Wartain.com – Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak akhir. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra memastikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran dan keputusan itu bersifat final.
“Suket sudah dicabut dan final. Tidak ada lagi upaya hukum yang dapat beliau lakukan,” tegas Yusril, Kamis (12/11/2026).
Pencabutan itu tertuang dalam Kepdirjen Dikmen dan Diksus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 yang mencabut Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Dalam diktumnya, Kemendikdasmen juga menyatakan menarik suket tersebut dari pihak manapun dan menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Konsekuensinya, menurut Yusril, status penyetaraan pendidikan Gibran batal dan sejak awal dianggap tidak memenuhi syarat sebagai Wapres.
Secara hukum, Yusril menilai semua pintu sudah tertutup. Putusan MK bersifat final and binding, sementara di tingkat MA, Gibran tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Peninjauan Kembali karena bukan pihak dalam perkara.
“Putusan MK final and binding. Dalam Putusan Kasasi MA Pak Gibran gak bisa PK, sebab bukan pihak dalam perkara,” jelasnya.
Bahkan upaya mendorong Dirjen Dikdasmen untuk PK pun dinilai sia-sia. Merujuk Putusan MK No 24 Tahun 2024, pejabat yang kalah di PTUN tidak boleh mengajukan PK, sama seperti Jaksa tidak boleh PK atas putusan pidana.
“Jadi Pak Gibran menghadapi jalan buntu. Sebab itu ketika beliau mengatakan ‘akan fight di PTUN’, saya katakan sudah tidak ada gunanya,” ujar Yusril.
Gugatan yang dilayangkan Denny Indrayana di PTUN Jakarta pun diprediksi akan gugur dengan sendirinya karena objek sengketanya sudah tidak ada.
“Kalau obyek perkara sudah tidak ada lagi, maka apa yang mau diperiksa oleh majelis hakim?” pungkasnya.***
Editor: Aab Abdul Malik
(Dul)
