Wartain.com – Setiap 1 Juni, Indonesia kembali merayakan Hari Lahir Pancasila. Hari ini bukan sekadar tanggal di kalender, tapi pengingat bahwa lima sila adalah kompas bangsa. Dari Ketuhanan sampai Keadilan Sosial, semua mengarah pada satu tujuan: hidup layak untuk seluruh rakyat Indonesia.
Di momen inilah Sanusi, perwakilan Perisai BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi, mengajak kita menafsir ulang Pancasila lewat tindakan nyata. Katanya, Sila ke-5 “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” tidak akan terasa kalau masih ada pekerja yang bekerja tanpa perlindungan.
Siapa yang paling rentan? Para pekerja non-formal. Tukang ojek online, pedagang keliling, petani, nelayan, barista freelance, sampai ibu-ibu UMKM. Mereka masuk kategori Bukan Penerima Upah (BPU) — kerja keras setiap hari, tapi sering luput dari jaminan sosial.
Sanusi bilang, logikanya sederhana. Kalau pekerja formal punya BPJS Ketenagakerjaan dari kantor, kenapa pekerja BPU tidak? Padahal risiko mereka di lapangan justru lebih besar. Jatuh dari motor, terpeleset di dapur, atau sakit mendadak, dampaknya langsung ke dapur keluarga.
Kabar baiknya, BPJS Ketenagakerjaan sudah membuka pintu selebar-lebarnya untuk BPU. Aturannya fleksibel: peserta bisa memilih minimal 2 program dan maksimal 3 program, sesuai kebutuhan dan kemampuan iuran.
Program pertama yang wajib ada adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Ini tameng utama. Kalau kecelakaan kerja terjadi, semua biaya pengobatan sampai rehabilitasi ditanggung. Nggak perlu jual motor atau ngutang ke tetangga.
Program kedua, Jaminan Kematian (JKM). Kedengarannya berat, tapi penting. Kalau peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, ahli waris dapat santunan Rp42 juta. Uang itu bisa jadi bekal pendidikan anak atau modal usaha untuk istri/suami yang ditinggal.
Program ketiga, Jaminan Hari Tua (JHT). Ini tabungan masa depan. Iuran yang dibayar hari ini akan kembali utuh plus hasil pengembangan saat usia kita tidak kuat bekerja. Jadi, tua nanti tetap bisa tenang tanpa merepotkan anak cucu.
Sanusi menekankan, memilih 2 atau 3 program itu bukan beban, tapi bentuk merdeka finansial. Iuran JKK + JKM untuk BPU hanya Rp16.800 per bulan. Ditambah JHT totalnya 36.800 per bulan, jumlahnya masih jauh lebih ringan dari sebungkus rokok per hari. Tapi manfaatnya bisa menyelamatkan masa depan satu keluarga.
Di Hari Lahir Pancasila ini, Sanusi mengajak seluruh masyarakat, khususnya pekerja BPU, untuk segera mendaftar. Caranya gampang:Â hubungi petugas Perisai BPJS Ketenagakerjaan terdekat, lewat aplikasi JMO, atau datang ke kantor cabang BPJS Ketenegakerjaan terdekat.
Nggak ada alasan “nanti aja” kalau urusannya nyawa dan masa depan. Pancasila lahir bukan untuk dihafal, tapi diamalkan. Dan salah satu cara paling nyata mengamalkannya hari ini adalah: melindungi diri sendiri. Karena pekerja yang terlindungi, adalah fondasi Indonesia yang adil dan sejahtera. Selamat Hari Lahir Pancasila. Mari daftar BPJS Ketenagakerjaan, mulai dari sekarang. Kerja Keras Bebas Cemas.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
