Wartain.com — Sejumlah tokoh aktivis pergerakan, komunitas literasi, jurnalis, hingga tokoh ulama mengeluarkan pernyataan sikap bersama demi menyikapi dinamika politik nasional belakangan ini. Mereka mengecam keras narasi yang dibangun oleh pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, di media sosial yang dinilai sengaja memicu instabilitas nasional.
Dalam unggahan di akun Instagram miliknya, Denny melontarkan pernyataan yang mengancam akan memundurkan Presiden Prabowo Subianto jika tidak mencopot Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden.
Pernyataan bersama ini diinisiasi oleh Ketua Umum PPJNA 98 Anto Kusumayuda, Sekjen PPJNA 98 Abdul Salam Nur Ahmad, Dede Heri dari Rumah Literasi Merah Putih, serta Kh.Apev Sambas, Ustad Hendi Suhendi dari Majelis Sholawat Cahaya Nusantara.
Secara filosofis dan spiritual, para tokoh memandang kepemimpinan nasional bukan sekadar kontestasi kekuasaan, melainkan amanah profetis (kenabian) yang harus dijaga demi kemaslahatan umat dan kedaulatan bangsa. Menjaga stabilitas negara disamakan dengan ikhtiar menjaga kedamaian lahir dan batin seluruh rakyat.
“Pernyataan Denny Indrayana itu sangat berlebihan dan semakin kentara membawa kepentingan asing. Ini adalah bentuk sabotase yang secara brutal sengaja menciptakan instabilitas nasional dengan terus memainkan isu Wapres Gibran,” ujar Ketua Umum PPJNA 98, Anto Kusumayuda, di Jakarta.
Para tokoh juga mempertanyakan motif di balik momentum gerakan tersebut. Jika persoalan keabsahan pencalonan Gibran dipersoalkan secara hukum, mereka mempertanyakan mengapa narasi pemakzulan baru digulirkan secara masif saat ini, bukan sejak awal masa pencalonan sebelum pelantikan.
Terkait kedudukan hukum Wapres Gibran pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), para aktivis meminta semua pihak untuk menghormati koridor konstitusi yang berlaku. Mereka menilai penyelesaian masalah harus diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum dan biarkan MPR/DPR menjalankan fungsi konstitusionalnya secara independen, sebab Presiden pun tunduk dan patuh pada hukum.
Desain Kepentingan Asing dan Ambisi Politik
Dari perspektif geopolitik dan kedaulatan, manuver ini mengundang tanda tanya besar mengenai adanya agenda eksternal. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah menunjukkan sikap tegas dalam mewujudkan kemandirian bangsa dan tidak tunduk pada tekanan kekuatan asing.
“Kami menduga ada desain besar dari pihak luar yang ingin merontokkan pemerintahan yang kuat ini melalui kegaduhan politik di dalam negeri,” tambah Sekjen PPJNA 98, Abdul Salam Nur Ahmad.
Selain faktor eksternal, para tokoh mensinyalir adanya skenario domestik dari aktor politik yang memiliki ambisi personal. “Rakyat sudah cerdas dan paham siapa sosok di belakang gerakan ini, termasuk indikasi adanya figur yang berambisi mendorong anaknya untuk menempati posisi wakil presiden,” tegas Dede Heri dari Rumah Literasi Merah Putih.
Ustad Hendi Suhendi dari Majelis Sholawat Cahaya Nusantara menambahkan pandangan spiritual, di mana keprihatinan mendalam patut ditujukan pada pihak-pihak yang mencoba merongrong pemimpin yang sedang bekerja keras demi rakyat. Ditengah gempuran agen-agen asing dan oligarki hitam, persatuan spiritual umat menjadi benteng utama.
“Kami bersama seluruh elemen rakyat Indonesia akan selalu mendoakan, bersatu, dan mengawal ketat Presiden Prabowo dari segala bentuk sabotase asing demi tegaknya kedaulatan NKRI,” pungkas Ustad Hendi.***
Editor: Aab Abdul Malik
(Du)
