Wartain.com – Di balik piring Makan Bergizi Gratis (MBG), ada denyut ekonomi lokal yang ikut bergerak. Program unggulan di dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini tidak hanya mengejar target gizi, tapi juga membuka keran usaha bagi pelaku ekonomi daerah.
Data Badan Gizi Nasional (BGN) per 9 Oktober 2026 mencatat rantai pasok MBG melibatkan 63.608 pemasok di 37 provinsi. Rinciannya, 82,83 persen atau 52.689 pemasok adalah UMKM, 9.388 koperasi, 1.105 BUMDes, dan 426 Koperasi Desa Merah Putih.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan prinsipnya jelas, bahan harus aman dan memberi manfaat ekonomi lokal.
“Semua bahan makanan harus benar dan memenuhi standar keamanan. Program ini berdampak kepada ekonomi lokal dengan memberdayakan UMKM, petani, dan peternak,” katanya, Minggu (25/10/2026).
Mekanismenya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi titik temu antara kebutuhan menu bergizi dengan produsen di sekitar wilayah layanan. Ketika SPPG butuh telur, sayur, beras, hingga ayam, petani dan peternak lokal yang pertama dilirik.
BGN bahkan menegaskan akan tetap memprioritaskan produk lokal meski ada tawaran pasokan beras premium dari Bulog.
“Usulan dari Bulog kami pandang positif sebagai dukungan saat pasokan daerah belum mencukupi. Tapi yang ingin kami tegaskan, MBG tetap memprioritaskan bahan pangan dari daerah setempat,” ujar Sudaryono.
Contoh konkret ada di Jawa Timur. SPPG diwajibkan serap telur peternak lokal tiga kali seminggu dengan harga acuan Rp24.000 per kg di tingkat peternak. Estimasi serapannya 8-10 persen dari total produksi Jatim, cukup signifikan untuk menjaga harga peternak.
Skala program ini juga tercermin dari sumber daya manusia. Hingga September 2026, ada 1.027.998 pegawai dan relawan aktif yang terdiri dari 86.120 pegawai SPPG dan 941.878 relawan. Jumlah SPPG mencapai 26.385 unit dengan 57,4 juta penerima manfaat.
Dengan realisasi anggaran Rp149,79 triliun hingga September 2026 untuk 53,9 juta penerima, kebutuhan pangan berkelanjutan menjadi kepastian pasar. Tantangannya kini memastikan pengadaan berjalan adil, pembayaran tepat waktu, dan kualitas terjaga, agar ekonomi lokal benar-benar tumbuh bersama program.***
Editor: Aab Abdul Malik
(Dul)
