“Ini persoalan kita bersama, perusahaan harus memprioritaskan warga lokal” – Ferry Supriyadi_ (Foto : Ist)
Wartain.com – Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Ferry Supriyadi, Komisi IV, melaksanakan kegiatan reses kedua di Kampung Sedamukti, Desa Bojongraharja, Kecamatan Cikembar, Kamis 3/6/2026. Kegiatan dihadiri perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga setempat.
Dalam dialog, warga menyampaikan berbagai persoalan. Mulai dari ketenagakerjaan, sarana air bersih, infrastruktur jalan, hingga penanganan bencana alam. Semua keluhan dicatat langsung oleh Ferry sebagai bahan pembahasan di DPRD.
Ferry menegaskan reses merupakan jembatan antara wakil rakyat dan masyarakat. “Pentingnya kegiatan reses sebagai upaya mendekatkan wakil rakyat dengan masyarakat. Reses ini memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa Bojongraharja menyampaikan aspirasi secara langsung,” ujarnya.
Persoalan utama yang disorot adalah tingginya angka pengangguran di Kecamatan Cikembar. Padahal wilayah tersebut merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Kabupaten Sukabumi.
Ironinya, keberadaan industri belum memberi dampak signifikan pada penyerapan tenaga kerja lokal. “Keberadaan industri yang seharusnya memberikan dampak positif mengurangi angka pengangguran, namun dalam kenyataannya kurangnya penyerapan terhadap tenaga kerja lokal,” ungkap Ferry.
Menanggapi hal itu, Ferry berkomitmen mengawal persoalan ini. Ia menekankan perlunya sinergi semua pihak. Kutipan langsungnya: _“Ini persoalan kita bersama mulai dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan serta perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Cikembar agar memprioritaskan warga lokal agar kesempatan kerja lebih besar,”_ tegasnya.
Menurut Ferry, perusahaan yang beroperasi di Cikembar harus memberi ruang lebih besar bagi warga sekitar. Data pencari kerja lokal perlu dipetakan agar proses rekrutmen tepat sasaran dan mengurangi angka pengangguran.
Selain itu, Ferry akan mendorong revisi regulasi ketenagakerjaan di Kabupaten Sukabumi. Tujuannya agar kebijakan daerah selaras dengan arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mewajibkan perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal.
“Kedepannya regulasi harus sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mendorong perusahaan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam proses perekrutan,” pungkas Ferry.
Persoalan lain yang mencuat adalah sarana air bersih. Warga masih kesulitan mendapatkan air bersih layak konsumsi, terutama saat musim kemarau. Infrastruktur jalan rusak juga menghambat mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian.
Untuk bencana alam, warga meminta perhatian lebih terkait mitigasi dan penanganan cepat. Cikembar merupakan wilayah yang rawan longsor saat curah hujan tinggi, sehingga sistem peringatan dini perlu diperkuat.
Di tengah efisiensi anggaran pemerintah, Ferry mengingatkan pembangunan daerah tetap harus berjalan. “Pembangunan daerah harus tetap berjalan dengan memperhatikan skala prioritas serta kebutuhan masyarakat di setiap wilayah,” tutupnya.
Hasil reses di Bojongraharja akan menjadi masukan bagi DPRD Kabupaten Sukabumi. Ferry memastikan seluruh usulan warga akan diperjuangkan di forum dewan untuk dibahas lebih lanjut bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
