Wartain.com – Sejumlah kelompok aktivis 1998 yang tergabung dalam IKA 98, GERAK 98, dan 98 Garis Lucu mengeluarkan Maklumat Matraman sebagai bentuk desakan politik kepada pemerintahan Prabowo-Gibran agar segera menjalankan agenda Reformasi 1998.
Maklumat tersebut dibacakan oleh Edysa Girsang pada penutupan Forum Diskusi 98 Menggugat bertajuk “Pemuda Kritisi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang berlangsung di Restoran Handayani Prima, Jakarta, Jumat (30/10).
Dalam maklumat tersebut, pemerintah harus menjalankan agenda-agenda reformasi. Apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, para aktivis akan mendesakkan percepatan Pemilu atau meminta Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya.
Forum yang digelar dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 ini menjadi ruang evaluasi sekaligus konsolidasi gerakan masyarakat sipil terhadap perjalanan reformasi dan arah pemerintahan setelah dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Sejumlah tokoh aktivis 98 dan perwakilan mahasiswa hadir sebagai pembicara, di antaranya Mixilmina Munir, Edysa Girsang, Bambang Sri Pujo, Aceng Ahmad Nasir, Dendy SE dari GMNI Jakarta, serta M. Rizky Pratama, Ketua BEM KM Institut STIAMI, dan dimoderatori oleh aktivis 98 Garis Lucu, Ignatius Indro.
Aktivis Gerak 98, Mixilmina Munir, mengingatkan bahwa perjuangan untuk memperbaiki bangsa tidak boleh diserahkan kepada elite politik. Menurutnya, perubahan harus tetap menjadi agenda dan tanggung jawab masyarakat luas.
“Jangan sampai perjuangan untuk memperbaiki bangsa ini justru kita serahkan kepada elite politik. Perubahan Indonesia harus tetap menjadi perjuangan rakyat, bukan hanya menjadi urusan mereka yang sedang memegang kekuasaan.” Tegas Mixil.
Ia menekankan bahwa semangat Reformasi 1998 harus terus hidup dan tidak boleh berhenti hanya karena telah terjadi pergantian pemerintahan.
Sementara itu, Bambang Sri Pujo menyampaikan kritik lebih tajam terhadap kondisi pemerintahan saat ini. Ia menilai masyarakat sudah tidak bisa lagi menggantungkan harapan kepada pemerintah untuk memperbaiki keadaan bangsa.
“Masyarakat sekarang sudah tidak bisa berharap kepada pemerintah untuk memperbaiki bangsa ini. Karena itu, rakyat harus mulai membangun kekuatannya sendiri dan tidak boleh terus-menerus menunggu perubahan datang dari atas.” Ungkap Bambang.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam diskusi, terutama mengenai pentingnya membangun kekuatan masyarakat sipil sebagai instrumen kontrol terhadap kekuasaan.
Aceng Ahmad Nasir berharap munculnya kembali gerakan mahasiswa saat ini menjadi awal dari kebangkitan kekuatan perubahan di Indonesia.
Ia mengingatkan agar gerakan mahasiswa tidak berhenti pada aksi demonstrasi sesaat, tetapi terus berkembang menjadi gerakan yang lebih terorganisasi dan memiliki agenda perjuangan yang jelas.
“Saya berharap gerakan mahasiswa yang dilakukan saat ini terus berkembang. Jangan berhenti hanya pada demonstrasi atau aksi-aksi sesaat, tetapi harus tumbuh menjadi kekuatan revolusioner yang mampu mendorong perubahan bangsa.” Tegasnya.
Menurutnya, mahasiswa harus kembali mengambil peran historis sebagai kekuatan moral dan intelektual yang berani mengoreksi jalannya kekuasaan.
Puncak acara ditandai dengan pembacaan Maklumat Matraman oleh Edysa Girsang. Maklumat ini menjadi penegasan sikap politik para aktivis 98 terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam maklumat tersebut, pemerintah didesak segera menjalankan agenda-agenda Reformasi 1998.
Apabila pemerintah tidak memenuhi tuntutan tersebut, para aktivis akan mendorong dua langkah politik, yakni mendesakkan percepatan Pemilu atau mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur.
Pembacaan maklumat ini sekaligus menjadi peringatan bahwa perjuangan Reformasi 1998 belum selesai dan masyarakat sipil tidak boleh membiarkan agenda perubahan bangsa berhenti di tengah jalan.
Dalam forum tersebut, para peserta juga membahas sejumlah persoalan mendasar, mulai dari prioritas APBN, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pendidikan, demokrasi, kebebasan sipil, krisis ekologi, kebakaran hutan hingga penangkapan-penangkapan aktivis pro demokrasi yang marak terjadi dalam 2 tahun ini.
Para aktivis menilai bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran maupun banyaknya program pemerintah. Yang lebih penting adalah manfaat nyata bagi rakyat, pemerataan kesejahteraan, transparansi, serta perlindungan terhadap demokrasi.
98 Menggugat menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah bukanlah bentuk penolakan terhadap Indonesia, melainkan bagian dari tanggung jawab warga negara untuk menjaga arah perjalanan bangsa.
Semangat Sumpah Pemuda 1928 dan Reformasi 1998 harus terus menjadi energi bagi generasi muda untuk memperjuangkan Indonesia yang lebih adil, demokratis, dan berdaulat. Pemuda tidak meminta panggung. Pemuda menuntut tanggung jawab.***
Editor: Aab Abdul Malik
(Dul)
