Wartain.com, Jakarta || Ganjar Pranowo secara mengejutkan cukup banyak menyampaikan kekeliruan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengelola ekonomi negara. Dirinya pun siap membereskan hal tersebut jika terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029.
Infrastruktur Dibangun Tapi Sepi
Era Jokowi, anggaran infrastruktur juga dialokasikan secara masif dari sekitar Rp 177,9 triliun menjadi Rp 391,7 triliun pada 2023.
Dari awal pemerintahannya pada Oktober 2014 hingga tahun ini, panjang jalan tol yang beroperasi di era Jokowi mencapai 1.713,83 km. Jumlah tersebut setara dengan 64,74% atau hampir 70% dari total jalan tol yang beroperasi di Indonesia.
Kemudian, ada 35 bandara dibangun. baik pembangunan bandara baru, lanjutan pengerjaan dari periode sebelumnya, reaktivasi bandara, maupun pembangunan terminal bandara. Menjadi banyak perhatian adalah Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati yang megah namun sepi.
Ganjar melihat persoalan dalam infrastruktur yang dibangun Jokowi adalah utilisasi. Infrastruktur yang menjadi penyambung antar daerah sudah terbangun. Di sisi lain ekonomi antar daerah tersebut sangat timpang, sehingga infrastruktur tidak termanfaatkan dengan baik.
Menurut Ganjar, ekonomi tidak bisa hanya tumbuh di kota. Desa juga harus melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM). “Jadi nilai tambah infrastruktur yang ada dan kota tidak makin berat dengan migrasi, dan desanya bisa tumbuh, dan jangan dijadikan kota, biarkan kearifannya mucul. Istilahnya, negoro moro toto, Desa moro coro,” terangnya, Sabtu 11/11/2023.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2023, kemiskinan di perdesaan 12,22%, sementara di perkotaan 7,29%. Secara total, kemiskinan Indonesia mencapai 9,36% dari total populasi Indonesia setara dengan 25,90 juta orang.
Pengembangan Industri Maritim Tak Niat
Persoalan selanjutnya adalah industri. Ganjar melihat beberapa industri tidak dioptimalkan dengan baik, antara lain pertambangan dan perkebunan. Dua kelompok ini hanya memberi keuntungan pada pemilik modal, sementara masyarakatnya seringkali jadi penonton dan penderita.
Menurut Ganjar, seharunya pemerintah pusat bisa menjembatani antara pengusaha besar dengan lokal, pemanfaatan riset dan pemberian yang kini belum tepat sasaran.
Ganjar bahkan menyoroti langsung soal pembangunan di sektor maritim dalam sembilan tahun terakhir tidak ada perubahan signifikan. “Ya gak niat pak. Mau pakai alasan apa lagi? masih land based,” tegas Ganjar.
Indonesia memiliki kekuatan sumber daya kelautan dan perikanan, akan tetapi menurut Ganjar jumlah tangkapan ikan saja masih kalah dari negara tetangga.
“Lampung itu orang protes, pak saya ngurus ijin kapal susah setengah mati,” ujarnya. Pemerintah harus membantu sekalipun diperlukan perubahan regulasi. Kemudian terjun langsung ke lokasi untuk mengetahui kendala dunia usaha di bidang tersebut, termasuk pemberian subsidi solar untuk nelayan.
Ganjar mengakui ini persoalan sulit ketimbang memanfaatkan sumber daya alam di darat. “Maka cara berpikir pembangunannya itu ocean based oriented tidak lagi land based. Kenapa selama ini kita land based? Karena gampang. Kalau batu bara tinggal ambil aja, izin tau sendiri, kalau ada masalah bisa gampang aja,” paparnya.
Transisi Energi Hindari Malapetaka
Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai generator pembaharuan potensinya sekitar 3.700 GW secara bertahap untuk kebutuhan energi dalam negeri, sehingga porsi EBT di dalam bauran energi menjadi 25-30% hingga tahun 2029.
Indonesia membutuhkan investasi sebesar Rp 1.300 triliun agar terhindar dari malapetaka lingkungan.
Dana ini, kata Ganjar, dipakai untuk program transisi energi terbarukan. Transisi energi ini diyakini mampu mengurangi polusi. Selain itu, Ganjar melihat energi baru dan terbarukan (EBT) cocok diterapkan di Indonesia.
“Di transisi hijau, kalau mau mengurangi kerusakan lingkungan angkanya Rp 1.300 triliun, padahal kalau ada polusi ini duitnya terserap segitu juga. Lalu, sekarang lagi panas dan angin, itu bisa jadi EBT,” katanya.***
Foto : Indonesia Merdeka
Editor : Aab Abdul Malik
(Intan)
