Wartain.com || Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan total utang pemerintah kembali naik. Hingga akhir Januari, total utang pemerintah tembus Rp8.253,09 triliun atau mengalami kenaikan Rp 108,4 triliun dibandingkan posisi bulan sebelumnya Rp 8.144,69 triliun.
“Jumlah utang pemerintah per akhir Januari 2024 tercatat Rp 8.253,09 triliun dengan rasio utang terhadap PDB 38,75 persen,” kata Sri Mulyani dalam Buku APBN KiTa, Selasa 27/2/2024.
Sri Mulyani mengeklaim, rasio utang ini masih di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, serta lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024-2027 di kisaran 40 persen.
Sri Mulyani menjelaskan, utang pemerintah terdiri dari dua jenis yakni berbentuk surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Mayoritas utang pemerintah per Januari 2024 masih didominasi oleh instrumen SBN, yakni 88,19 persen dan sisanya pinjaman 11,81 persen.
Secara rinci, jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN sebesar Rp 7.278,03 triliun. Terdiri dari SBN domestik sebesar Rp 5.873,38 triliun yang berasal dari Surat Utang Negara Rp 4.741,85 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 1.131,54 triliun.
Sementara jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN valuta asing per Januari 2024 sebesar Rp 1.404,65 triliun, terdiri dari Surat Utang Negara Rp 1.058,17 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp 346,49 triliun.
“Utang pemerintah dalam bentuk pinjaman Rp 975,06 triliun per Januari 2024. Jumlah itu terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp 36,23 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 938,83 triliun,” ungkapnya.
Adapun, pinjaman luar negeri Rp 938,83 triliun terdiri dari bilateral Rp 271,14 triliun, multilateral Rp 575,64 triliun, dan commercial banks Rp 92,04 triliun.
“Pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan utang secara cermat dan terukur lewat komposisi mata uang, suku bunga, serta jatuh tempo yang optimal,” katanya.
Di sisi lain, hingga 31 Januari 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah Indonesia disebut terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran delapan tahun.
“Pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif,” tandasnya.***
Foto: Shutterstock (ilustrasi)
Editor: Raka A. Firmansyah
(Red)
