Wartain.com – Program pemenuhan gizi di Sukabumi kena rem mendadak.
Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menyetop operasional 58 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sukabumi Raya. Rinciannya, 54 SPPG di Kabupaten Sukabumi dan 4 SPPG di Kota Sukabumi.
Penyetopan mulai berlaku 2 November 2026. Bukan karena makanannya bermasalah, tapi karena laporan keuangan hariannya berantakan.
Dalam surat Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dr. Ketut Sumedana, terungkap puluhan SPPG itu kedapatan tidak mengunggah Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH). Atau kalaupun unggah, cuma 5 kali atau kurang dari 10 Hari Pelayanan Efektif periode 5–28 Oktober 2026.
Padahal aturannya jelas: setiap hari pelayanan, Pengawas Keuangan, Kepala SPPG, dan perwakilan yayasan/mitra wajib bikin dan upload LPDH yang benar format dan substansinya lewat portal SIPGN.
Akibatnya, BGN menjatuhkan sanksi pemberhentian operasional khusus plus penghentian seluruh hak operasional. Mau dibuka lagi? Bereskan dulu semua LPDH yang nunggak.
“Ini sanksi administratif, bukan vonis penyalahgunaan dana. Tapi tertib administrasi itu wajib,” begitu penekanan dalam surat tersebut.
Daftar SPPG yang kena sanksi menyebar luas. Di Kabupaten Sukabumi hampir merata dari Sagaranten, Bojonggenteng, Cisaat, Gegerbitung, Lengkong, Ciracap, Cibadak, Kabandungan, Surade, Palabuhanratu, Cicurug, Jampangkulon, Ciemas sampai Nagrak.
Di Kota Sukabumi, 4 SPPG yang kena berada di Cikole, Gunung Puyuh, dan Lembursitu.
BGN juga memberi ultimatum: semua pembayaran via Virtual Account (VA) harus diselesaikan 1×24 jam untuk periode sebelum surat terbit. Dan setelah beroperasi kembali, jangan lagi telat upload LPDH setiap hari pelayanan.
Pesan tegasnya: program gizi jalan, laporan dana juga harus jalan.***
Editor: Aab Abdul Malik
(Dul)
