Wartain.com || Hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, diadukan ke Bareskrim Polri. Dia diadukan terkait dugaan nepotisme dalam memutus perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 (Putusan 90) soal syarat capres-cawapres.
“Jadi hari ini kami melaporkan Hakim Konstitusi atau Eks Ketua Mahkamah Konstitusi bapak Anwar Usman sehubungan dengan dugaan tindak pidana nepotisme. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 22 UU Nomor 28 tahun 1999,” ujar Koordinator Persatuan Advokat Demokrasi Indonesia (PADI), Charles Situmorang, Rabu 15/11/2023, mengutip Kumparan.
Charles menerangkan, dugaan nepotisme ini ada karena dalam perkara nomor 90 itu bisa menguntungkan keponakannya, Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam Pilpres 2024.
Hal ini, menurutnya, juga telah dibuktikan dengan putusan MKMK yang menjatuhkan sanksi pencopotan sebagai Ketua MK terhadap Anwar.
“Di dalam salah satu kesimpulan maupun amarnya (putusan MKMK) itu dinyatakan bahwa Anwar Usman itu tidak mengundurkan diri dalam pemeriksaan perkara 90, sehingga conflict of interest atau benturan kepentingan,” terang Charles.
“Dia punya kerabat yaitu Gibran itu ada benturan kepentingan, dia kan nggak mengundurkan diri, itu bagian nepotismenya, dia kan terbukti melakukan itu, konflik kepentingan itu,” lanjut dia.
Dalam pengaduan ini, Charles turut melampirkan sejumlah barang bukti untuk memperkuat dugaannya tersebut.
“Ada bukti yang kami diserahkan perkara 90/PUU-XXI/2023 yang pertama, yang kedua putusan MKMK Nomor 2 Tahun 2023, yang ketiga 3 hasil investigasi majalah Tempo, yang keempat itu berita tangkapan layar soal pemberitaan saudara Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai cawapres dan didaftarkan ke KPU dan telah dinyatakan salah satu calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024,” bebernya.
PADI juga melaporkan Anwar Usman ke KPK terkait dugaan nepotisme. Laporan itu dibuat hari ini, Rabu 15/11/2023.
Belum ada tanggapan dari Anwar Usman terkait pengaduan di Bareskrim maupun laporan di KPK.***
Foto: Kumparan
(Red)
