Wartain.com – Pemerintah Kota Sukabumi mendorong Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) semakin aktif mengambil peran dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat di tingkat lingkungan.
Penguatan kapasitas LKK menjadi salah satu langkah yang dilakukan Pemkot Sukabumi melalui kegiatan Penguatan dan Peningkatan Kapasitas LKK Kelurahan Gedongpanjang yang berlangsung di Cakrawala, Selabintana, Kamis (3/9/2026).
Kegiatan tersebut diikuti jajaran pengurus LKK Kelurahan Gedongpanjang dan dihadiri Camat Citamiang Aries Ariandi serta Lurah Gedongpanjang Hauwera Aulia Handayani. Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana bersama Ketua TP-PKK Kota Sukabumi Ranty Rachmatilah hadir sebagai narasumber.
Ketua TP-PKK Kota Sukabumi Ranty Rachmatilah mengatakan keberadaan LKK memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.
LKK yang terdiri dari RT, RW, TP-PKK, Posyandu, Karang Taruna, dan LPM dinilai tidak hanya berfungsi sebagai organisasi kemasyarakatan, tetapi juga menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan warga.
Menurut Ranty, dinamika persoalan di masyarakat membutuhkan koordinasi yang kuat antarlembaga. Karena itu, masing-masing unsur LKK tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.
“Sinergi inilah yang menjadi kata kunci. Ego sektoral antarlembaga di tingkat kelurahan harus sepenuhnya dihilangkan. Kita harus membiasakan diri untuk duduk bersama, berdiskusi, dan merumuskan solusi bersama,” ujar Ranty.
Ia mencontohkan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang membutuhkan dukungan data dari RT dan RW. Begitu pula dalam penanganan persoalan keluarga, kader PKK membutuhkan dukungan struktur kewilayahan untuk mengetahui kondisi warga secara lebih dekat.
Kolaborasi tersebut dinilai penting dalam menangani berbagai persoalan, mulai dari gizi buruk, kesehatan keluarga hingga kebersihan lingkungan.
Ranty berharap kegiatan peningkatan kapasitas tersebut tidak berhenti pada pemahaman administrasi organisasi, tetapi mampu membuka wawasan para pengurus untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana menyoroti persoalan ketenagakerjaan sebagai salah satu tantangan yang membutuhkan keterlibatan LKK.
Keterbatasan luas wilayah Kota Sukabumi membuat pemerintah tidak mudah menyediakan lapangan kerja dalam skala besar melalui pembangunan kawasan industri.
Sebagai alternatif, Pemkot Sukabumi mendorong perluasan akses masyarakat terhadap kesempatan kerja, termasuk melalui penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara resmi dan terkoordinasi.
Skema tersebut melibatkan kecamatan, Dinas Tenaga Kerja, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), serta lembaga pelatihan kerja.
“Jangan sampai masyarakat berangkat melalui jalur ilegal. Kalau ingin bekerja ke luar negeri, ikuti proses yang resmi sehingga ada kepastian dan perlindungan,” kata Bobby.
Selain informasi mengenai peluang kerja, pemerintah membuka ruang kolaborasi dalam pelatihan keterampilan dan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan perbankan Himbara.
Bobby meminta LPM, RT, RW, PKK, dan Karang Taruna ikut membantu menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
Persoalan lingkungan juga menjadi perhatian. Tingginya produksi sampah setiap hari dan keterbatasan lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) membuat pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.
Menurut Bobby, pemilahan harus dimulai dari rumah tangga dengan memisahkan sampah organik dan nonorganik.
“Jangan melihat sampah hanya sebagai sesuatu yang harus dibuang. Kalau dikelola dengan baik, sampah bisa memiliki nilai ekonomi dan menjadi sumber tambahan pendapatan masyarakat,” ujarnya.
Sampah nonorganik dapat dimanfaatkan melalui kegiatan daur ulang maupun dijual kepada pengepul. Sementara sampah organik bisa diolah menjadi kompos, eco-enzyme, hingga produk lain yang memiliki nilai guna.
Pemkot Sukabumi juga mendorong penguatan TPS3R di sejumlah wilayah, salah satunya melalui pengembangan TPS3R Kelurahan Cisarua yang dilengkapi mesin pencacah plastik dan rumah maggot. Penertiban TPS ilegal juga terus dilakukan.
Di bidang sosial, Bobby menilai LKK memiliki peran penting dalam membantu pemerintah memperoleh data yang akurat mengenai masyarakat yang membutuhkan intervensi.
Data dari tingkat RT dan RW, menurutnya, menjadi dasar penting dalam penanganan stunting maupun pengentasan kemiskinan agar program pemerintah tidak salah sasaran.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama mewujudkan lingkungan yang aman, aktif dan sejahtera. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, sehingga sinergi dengan RT, RW, LPM dan seluruh masyarakat menjadi sangat penting,” tuturnya.
Bobby juga menyampaikan bahwa Pemkot Sukabumi tengah menghadapi tantangan fiskal setelah adanya penyesuaian transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp159 miliar.
Kondisi tersebut membuat pemerintah harus kembali menentukan skala prioritas pembangunan, melakukan efisiensi, sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Masyarakat juga didorong meningkatkan kepatuhan membayar pajak sebagai bagian dari upaya memperkuat kemampuan fiskal daerah.
Adapun mengenai penggunaan Dana Kelurahan, Bobby mengatakan pembahasannya akan kembali dilakukan bersama Wali Kota Sukabumi dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
“Dengan kondisi seperti ini, kita dituntut untuk terus mandiri. Efisiensi dan penyesuaian anggaran harus dihadapi dengan kolaborasi, inovasi, dan optimalisasi potensi yang kita miliki,” katanya.
Menurut Bobby, pembangunan yang dilakukan pemerintah pada akhirnya harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Karena itu, keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk LKK, menjadi bagian penting dalam memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
