Wartain.com – Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mengevaluasi pola intervensi program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendukung percepatan penanganan stunting.
Evaluasi tersebut dilakukan setelah Pemkab Sukabumi memetakan sejumlah wilayah dengan prevalensi stunting yang masih tinggi. Ke depan, pelayanan MBG bagi kelompok 3B yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita akan lebih diarahkan ke wilayah yang memiliki angka stunting tinggi.
Koordinator BGN Wilayah Kabupaten Sukabumi, Firman Juliansyah, mengatakan selama ini pelayanan kelompok 3B masih dilakukan secara umum dan belum secara khusus menyasar daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
“Ya, mungkin nanti ke depan kita fokuskan untuk pelayanan 3B dimaksimalkan di daerah-daerah itu, daerah-daerah dengan prevalensi stunting-nya tinggi. Selama ini kan kita secara umum saja, tidak ada fokus tertentu,” kata Firman seusai pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi di Pendopo Kabupaten Sukabumi, Selasa (11/8/2026).
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, Kecamatan Kadudampit menjadi wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi. Posisi berikutnya ditempati Kecamatan Kabandungan dan Kecamatan Cisaat.
“Ya, diantaranya data paling tinggi itu Kadudampit, keduanya Kabandungan, ketiganya Cisaat,” ujarnya.
Kondisi tersebut sejalan dengan perhatian Pemkab Sukabumi terhadap persoalan stunting. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, menyebut angka stunting di wilayahnya saat ini masih berada di level 20,5 persen dengan sekitar 11.750 balita masuk dalam data stunting.
“Stunting Kabupaten Sukabumi di angka 20,5 persen secara keseluruhan. Mudah-mudahan kita bisa turunkan lagi,” ujar Ade.
Ade mengatakan penanganan stunting tidak cukup dilakukan oleh satu sektor. Pemkab Sukabumi telah mendorong keterlibatan perangkat daerah melalui kebijakan dan pembagian wilayah binaan untuk memastikan perkembangan kasus di setiap kecamatan terus dipantau.
“Pak Bupati sudah mengeluarkan beberapa kebijakan, baik itu Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, termasuk juga Kepala Perangkat Daerah supaya memonitor sebagai pembinanya,” ungkapnya.
Kolaborasi dengan BGN melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga akan diperkuat. Menurut Ade, program MBG dapat menjadi salah satu instrumen intervensi pemenuhan gizi bagi balita yang mengalami stunting.
“Nanti kita undang juga dengan MBG ya, SPPG. Kita ingin kolaborasi dengan SPPG karena juga harus intervensi terhadap balita-balita yang stunting,” katanya.
Namun, rencana untuk memaksimalkan pelayanan kelompok 3B di wilayah prioritas masih menghadapi sejumlah tantangan. Firman menyebut persoalan akses menjadi salah satu kendala dalam pendistribusian MBG di Kabupaten Sukabumi.
Sesuai petunjuk teknis, jarak distribusi makanan maksimal enam kilometer. Sementara kondisi geografis Kabupaten Sukabumi membuat sebagian wilayah masih sulit dijangkau.
“Di antaranya, kita ada sebagian yang memang kesulitan akses. Kita di juknis kan maksimal pengiriman itu tidak boleh melebihi dari 6 kilo. Daerah-daerah Sukabumi tahu sendiri bahwa masih banyak yang kesulitan di akses,” jelas Firman.
Selain persoalan akses, jumlah SPPG di sejumlah wilayah juga dinilai belum mencukupi untuk mengoptimalkan pelayanan kelompok 3B.
“Dan juga kita ada beberapa daerah yang kuota SPPG-nya masih kurang, sehingga pelayanan untuk 3B ini belum maksimal,” tambahnya.
Di Kecamatan Kadudampit sendiri, saat ini terdapat delapan dapur MBG yang telah beroperasi. Sementara dua dapur lainnya masih dalam tahap persiapan.
Meski demikian, BGN belum memiliki rekapitulasi jumlah penerima manfaat MBG khusus di Kecamatan Kadudampit.
Di sisi lain, Pemkab Sukabumi menargetkan prevalensi stunting dapat ditekan hingga 12 persen pada 2029. Target tersebut akan dikejar melalui penguatan intervensi gizi, pemantauan lintas perangkat daerah, serta optimalisasi program MBG di wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
Ade juga menekankan agar menu MBG bagi kelompok balita disesuaikan dengan kebutuhan dan standar gizi. Menurutnya, kebutuhan bayi dan balita berbeda dengan kelompok penerima manfaat lainnya.
“Tadi sudah dibicarakan menunya juga harus sinkron. Karena kalau bayi-bayi itu kan beda. Jadi harus lebih baik ya, lebih baik sesuai standarnya,” tutur Ade.
Dengan pemetaan wilayah prioritas tersebut, BGN dan Pemkab Sukabumi berharap intervensi MBG tidak hanya berorientasi pada cakupan penerima manfaat, tetapi juga mampu memberikan dampak yang lebih terukur terhadap upaya penurunan stunting di wilayah dengan prevalensi tertinggi.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
