Wartain.com, Sukabumi || Aksi protes warga Kampung Cilaksana RT 003, 004 dan 005, RW 001, Desa Bojongkembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, memblokir akses jalan kabupaten yang rusak, dengan cara menanami pohon pisang dan sejumlah ranting pohon, pada hari Sabtu 16/09/2023 kemarin, mendapat tanggapan serius dari Kepala Desa.

Penutupan akses jalan milik kabupaten dengan pohon pisang dan ranting tersebut, merupakan bentuk protes warga, terhadap kondisi jalan rusak yang belasan tahun belum ada perbaikan.

Kesal dengan kondisi jalan yang belum juga diperbaiki, warga Kampung Cilaksana dari tiga RT, beramai-ramai menutup jalan, sebagai bentuk protes dan kekecewaan akibat selalu dijanjikan akan diperbaiki, akan tetapi tidak kunjung juga.

Kepada wartawan.com, Ketua RT 005 RW 001, Sukiryat (46) tahun mengatakan, aksi ini berawal dari kekecewaan warga akibat sering menerima janji-janji, untuk diperbaiki, tapi tidak ada perbaikan, akhirnya jalan rusak bahkan tidak jarang kecelakaan terjadi.

“Aksi warga ini bentuk kekesalan dan kekecewaan saja, karena kami sering dijanjikan akan diperbaiki, tapi nyatanya sampai sekarang belum ada. Bahkan kekesalan itu akibat banyak warga pengguna kendaraan yang sering mengalami kecelakaan,” katanya, Rabu 20/09/2023.

Selanjutnya ia berharap, warga Kampung Cilaksana dapat perhatian dari pemerintah, terutama tuntutan jalan kabupaten ini untuk segara diperbaiki.

“Saya berharap, atas kejadian ini, menjadi bahan dan perhatian pemerintah. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, intinya pemerintah untuk segera merespon,  jalan yang rusak ini untuk segera diperbaiki,” pungkasnya.

Sementara itu ditemui terpisah, Kepala Desa Bojongkembar, Solehudin Wahid, menjelaskan, status jalan itu milik Kabupaten, setiap tahun selalu diusulkan untuk diperbaiki. Bahkan hampir setiap Musrenbang selalu dimasukan dalam usulan.

“Setiap tahun kami usulkan untuk diperbaiki, tapi kami juga memahami kemampuan pemerintah daerah untuk membangun terbatas. Tahun 2021 memang tidak ada pembangunan karena Covid-19, tahun 2022 ada sepanjang 600 meter dan tahun 2023 sepanjang 150 meter,” jelasnya.

Diketahui, jalan kabupaten yang menghubungkan dua desa antara desa Bojong dan Desa Bojongkembar itu, sepanjang 1.200 meter (1,2 KM). Aksesnya memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk beraktivitas, baik untuk akses pendidikan, ekonomi, kesehatan maupun aktifitas lainnya.

Diminta tanggapannya, terkait adanya protes warga Kp. Cilaksana, Kades menuturkan, itu semua hak warga untuk menumpahkan kekecewaannya. Tapi dia berharap hal ini bisa dimusyawarahkan dengan pihak-pihak terkait.

“Kami menghargai atas aksi tersebut, itu hak warga, Insya Allah secepatnya, kami akan memberikan solusi terbaik, untuk menyelesaikan permasalahan ini,” tambahnya.

Ditanya terkait kedatangan kepala dinas PU Kabupaten Sukabumi Asep Japar,  Selasa 19/09/2023, yang menemui warga, Kades menegaskan, ada janji yang terucap untuk perbaikan jalan kabupaten tersebut.

“Insya Allah sekitar bulan November, sesuai dengan janji Pak Kadis PU, jalan tersebut akan diperbaiki,” pungkasnya.

Foto : wartain.com/Ikhlas

Editor : Aab Abdul Malik

Reporter : Ikhlas/Ujang Kamal

Wartain.com, Bandung || Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi memberhentikan Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana secara tidak hormat terkait dengan keterlibatan dalam kasus korupsi Bandung Smart City.

Putusan dari Kemendagri itu dibacakan sebelum Penjabat (Pj). Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin melantik enam pj. wali kota dan pj. bupati di Aula Barat, Gedung Sate, Bandung, Rabu, 23/09/2023.

“Memberhentikan dengan tidak hormat saudara H. Yana Mulyana dari jabatannya sebagai Wali Kota Bandung sisa masa jabatan 2018—2023. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 4, 6, 11, dan 20 September 2023. Ditandangani Tito Karnavian (Mendagri),” kata pelantik saat membacakan putusan Kemendagri.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan ikut menanggapi putusan Mendagri terkait dengan pemberhentian secara tidak hormat terhadap Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana.

“Itu ada proses hukum, ya, yang dilewati, jadi Kementerian Dalam Negeri hanya mengikuti proses hukum,” kata Benni.

Benni Irwan yang saat ini menjabat sebagai Pj. Bupati Purwakarta mengatakan bahwa keterlibatan Yana Mulyana pada kasus hukum itulah yang menjadikan dasar putusan dari Kemendagri untuk memberhentikan jabatan tersebut secara tidak hormat.

“Berdasarkan keputusan dari pengadilan, itulah yang menjadi rujukan, menjadi pegangan Menteri Dalam Negeri untuk menindaklanjutinya sehingga keluarlah SK pemberhentiannya,” kata dia.

Sebelumnya, Yana Mulyana terlibat kasus korupsi karena telah menerima suap dan gratifikasi dalam pengadaan CCTV dan ISP di Kota Bandung pada proyek Bandung Smart City bersama dua pejabat Dinas Perhubungan Kota Bandung, yakni Kepala Dinas Perhubungan Dadang Darmawan dan Sekretaris Dinas Perhubungan Khairur Rijal.***

Foto: Antara/Rubby Jovan

Editor: Raka A. Firmansyah

Wartain.com, Sukabumi || DPRD Kabupaten Sukabumi, melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan atas Raperda, tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Penyampaian tanggapan Bupati itu, atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, mengenai Raperda APBD perubahan TA 2023, serta penyampaian nota pengantar Bupati, mengenai Raperda tentang penyertaan modal daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri (AMTJM). Rapat paripurna digelar di ruang rapat utama DPRD Kabupaten Sukabumi, Rabu, 20/09/2023.

Bupati Sukabumi H Marwan Hamami, dalam sambutan menjelaskan, rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023, telah mempertimbangkan optimalisasi pemetaan program kegiatan yang bersifat prioritas, pemenuhan urusan wajib dan mengikat, untuk mengurangi ketergantungan dana transfer keuangan dari pusat.

“Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, perlu adanya strategi terkait peningkatan pendapatan asli daerah, terutama dalam mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahan Umum Daerah (Perumda) pemerintah di Kabupaten Sukabumi,” ungkapnya.

Perubahan APBD tahun 2023 ini, bertujuan untuk menggerakkan pertumbuhan laju perekonomian, khususnya mendorong peningkatan kesejahteraan petani, pelaku UMKM dan IKM, serta pelaku usaha mikro lainnya.

“Pembahasan APBD tersebut disusun, berdasarkan hasil kesepakatan. Untuk itu, program kegiatan yang akan dilaksanakan pada prinsipnya dalam rangka pencapaian output kinerja dan visi dan misi berdasarkan indikator yang ditetapkan,” tambah Bupati.

Pemerintah Daerah dalam penyusunan perubahan APBD ini, akan berupaya tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, serta berkomitmen melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Sukabumi, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Adapun terkait Raperda tentang penyertaan modal daerah kepada AMTJM Bupati menyebut, saat ini belum optimal. Oleh karena itu, perlu adanya sumbang saran, pandangan, koreksi dan penyempurnaannya dalam setiap pembahasan dengan DPRD Kabupaten Sukabumi.

“Kami berharap anggota DPRD Kab. Sukabumi, berkenan untuk menerima dan mengadakan pembahasan lebih lanjut terhadap Raperda tentang penyertaan modal daerah kepada AMTJM,” pungkas Marwan.

Mengenai pengambilan keputusan atas Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Bupati berharap, dapat meningkatkan penghasilan pendapatan daerah untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Sukabumi.***

Foto : derado21

Editor : Aab Abdul Malik

(Godam/Intan)

Wartain.com, Sukabumi || Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami, melaksanakan Entry Meeting Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, perihal Pemeriksaan Pendahuluan Kepatuhan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa TA. 2022 s.d Semester I 2023, pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi di Pendopo Palabuhanratu, Rabu 20/09/2023.

Tim pemeriksa yang terdiri atas 8 (delapan) orang personel tersebut, akan melaksanakan tugasnya selama 30 hari di Kabupaten Sukabumi. Menurut keterangan Pengendali Teknis BPK Provinsi Jawa Barat Otono Batubara, tim pemeriksa Pendahuluan Kepatuhan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa TA. 2022 s.d Semester I 2023 tersebut, akan bertugas memeriksa di Kabupaten Sukabumi hingga tanggal 18 Oktober 2023.

Pengendali teknis Otono Batubara menyebutkan, dari 381 desa yang ada di Kabupaten Sukabumi, hanya beberapa desa yang akan dijadikan sampel.

“Dari 381 desa di Kabupaten Sukabumi, kami tidak ambil semua, cuman akan mengambil beberapa desa untuk dijadikan sample oleh kami,” jelasnya.

Sementara itu, menurut Bupati, pemeriksaan ini merupakan langkah penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik, terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

“Terima kasih Bapak/Ibu akan membantu kami, untuk memberikan teknis mengenai cara pengelolaan tata keuangan dan Aset Desa yang baik,” terangnya.

Bupati Berharap, pemeriksaan yang akan dilakukan oleh BPK ini, membawa dampak positif bagi kepatuhan atas pengelolaan keuangan dan aset desa, di Kabupaten Sukabumi.

“Semoga hasil dari pemeriksaan ini, bisa berdampak positif, sehingga ada ide-ide atau inovasi yang baik, bagi pengelolaan keuangan dan aset desa, dan jika ada yang harus di perbaiki maka kita akan perbaiki,” pungkasnya.

Foto : derado21

Editor : Aab Abdul Malik

(SRM)