidikan berkembang pesat, dan rekrutmen P3K guru dilakukan secara masif untuk mengurangi beban honorer. Namun semua langkah positif ini terasa seperti oase yang kecil di tengah padang ketidakpastian struktural yang jauh lebih besar. Karena di balik kemajuan itu, tersimpan masalah yang mengakar dan belum terselesaikan.
Isu paling besar adalah kesejahteraan guru honorer. Selama bertahun-tahun, para guru ini bekerja dengan dedikasi tinggi, tetapi digaji dengan nominal yang jauh dari kata layak—sebagian bahkan di bawah satu juta rupiah per bulan. Mereka mengajar dengan beban sama dengan guru PNS, tetapi status mereka menggantung tanpa kepastian. Sementara seleksi P3K yang digadang-gadang sebagai solusi justru sering menimbulkan luka baru: proses yang berbelit, kuota yang tidak merata, hingga masalah teknis yang menciptakan kecemasan massal. Guru honorer adalah wajah paling jujur dari bagaimana bangsa ini memperlakukan pendidiknya.
Di sisi lain, beban administratif guru makin berat. Dalam praktiknya, guru lebih sering menjadi operator sistem digital, mengisi aplikasi, laporan, dan indikator kinerja yang tidak pernah berhenti. Mereka kehilangan waktu untuk mengajar dari hati karena terjebak dalam labirin birokrasi.
Pendidikan akhirnya lebih terlihat sebagai gerak mekanis institusi daripada proses pembentukan manusia. Ketika guru terpenjara oleh administrasi, murid kehilangan figur pendidik sejati, dan bangsa kehilangan arah.
Politisisasi pendidikan juga menjadi masalah besar. Sepuluh tahun terakhir menunjukkan betapa sering pendidikan diperlakukan sebagai panggung pencitraan, ajang eksperimen kurikulum, atau ruang proyek yang digerakkan logika politik, bukan visi jangka panjang.
Kebijakan berubah cepat, tidak diikuti evaluasi mendalam, dan guru dipaksa beradaptasi tanpa cukup dukungan. Struktur pendidikan menjadi rapuh, dan guru diposisikan bukan sebagai arsitek utama, tetapi pelaksana teknis yang harus patuh pada perubahan mendadak.
Dalam konteks ini, wajah pemerintahan yang muncul hari ini adalah cerminan langsung dari pendidikan masa lalu. Para pejabat negara—entah mereka di eksekutif, legislatif, atau birokrasi—adalah “alumni” dari sistem pendidikan yang selama bertahun-tahun lebih menekankan kompetensi teknis daripada integritas, lebih menghargai kepintaran daripada kejujuran, dan lebih memajukan ambisi daripada akhlak.
Bila hari ini kita melihat perilaku pejabat yang pragmatis, kurang empati, atau miskin moral publik, itu bukan hanya kesalahan individu; itu adalah pantulan dari sistem pendidikan yang gagal menumbuhkan karakter.
Pemerintahan terkini sedang berusaha memperbaiki banyak hal: menata birokrasi, memperjelas regulasi, dan membangun tata kelola yang lebih tegas. Tetapi mereka bekerja di dalam rumah yang fondasinya sudah rapuh. Fondasi itu adalah kualitas pendidikan bertahun-tahun, kualitas guru yang tidak diangkat martabatnya, dan kualitas ekosistem pembelajaran yang terlalu lama berjalan tanpa arah yang jelas.
Maka pekerjaan pemerintahan hari ini menjadi berat bukan hanya karena tantangan eksternal, tetapi karena kehancuran yang diwariskan oleh lemahnya pendidikan masa lalu.
Hari Guru Nasional seharusnya menjadi momen bagi negara untuk kembali kepada prinsip dasar: guru adalah pembangun jiwa bangsa. Mereka bukan petugas administratif, bukan pelengkap kurikulum, dan bukan dekorasi seremonial. Mereka adalah sumber moral, penjaga nilai, dan pemahat masa depan.
Bila negara ingin menciptakan pemimpin yang berkarakter, pejabat berintegritas, dan masyarakat yang kuat, maka cara paling fundamental adalah dengan memuliakan guru secara nyata—bukan dengan slogan, tetapi kebijakan yang menjamin kesejahteraan, perlindungan hukum, ruang kreativitas, dan penghargaan yang setara dengan peran mereka.
Akhirnya, cermin besar yang retak itu harus diperbaiki. Dan itu hanya bisa dimulai dari satu titik: guru. Jika guru dimuliakan, bangsa akan terangkat. Jika guru dikuatkan, negara akan kokoh. Dan jika guru diberdayakan sepenuhnya, maka wajah pemerintahan masa depan akan berkilau dengan integritas, bukan sekadar jabatan. Semoga Hari Guru Nasional menjadi pemantik bagi kebangkitan kesadaran itu.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
