Wartain.com – Penguatan ketahanan pangan nasional tidak cukup hanya bertumpu pada peningkatan hasil produksi dan pemanfaatan teknologi. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, inovatif, serta mampu mengelola potensi pangan daerah juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan perikanan.
Hal tersebut menjadi sorotan dalam Forum Innovation for Food Security and Sustainability (Innofood) 2026 yang digelar Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Tangerang, Jumat (13/11/2026).
Melalui tema “Regenerasi SDM Pertanian dan Perikanan”, forum tersebut membahas perlunya menyiapkan generasi penerus yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus memiliki kapasitas untuk mengembangkan usaha di sektor pangan.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum DPN HKTI, dalam pemaparannya menyoroti pentingnya keterlibatan anak muda dalam mempercepat transformasi sektor pertanian dan perikanan.
“Generasi muda harus hadir sebagai motor penggerak perubahan. Penguasaan teknologi, kemampuan berinovasi, dan jiwa kewirausahaan menjadi modal penting untuk membawa sektor pertanian dan perikanan semakin maju,” katanya.
Menurutnya, kemampuan tersebut tidak hanya berdampak terhadap peningkatan produktivitas dan terbukanya peluang ekonomi, tetapi juga mendukung pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.
“Penguatan peran generasi muda ini juga menjadi bagian dari langkah mempersiapkan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Forum diskusi yang dipandu Ananda Bahri Prayudha turut menghadirkan Direktur Utama PT Perikanan Indonesia (Persero), Titik Mustikasari, serta Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN), Suwatin.
Titik Mustikasari dalam kesempatan tersebut menggarisbawahi bahwa modernisasi perikanan harus disertai kesiapan para pelaku di lapangan. Sebab, keberadaan teknologi canggih tidak otomatis meningkatkan produktivitas apabila tidak diimbangi kemampuan sumber daya manusia.
“Teknologi perikanan modern sebenarnya sudah tersedia. Persoalannya adalah bagaimana nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha memiliki keterampilan untuk menggunakan serta mengoptimalkannya,” ungkap Titik.
Karena itu, peningkatan kompetensi pelaku perikanan perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan sektor tersebut. Modernisasi fasilitas produksi harus berjalan seiring dengan pengembangan keterampilan dan inovasi.
“Penguatan kapasitas sumber daya manusia tidak bisa dipisahkan dari modernisasi sarana produksi. Keduanya harus berjalan bersama agar inovasi teknologi memberikan hasil yang optimal,” lanjutnya.
Ia juga menilai agenda pengembangan SDM dan teknologi memiliki keterkaitan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto serta sasaran Indonesia Emas 2045, khususnya dalam membangun kemandirian dan memperkuat swasembada pangan.
Di sisi lain, Suwatin melihat program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai peluang untuk memperluas pasar bagi produsen pangan dalam negeri. Program tersebut membutuhkan dukungan rantai pasok yang kuat, termasuk keterlibatan petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal.
Dengan jumlah penerima manfaat yang mencapai sekitar 58 juta orang, kebutuhan bahan pangan untuk MBG dinilai memiliki potensi pasar yang besar. Dari alokasi anggaran Rp15.000 per porsi, sekitar Rp10.000 di antaranya diperuntukkan bagi pembelian bahan baku.
“Besarnya kebutuhan bahan pangan dalam program MBG merupakan kesempatan bagi produsen lokal untuk memperluas pasar. Potensi ini juga mencakup komoditas perikanan dan berbagai sumber protein hewani yang tersedia di daerah,” jelas Suwatin.
Ia memaparkan, Peraturan BGN Nomor 10 Tahun 2026 telah memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam penyediaan bahan baku Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pelaku usaha mikro dan kecil, koperasi, serta badan usaha milik desa (BUM Desa) menjadi kelompok yang diprioritaskan. Skema pengadaan juga diarahkan untuk mengutamakan pemasok dari lingkungan kecamatan sebelum menjangkau wilayah kabupaten/kota dan provinsi.
“Kebutuhan SPPG sedapat mungkin dipenuhi oleh pelaku usaha yang berada di wilayah terdekat. Setelah itu, pemenuhan bisa diperluas ke tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Pola ini diharapkan membuat rantai pasok lebih efisien sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat,” paparnya.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah juga mendorong peningkatan kapasitas pemasok melalui pendampingan, pelatihan teknis, penerapan standar mutu, pemanfaatan teknologi digital, serta perluasan akses pembiayaan.
Meski memiliki peluang pasar yang menjanjikan, Suwatin mengakui produsen skala kecil masih menghadapi sejumlah hambatan. Keterbatasan volume produksi, pasokan yang belum konsisten akibat faktor musim, serta penanganan higiene dan pascapanen yang belum optimal menjadi beberapa persoalan utama.
Persoalan lainnya mencakup belum kuatnya sistem ketertelusuran produk, kelembagaan usaha yang belum berbadan hukum, serta keterbatasan kemampuan dalam mengelola keuangan dan distribusi.
Untuk meningkatkan kesiapan produsen, ia menekankan perlunya enam kompetensi utama, meliputi keterampilan produksi, pengendalian mutu, penguatan organisasi usaha, manajemen bisnis, pengelolaan rantai pasok, dan pembangunan kemitraan.
“Petani perlu disiapkan, didampingi, diorganisasi, dan dihubungkan ke pasar. Dengan begitu, mereka tidak hanya mampu menghasilkan produk, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha secara berkelanjutan,” tegasnya.
Suwatin menambahkan, pelaku usaha yang ingin menjadi pemasok MBG harus memenuhi persyaratan administrasi dan standar kualitas. Di antaranya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), memenuhi ketentuan higiene dan mutu, serta masuk dalam pendataan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG).
Dalam upaya memperkuat ekosistem pemasok tersebut, BGN juga memandang HKTI memiliki posisi penting sebagai penghubung antara kebutuhan bahan baku SPPG dengan potensi produksi masyarakat.
“HKTI diharapkan mampu membantu mengidentifikasi produsen dan komoditas unggulan daerah, memperkuat kelompok tani dan peternak melalui koperasi atau agregator, serta meningkatkan kemampuan budidaya dan pengelolaan usaha,” katanya.
Peran organisasi tani juga diperlukan untuk mempertemukan produsen lokal dengan kebutuhan pasar, termasuk menjaga kewajaran harga dan memastikan pembayaran kepada pemasok berjalan sesuai kesepakatan.
Dengan keterlibatan tersebut, MBG diharapkan tidak berhenti sebagai program pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi turut memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya petani, peternak, dan nelayan.
Namun, Suwatin mengingatkan bahwa hubungan kemitraan dalam rantai pasok harus dibangun berdasarkan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban. Setiap proses, mulai dari seleksi pemasok, perjanjian kerja sama, penerimaan barang, hingga penyelesaian pembayaran, harus memiliki bukti administrasi yang jelas.
“Indikator kemitraan perlu ditopang bukti transaksi, bukan hanya surat pernyataan atau daftar nama mitra,” tandasnya.
Melalui pembahasan tersebut, Innofood 2026 menegaskan bahwa masa depan ketahanan pangan membutuhkan lebih dari sekadar ketersediaan sumber daya alam dan teknologi. Penguatan kualitas manusia, kelembagaan produsen, serta kepastian akses pasar menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
Regenerasi petani, peternak, dan nelayan pun perlu dibarengi pembekalan keterampilan dan kemampuan berwirausaha agar generasi muda mampu mengambil peran lebih besar dalam rantai produksi pangan nasional.
Dengan SDM yang unggul dan ekosistem usaha yang semakin kuat, potensi pangan dari sektor pertanian hingga perikanan diharapkan dapat dikelola secara produktif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.***(RAF)
Editor: Aab Abdul Malik
