Wartain.com – Pemerintah Kota Sukabumi mulai mendorong penerapan Sistem Akselerasi Data dan Aksi Jawa Barat (SADA Jabar) untuk mempercepat penanganan berbagai persoalan masyarakat melalui pendekatan berbasis data yang lebih akurat dan terintegrasi.
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menyatakan kesiapannya mengimplementasikan sistem tersebut saat mengikuti Sosialisasi SADA Jabar secara daring bersama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, di Ruang Pertemuan Setda Kota Sukabumi, Senin (2/11/2026).
Ayep menilai SADA Jabar dapat menjadi instrumen penting dalam mengoptimalkan program pembangunan agar lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya mohon arahan agar program SADA Jabar yang digagas Pak Sekda Provinsi Jawa Barat ini dapat diimplementasikan di Kota Sukabumi. Saya akan melaksanakannya secara serius, sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.
Melalui sistem tersebut, pemerintah akan memperkuat penanganan sejumlah persoalan, mulai dari Anak Tidak Sekolah (ATS), pengangguran, rumah tidak layak huni (rutilahu), stunting, hingga kemiskinan dan pengendalian inflasi.
Sekda Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa data yang akurat menjadi fondasi penting dalam menentukan kebijakan dan memastikan program pemerintah tepat sasaran.
Menurutnya, pendekatan by name by address memungkinkan pemerintah mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan bantuan secara spesifik, sekaligus menentukan bentuk intervensi yang sesuai.
SADA Jabar juga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk membantu memberikan rekomendasi penanganan, termasuk pendidikan kesetaraan bagi anak yang tidak bersekolah serta intervensi di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.
Herman turut mendorong Pemkot Sukabumi menyiapkan dashboard pemantauan program agar progres penanganan dapat dievaluasi secara terukur. Camat dan lurah nantinya akan diberikan akses sistem untuk mengidentifikasi persoalan di wilayah masing-masing dan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
Dalam pengendalian inflasi, salah satu rencana yang dibahas adalah pelaksanaan pasar murah pada 2027 sebanyak enam kali di setiap kelurahan, dengan jangkauan sekitar 200 titik.
Melalui penerapan SADA Jabar, Pemkot Sukabumi diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah sekaligus mempercepat penyelesaian persoalan masyarakat secara efektif dan tepat sasaran.***(RAF)
Editor: Aab Abdul Malik
