Wartain.com || Menyikapi naiknya harga pangan, sejumlah Mahasiswa Pertanian Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) menggelar aksi unjur rasa di depan Balai dan Gedung DPRD Kota Sukabumi pada Kamis 29/02/2024.
Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta pemerintah melalui satgas pangan untuk untuk turun tangan mengusut kenaikan harga beras hingga memberantas mafia pangan.
Diketahui, harga beras di pasar tradisional Kota Sukabumi saat ini dibanderol dengan harga Rp16 ribu sampai Rp17 ribu per kilogram. Sementara berdasarkan peraturan badan pangan nasional (BAPANAS) No 7/2023 untuk zona 1, harga eceran tertinggi (HET) beras berlaku sejak Maret 2023 Rp10.900 per kilogram untuk medium, sedangkan beras premium Rp13.900 per kilogram.
Di sisi lain, harga pokok harga pembelian pemerintah (HPP) babah kering panen (GKP) di tingkat petani hanya naik sebesar Rp800, dari yang sebelumnya Rp4.200 menjadi Rp5.000 per kilogram.
“Sukabumi sendiri dampak dari kenaikan beras ini sangat terasa, yang paling merasakan adalah masyarakat menengah ke bawah, karena mereka harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli beras,” kata Ketua BEM Fakultas Pertanian UMMI Diki Agustina, Kamis 29/02/2024.
“Bukan hanya beras, akan tetapi bahan pangan lainnya pun juga merangkak naik. Dengan demikian ketersediaan dan keterjangkauan pangan di Sukabumi perlu diperhatikan supaya masyarakat masih bisa mendapatkan harga beras yang terjangkau dan ketersediaanya pun harus di pastikan,” sambungnya.
Mahasiswa menilai, kenaikan harga beras bukan hanya disebabkan oleh iklim saja. Menurutnya, pemerintah terlalu ugal-ugalan mendistribusikan bantuan sosial (bansos) beras yang tidak sesuai jadwal dan peruntukannya.
“Bahkan cenderung mengabaikan prosedur. Krisis beras sudah terjadi sejak tahun lalu akibat iklim dan masalah pertanian. Karena sudah mendekati bulan Ramadan, dan ini momentum mafia pangan untuk kepentingan pribadi. Impor ini bukan impor kebutuhan masyarakat tapi segelintir orang,” kata dia.
Mahasiswa mendesak Satgas Pangan untuk turun tangan mengusut tuntas atas kenaikan beras. Termasuk, kata Diki, pemerintah harus segera menuntaskan persoalan pertanian di negeri agraris ini.
“Kami mendesak agar satgas pangan tidak mencla-mencle dalam mengusut dan memberantas mafia pangan.
Mendesak pemerintah untuk bisa mengontrol harga pangan dan bahan pokok menjelang Ramadan,” ucap dia.
“Meminta pemerintah supaya meninjau ulang terhadap impor beras yang berjumlah 3,6 juta ton pada tahun 2024 dan mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah pertanian khususnya di Sukabumi,” tambah Diki.***
Foto: Tribun Jabar
Editor: Raka A. Firmansyah
(Red)
