Wartain.com – Keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Sukabumi masih menjadi perhatian DPRD. Pasalnya, Pemerintah Kota Sukabumi kini harus menanggung sendiri pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu dengan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp39 miliar setiap tahun.
Anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Agus Samsul, mengatakan besarnya kebutuhan tersebut tidak terlepas dari berhentinya bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya mencapai lebih dari Rp15 miliar per tahun.
Menurutnya, kondisi tersebut menambah beban keuangan daerah. Meski demikian, ia menilai jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu tidak boleh dikorbankan karena menyangkut akses terhadap pelayanan kesehatan.
“Kita tetap masih mengalokasikan anggaran untuk BPJS UHC itu harus dipertahankan. Saya sebagai anggota komisi III dari Fraksi PKB tetap bersuara UHC itu harus dipertahankan, (meski) anggaran per tahun itu kurang lebih Rp 39 Miliar per tahunnya,” kata Agus, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, sebelum bantuan provinsi dihentikan, Pemkot Sukabumi memperoleh dukungan pembiayaan lebih dari Rp15 miliar setiap tahun untuk membantu membayar iuran BPJS Kesehatan masyarakat penerima bantuan.
Agus berharap dukungan tersebut dapat kembali diberikan oleh Pemprov Jawa Barat sehingga pembiayaan jaminan kesehatan tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan fiskal pemerintah kota.
“Kalau ada bantuan dari provinsi itu sebesar Rp15 miliar lebih (setiap tahunnya). Baiknya sih pemerintah provinsi, kalau ada anggarannya kucurkan lagi lah,” tuturnya.
Terkait alasan penghentian bantuan tersebut, Agus mengaku belum memperoleh informasi secara pasti. Namun, ia menduga kebijakan itu berkaitan dengan penyesuaian belanja pemerintah dan berkurangnya transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Saya juga kurang tahu persis ya (alasan pencabutan Rp15 miliar oleh Pemprov), efisiensi mungkin ya, mungkin efek dari pengurangan TKD juga dari pusat. Karena Pak Gubernur juga fokus ke infrastruktur, jadi ke daerah-daerah untuk PBI itu di-stop, gitu. Mungkin ya,” terangnya.
Agus menilai, kembalinya dukungan anggaran dari pemerintah provinsi tidak hanya membantu menjaga keberlangsungan program UHC, tetapi juga memberikan ruang fiskal lebih luas bagi Pemkot Sukabumi untuk membiayai kebutuhan pembangunan lainnya.
Ia menyebut, anggaran daerah yang saat ini digunakan untuk menutup kekurangan pembiayaan BPJS Kesehatan berpotensi dialihkan untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur apabila bantuan provinsi kembali tersedia.
“Dampaknya besar juga, kalau ada dari bantuan dari provinsi sebesar Rp15 miliar lebih itu, kita mungkin bisa membangun infrastruktur, bisa dialihkan infrastruktur, gitu kan. Jadi kebutuhan di wilayah, perbaikan jalan-jalan pun tidak akan susah, juga nggak ada wacana pinjam-pinjam (keuangan lagi),” tegas Agus.
Karena itu, ia berharap Pemprov Jawa Barat dapat mempertimbangkan kembali pemberian bantuan pembiayaan UHC bagi daerah, khususnya untuk memastikan masyarakat kurang mampu tetap memperoleh jaminan pelayanan kesehatan tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan daerah.***(RAF)
Editor: Aab Abdul Malik
