Wartain.com – Upaya mendorong keterbukaan informasi dan akuntabilitas tata kelola perkreditan di lingkungan Bank bjb terus memasuki babak baru. Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Mahasiswa Peduli Indonesia (DPP AMPI) bersama Ruang Mahasiswa Jawa Barat (RUMAJA) mengonsolidasikan gerakan dan memperluas partisipasi publik melalui agenda kampanye edukatif yang akan bermuara pada aksi massa bersama pada Selasa, 9 Juni 2026.
Langkah tersebut dilakukan setelah kedua organisasi mahasiswa menemukan adanya irisan persoalan yang sama, yakni dugaan lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) dalam proses pemberian dan pengelolaan kredit pada Bank bjb. Jika sebelumnya AMPI menyoroti persoalan kredit PT ABO pada Bank bjb KC Tamansari, RUMAJA juga tengah mengkaji dugaan penyimpangan serius dalam pemberian dan pengelolaan fasilitas kredit kepada CV PHA pada Bank bjb KC Sukajadi. Kedua persoalan tersebut dinilai penting diketahui publik karena menyangkut tata kelola lembaga keuangan daerah yang mengelola dana masyarakat.
Berdasarkan hasil kajian RUMAJA, fasilitas kredit yang diberikan kepada CV PHA sejak tahun 2021 diduga tidak didukung proses verifikasi yang memadai terhadap berbagai aspek fundamental pembiayaan, mulai dari validitas proyek dasar, keabsahan piutang, keberadaan supplier, hingga kemampuan riil debitur dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi dasar pencairan kredit. Kondisi tersebut pada akhirnya berujung pada status kredit macet dengan baki debet mencapai lebih dari Rp27 miliar serta potensi kerugian yang tidak tertutupi agunan sedikitnya Rp18,5 miliar. Secara akademik, kondisi ini memperlihatkan adanya persoalan yang patut dievaluasi lebih lanjut terkait penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, serta efektivitas pengawasan dalam proses perkreditan.
Sementara itu, kajian yang dilakukan AMPI terhadap kredit PT ABO pada Bank bjb KC Tamansari juga menemukan sejumlah indikasi yang perlu memperoleh penjelasan terbuka dari pihak bank. Mulai dari dugaan penggunaan debitur nominee, persoalan dokumen pendukung pencairan kredit, kesesuaian proyek yang menjadi dasar pembiayaan, hingga pola restrukturisasi yang dinilai perlu dievaluasi secara lebih mendalam. Menurut kedua organisasi, akumulasi temuan tersebut menunjukkan pentingnya audit dan evaluasi menyeluruh guna memastikan setiap proses perkreditan berjalan sesuai prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan tata kelola yang baik.
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi publik mengenai pentingnya tata kelola perbankan yang sehat, AMPI dan RUMAJA pada hari ini melaksanakan kampanye sosialisasi kepada masyarakat melalui penyebaran poster dan materi edukasi di sejumlah titik strategis Kota Bandung. Kegiatan tersebut dilakukan di kawasan publik dan sejumlah titik layanan ATM Bank bjb sebagai sarana membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap pengelolaan kredit pada bank milik daerah.
Koordinator DPP AMPI, M. Imam Maulana, menegaskan bahwa gerakan yang dibangun mahasiswa bukan ditujukan untuk membentuk opini sepihak, melainkan untuk memastikan adanya ruang klarifikasi yang sehat dan terbuka terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik.
“Yang kami dorong adalah transparansi. Ketika terdapat temuan-temuan yang secara akademik menimbulkan pertanyaan, maka sudah sepatutnya ada penjelasan yang memadai kepada publik. Kami memilih memperluas gerakan bersama RUMAJA karena persoalan yang muncul tidak lagi dapat dilihat sebagai kasus yang berdiri sendiri. Ini menjadi momentum untuk mendorong evaluasi tata kelola perkreditan secara lebih menyeluruh sehingga kepercayaan publik terhadap Bank bjb dapat tetap terjaga,” ujar Imam, Kamis 04/06/2026.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Bidang Advokasi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan RUMAJA, Atep, menilai bahwa persoalan kredit bermasalah yang tengah menjadi perhatian publik harus dipandang sebagai momentum untuk memperkuat budaya akuntabilitas dalam sektor perbankan daerah. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana prinsip kehati-hatian diterapkan dalam setiap proses pemberian kredit, terlebih ketika muncul risiko kerugian yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
“Yang kami dorong bukanlah pembentukan vonis terhadap pihak tertentu, melainkan hadirnya keterbukaan informasi yang proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika terdapat indikasi lemahnya verifikasi, pengawasan, maupun pengendalian risiko dalam proses perkreditan, maka hal tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar kepercayaan publik terhadap institusi perbankan tetap terjaga. Transparansi bukan ancaman bagi institusi, melainkan instrumen penting untuk memperkuat tata kelola dan menjaga legitimasi publik terhadap lembaga keuangan daerah,” tegas Atep.
Sebagai bentuk eskalasi gerakan, AMPI dan RUMAJA akan menggelar aksi massa bersama secara safari pada Selasa, 9 Juni 2026, dengan titik kegiatan meliputi Bank bjb KC Tamansari, Bank bjb KC Sukajadi, dan Kantor Pusat Bank bjb. Pola aksi tersebut dipilih untuk menegaskan bahwa tuntutan mahasiswa tidak hanya berkaitan dengan satu debitur atau satu kantor cabang semata, melainkan menyangkut pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola perkreditan di lingkungan Bank bjb.
Bagi AMPI dan RUMAJA, penguatan tata kelola perbankan bukan hanya menjadi kepentingan internal sebuah institusi, melainkan bagian dari upaya menjaga integritas pengelolaan aset publik. Oleh karena itu, semakin besar risiko yang muncul dari suatu fasilitas kredit, semakin besar pula kebutuhan akan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Jawa Barat.***
Editor : Aab Abdul Malik
(DH)
