Wartain.com || Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, merespons keluhan warga terkait kondisi jalan rusak di wilayah Pajampangan, Kabupaten Sukabumi, yang sebelumnya memicu aksi unjuk rasa masyarakat.
Aksi tersebut ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena ruas jalan berstatus provinsi itu dinilai tak kunjung diperbaiki. Warga juga menyoroti maraknya truk bertonase berlebih atau over dimension over load (ODOL) yang kerap melintas dan mempercepat kerusakan jalan.
Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa anggaran perbaikan untuk ruas jalan tersebut telah dialihkan ke titik jalan provinsi lain di wilayah Kabupaten Sukabumi. Ia menargetkan sebagian besar jalan provinsi di daerah tersebut berada dalam kondisi baik setelah proyek berjalan.
“Saya tegaskan, anggaran untuk ruas jalan itu kami alihkan ke jalan provinsi lain di Sukabumi. Tahun ini, setelah proyek berjalan, targetnya 99 persen jalan dalam kondisi baik,” ujarnya, Sabtu (25/4/2026).
Menurutnya, keputusan tersebut diambil bukan tanpa alasan. Ia menilai perbaikan jalan di ruas tersebut akan sia-sia jika persoalan truk ODOL belum ditangani secara serius.
“Ruas itu setiap hari dilintasi truk tronton sumbu tiga dengan muatan berlebih. Kalau dibangun dengan anggaran besar sekalipun, tidak akan bertahan lama,” tegasnya.
Ia bahkan mengibaratkan perbaikan jalan tanpa penertiban kendaraan overload seperti pekerjaan yang tidak memberikan hasil maksimal. Dalam hitungan bulan, jalan berpotensi kembali rusak akibat beban kendaraan yang melampaui kapasitas.
Karena itu, Pemprov Jawa Barat memilih untuk memprioritaskan penanganan kendaraan ODOL terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan ulang jalan.
“Solusinya kita benahi dulu truk overload-nya, baru setelah itu jalan akan dibangun,” jelasnya.
Di sisi lain, Dedi Mulyadi mengapresiasi warga yang telah menyampaikan aspirasi mereka. Ia menilai kritik dari masyarakat menjadi bagian penting dalam mendorong perbaikan kebijakan.
Ia juga menegaskan komitmennya agar penggunaan anggaran pembangunan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu.
“Kami ingin anggaran negara ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak, bukan hanya oleh pelaku usaha angkutan,” pungkasnya.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
