26.7 C
Jakarta
Minggu, Januari 12, 2025
Beranda blog Halaman 43

Pemkab Sukabumi Gelar Upacara Peringatan HUT Korpri ke-53 dan HUT PGRI ke-79 Tingkat Kabupaten  

0

Wartain.com || Pemerintah Kabupaten Sukabumi gelar Upacara Peringatan HUT ke – 53 Korpri dan Peringatan Hari Guru Nasional pada Hut ke 79 PGRI Tahun 2024 di Alun-alun Palabuhanratu, Jumat (29/11/2024). Bertindak sebagai inspektur upacara Bupati Sukabumi H Marwan Hamami.

Bupati Sukabumi dalam sambutannya menyampaikan amanat Presiden RI, Prabowo Subianto. Beliau mengajak kepada seluruh anggota Korpri untuk mendukung program-program pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Mengingat saat ini Indonesia baru saja memasuki babak baru demokrasi yang belum lama ini dilaksanakan, oleh karenanya mari kita dukung berbagi program untuk kesejahteraan rakyat Indonesia,”

Korpri yang notabene sebagai komponen strategis bangsa ungkap Bupati, harus berperan terhadap perekat dan pemersatu bangsa melalui kolaborasi fentahelix dengan pemerintah daerah hingga pusat.

“Saya meminta agar pengurus korpri terus menjalin komunikasi dengan para Menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota sehingga aspirasi ASN dapat ditampung dan disalurkan secara proporsional serta profesional,”

Presiden pun menyampaikan beberapa pesan yang harus dipedomani segenap jajaran Korpri, diantaranya, dapat memperkuat solidaritas dan kerja sama Korpri, mendorong inovasi dan efisiens, memperkuat integritas dan disiplin, memastikan akses pangan sehat, mendukung ketahanan energi, menurunkan kemiskinan, serta menjaga netralitas dan loyalitas ASN untuk tetap netral dalam politik, setia kepada kepentingan rakyat dan bangsa.

Dalam upacara tersebut, Bupati Sukabumi menyematkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada 150 pegawai lingkup Pemkab. Sukabumi yang telah mengabdi selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun.

Usai menyampaikan amanat Presiden, H Marwan menyampaikan ucapan selamat kepada ratusan ASN yang meraih penghargaan satya lancana karya satya Presiden RI. Dengan prestasi tersebut pemerintah patut bangga atas capaian ini dan hendaknya diyakini dapat menjadi suri tauladan yang perlu ditularkan kepada ASN yang lainnya.

Penghargaan ini sebagai wujud pernyataan penghargaan atas jasa dan pengabdian sebagai aparatur sipil negara.

“Terus lakukan akselerasi reformasi birokrasi di semua tingkatan, lakukan upaya perbaikan dari hulu sampai hilir, serta bangun mentalitas baru yang positif, yang berintegritas, yang memiliki etos kerja, dan yang berjiwa gotong royong,” pungkasnya.***

Foto : Pemkab Sukabumi

Editor : Aab Abdul Malik

(Intan)

KPU Jabar Sebut Ada 5 Daerah yang Berpotensi Terjadi Gugatan ke MK

0
Oplus_0

Wartain.com || Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barata memprediksi, akan terjadi gugatan sengketa hasil Pilkada Serentak tahun 2024.

Prediksi tersebut diperoleh berdasarkan analisa dari raihan suara masing-masing Paslon yang perbedaannya sangat tipis.

KPU Jawa Barat menyebut, analisa tersebut berdasarkan hasil koordinasi dengan penyelenggara yang ada di Kabupaten/Kota. Dan kesimpulan sementara ada 5 Kabupaten/Kota yang berpotensi terjadi gugatan ke MK.

“Dari hasil koordinasi, ada lima Kabupaten/Kota yang sudah melaporkan (berpotensi adanya gugatan) ini. Mudah-mudahan tidak bertambah,” ungkap Aneu Nursifah, Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jawa Barat, Kamis 28/11/2024.

Ada pun 5 Kabupaten/Kota yang berpotensi ada gugatan tersebut adalah; Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kota Banjar, Kota Depok dan Kabupaten Tasikmalaya.

“Tapi itu kan baru analisa potensi (mitigasi-red). Belum pasti juga mereka akan menggugat,” tambah Aneu.

Sementara itu, Ketua KPU Jawa Barat, Ummi Wahyuni mengatakan, secara keseluruhan pelaksanaan Pilkada serentak di Jawa Barat berjalan dengan lancar.

“Dari 27 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar dan aman,” kata Ummi.

“Semoga juga pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara nanti di tingkat PPK dan KPU tidak ada hambatan dan berjalan sesuai dengan tahapan,” pungkas Ummi.***

Foto : Istimewa

Editor : Aab Abdul Malik

(Redaksi)

Prabowo Resmi Umumkan Kenaikan Gaji Pendidik ASN dan Pendidik Non ASN

0
Oplus_0

Wartain.com || Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan gaji guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan guru honorer non-ASN dalam momen Puncak Hari Guru Nasional di Velodrome, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Prabowo mengatakan gaji guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mengalami kenaikan sebesar satu kali gaji pokok. Sementara tunjangan profesi guru Non-ASN akan naik menjadi Rp2 juta.

“Kita telah tingkatkan anggaran kesejahteraan guru yang berstatus PNS dan PPPK dan guru-guru Non ASN. Guru ASN dapat tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru Non-ASN nilai tunjangan profesi ditingkatkan jadi Rp2 juta per bulan,” kata Prabowo.

Ucapan Prabowo ini kemudian disambut tepuk tangan meriah dari para guru.

“Bahwa kita walaupun berkuasa sebulan, kami umumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan,” kata Prabowo.

“Karena itu, saya minta tepuk tangan untuk bu Menkeu paling meriah,” kata Prabowo lagi.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti telah mengungkapkan gaji guru yang berstatus ASN akan mengalami kenaikan sebesar satu kali gaji pokok.

Sementara gaji guru non-ASN yang telah ikut sertifikasi guru akan naik jadi Rp2 juta.

Mu’ti menjelaskan tambahan gaji guru non-ASN sebesar Rp2 juta ini berasal dari program sertifikasi guru. Artinya, tambahan gaji ini di luar gaji yang diberikan oleh sekolah asalnya mengajar.

“Dalam acara tersebut disampaikan peningkatan kesejahteraan Guru Non-ASN sebesar Rp2 juta dan peningkatan gaji guru ASN sebesar gaji pokok yg mereka memiliki. Nanti disampaikan dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional,” kata Mu’ti di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/11).***

Foto : Istimewa

Editor : Aab Abdul Malik

(Redaksi)

70 Ribu Kredit Bank Pelaku UMKM Siap Dihapus Pemerintah  

0
Oplus_0

Wartain.com || Presiden Prabowo Subianto sudah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kini himpunan bank milik negara (Himbara) punya payung hukum untuk memutihkan kredit macet yang masuk dalam kriteria aturan tersebut.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan sejauh ini sudah ada sekitar 70.000 pelaku usaha yang tercatat akan menerima penghapusan utang tersebut. Menurutnya proses pemutihan kredit ini hanya tinggal menunggu eksekusi dari bank pelat merah terkait.

“Kalau data yang sekarang, yang sudah ready ya, yang tinggal jalan, sudah diverifikasi semuanya kurang lebih sudah ada sekitar 70 ribuan pengusaha UMKM,” kata Maman saat ditemui wartawan usai acara Entrepreneur Hub di Universitas Trisakti, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Menurutnya Himbara hanya perlu menyelesaikan aturan internal terkait penghapusan utang UMKM, dan dilanjutkan dengan pelaporan daftar pelaku usaha yang utangnya akan dihapuskan ke para pemegang saham masing-masing bank. Baru setelah mendapat persetujuan dari para pemegang saham, Himbara terkait akan langsung memutihkan utang-utang UMKM terdaftar melalui penghapus bukuan piutang perbankan.

“Nah sekarang untuk penghapus tagihan, ini akan dilaporkan di Rapat Umum Pemegang Saham di masing-masing bank Himbara, selesai itu done, jalan,” jelasnya.

Menurutnya jumlah UMKM yang utangnya akan diputihkan ini dapat terus bertambah seiring proses konsolidasi dan verifikasi data yang dilakukan oleh Kementerian bersama bank pelat merah terkait. Namun ia belum bisa menyebutkan berapa total utang yang akan dihapuskan itu.

“Ada potensi bertambah, tergantung nanti silahkan itu semua datanya ada di bank Himbara masing-masing,” ucapnya.

“(Total utang yang dihapuskan?) nah, saya belum bisa bilang berapa jumlahnya, tapi kurang lebih sekitar 70 ribuan pengusaha UNKM first bach ya, kita tidak tahu nanti karena datanya masih dikonsolidasi ke bank Himbara. Sementara kurang lebih 70 ribuan, jumlahnya nanti kita lihat,” terang Maman lagi.***

Foto : Istimewa

Editor : Aab Abdul Malik

(Redaksi)

Sekda Jabar Herman Suryatman, Buka Kick Off Meeting Penyusunan RKPD

0
Oplus_0

Wartain.com || Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat (Jabar), Herman Suryatman membuka Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jabar Tahun 2026 di Trans Luxury Hotel Kota Bandung, Kamis (28/11/2026).

Ia menegaskan, tujuan utama RKPD Jabar adalah untuk menyejahterakan warga Jabar. “Ini adalah jembatan untuk menyejahterakan masyarakat, tentu dengan pendekatan agregasi dari semua jenjang pemerintahan,” tuturnya.

Jabar, lanjutnya, terus berkomitmen melaksanakan pembangunan daerah sesuai visi pemerintah pusat menuju Indonesia Emas di tahun 2045.

Acara tersebut dihadiri pula oleh Plh. Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Bambang Tirtoyuliono, Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa serta tamu undangan lainnya.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Daerah Jabar ini dimeriahkan penampilan “Bambu Angklung Neskar”, tim angklung dari SMKN 1 Karawang. Mereka membawakan lagu Sabilulungan dan medley lagu Nusantara. ***

Foto : Istimewa

Editor : Aab Abdul Malik

(Redaksi)

Didaulat jadi Narasumber, Sekda Ade Suryaman : Kita Dukung Terwujudnya Indonesia Emas 2045

0

Wartain.com || Sekda Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman menjadi Narasumber dalam Forum Diskusi Digitalisasi data Dirinya menegaskan bahwa digitalisasi data akan memberikan banyak manfaat mengingat poin penting tersebut sebagai respon positif terhadap terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Hal itu disampaikan Sekda Ade saat Menghadiri Forum Diskusi Digitalisasi Data dengan Tema Pemerataan Infrastruktur Digitalisasi Data Kesehatan Menuju Indonesia Emas 2045 yang berlangsung di IPB Convention Center Kota Bogor, Kamis (28/11/2024).

Menurut Sekda Kabupaten Sukabumi memiliki jumlah penduduk Sebesar 2,7 Juta Jiwa dengan luas wilayah 4.182 Km2 dengan 47 kecamatan dan 386 Desa.

” Dengan Teknologi ini diharapkan Pelayanan Pasien dapat ditingkatkan secara signifikan sehingga secara keseluruhan teknologi dalam bidang kesehatan ini akan membawa banyak manfaat dan inovasi yang sangat berharga dan sesuai dengan Visi Kabupaten Sukabumi dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin. ” Ungkapnya

Diketahui Kegiatan yang digelar oleh Asosiasi Pengusaha TIK Nasional Indonesia (APTIKNAS) DPD Bogor ini bertujuan untuk mendukung kolaborasi antar sektor untuk layanan kesehatan secara holistik.

Turut mendampingi Sekda Ade dalam forum diskusi tersebut, Kepala Bapelitbangda, Kadis Kesehatan, dan Kadiskominfosan.***

Foto : Pemkab Sukabumi

Editor : Aab Abdul Malik

(Redaksi)

Soal Klaim Kemenangan dari Dua Paslon, Ketua KPU Kabupaten Sukabumi : Kita Tunggu Rekapitulasi di Tingkat KPU 

0
Oplus_0

Wartain.com || Ketua KPU Kabupaten Sukabumi Kasmin Belle, mengingatkan bahwa penghitungan suara dalam pencoblosan Pilkada Kabupaten Sukabumi yang dilaksanakan pada Rabu 27 November 2024, hingga kini masih dalam proses rekapitulasi, sehingga ia mengingatkan semua pihak untuk bersabar.

“Patokan (penghitungan suara-red) itu kan rekapitulasi kabupaten, sementara saat ini rekapitulasi kecamatan saja belum. Jadi semuanya mohon bersabar karena menunggu hasil kita melewati rekap, sehingga hasilnya nanti juga memuaskan bagi calon,” ungkap Ketua KPU, saat dihubungi wartain.com lewat sambungan WhatsApp.

Ketua KPU Kabupaten Sukabumi ini juga tidak mempermasalahkan masing-masing pendukung paslon mengklaim kemenangan, namun hasil akhir tetap menunggu rekapitulasi suara di kabupaten.

“Silahkan saja mau euforia atau mau apa lah, tetapi jangan terlalu, karena hasilnya juga belum, nanti kan menunggu rekapitulasi dari kabupaten kan seperti itu,” tambah Kasmin Belle.

Ditanya terkait menurunnya persentase partisipasi  pemilih pada Pilkada Kabupaten Sukabumi 2024, termasuk adanya gangguan (eror) pada server KPU sesaat setelah ditutupnya pencoblosan dan dimulainya penghitungan suara di TPS, Kasmin mengaku masalah tersebut telah diatasi.

“Ini kan kita masih dalam tahapan proses pendataan yah, jadi kita belum melihat seluruh presentase pemilih, kan kita pakai sistem.  Untuk gangguan server, sistem kita di seluruh Indonesia ini kan sama, menggunakan aplikasi yang sama jadi wajar masih eror sedikit, kita juga lagi menunggu data masuk, intinya mohon bersabar,” kata Ketua KPU.

Berdasarkan pantauan, sampai detik ini beredar luas di media sosial aksi saling klaim kemenangan oleh para pendukung pasangan calon (paslon) pilkada Kabupaten Sukabumi 2024. Pendukung paslon nomor urut 01 (Iyos-Zainul) mengaku pihaknya yang memuncaki pilkada dengan raihan 51,02 persen, sementara kubu 02 (Asep Japar-Andreas) mengklaim unggul dengan margin 54 persen.

“Mari kita tunggu pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU saja,” pungkas Kasmin Belle.***

Foto : Dok. Pribadi

Editor : Aab Abdul Malik

Reporter : Dul

Suara Ayep-Bobby Tertinggi di Lapas Kelas IIB Sukabumi

0

Wartain.com || Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi nomor urut 2, Ayep Zaki-Bobby Maulana mendulang suara terbanyak di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sukabumi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ayep-Bobby memperoleh suara 217 suara meninggalkan pasangan nomor urut 1, Achmad Fahmi-Dida Sembada yang memperoleh 21 suara dan pasangan nomor urut 3, Mohamad Muraz-Andri Hamami yang hanya memperoleh 6 suara.

Lapas Kelas IIB Sukabumi menjadi Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus, yakni TPS 901, dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 466 orang dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) sebanyak 62 orang. Adapun total hasil suara sah untuk pemilihan wali kota dan wakilnya sebanyak 244 suara dan tidak sah sebanyak 4 suara.

Ketua Tim Pemenangan Ayep-Bobby, Totong Suparman mengatakan, melesatnya jumlah suara pasangan AYEUNA (Ayep Zaki-Bobby Maulana) menandakan diterimanya program Ayep-Bobby oleh masyarakat termasuk para narapidana.

“Memang kita ini pernah berkomunikasi sampai ke dalam (lapas) karena memang kita ini perlu ke depan ada pembinaan dari pemerintah daerah dengan di dalam lapas dan diberikan tentang pembinaan tersebut mungkin tertarik,” ujar Totong, Kamis (28/11/2024).

“Termasuk narapidana menerima program yang akan digulirkan nanti pembinaan seperti yang akan dilakukan kita setelah keluar apa yang dilakukan kita coba seperti itu dan mereka kelihatannya narapidana hampir 99 persen menerima itu (program),” tambahnya.

Sementara itu Kepala Lapas IIB Sukabumi, Gatot Harisaputro menyampaikan, pihaknya bekerjasama dan bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum dalam menjaga keamanan saat pencoblosan pada Pilkada 2024 ini.

“Warga binaan lapas sukabumi melaksanakan pencoblosan dengan tertib dan lancar, mereka sangat antusias menyuarakan hak pilihnya di bilik suara,” Ujar Gatot.

Selain pasangan wali kota dan wakil wali kota, di Lapas Kelas IIB Sukabumi juga diselenggarakan pemilihan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.

Adapun hasilnya, pasangan nomor urut 4 Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan unggul jauh dengan memperoleh suara sebanyak 381, diikuti oleh paslon nomor urut 2 Jeje Wiradinata-Ronal Surapraja dengan 45 suara, paslon nomor urut 1 Acep Adang-Gita KDI dengan 21 suara, dan terakhir ditempat paslon Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie dengan 12 suara. Serta terdapat 459 suara.***(RAF)

Editor : Aab Abdul Malik

Haikal Hasan : Sertifikasi Halal Dapat Menambah Nilai Suatu Produk

0
Oplus_0

Wartain.com || Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menegaskan sertifikasi halal bukan sebatas persoalan agama. Menurutnya halal telah berkembang menjadi suatu standar yang dapat memberikan nilai tambah bagi suatu produk.

“(Sertifikasi) halal itu bukan hanya soal agama saja, karena kini halal telah berkembang secara lebih luas menjadi suatu standar bagi produk yang diterapkan oleh siapa saja di dunia, tidak hanya oleh umat muslim, tapi juga bagi siapa pun,” ungkap pria yang akrab disapa Babe Haikal ini dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hal ini sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bahwa tujuan penyelenggaraan JPH selain untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, juga dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produknya.

Babe Haikal juga menjelaskan program kewajiban sertifikasi halal yang dijalankan oleh pemerintah merupakan program yang tepat. Selain sebagai bentuk perlindungan, sertifikasi halal dimaksudkan untuk mendongkrak kualitas produk dan meningkatkan daya saing produk di pasaran, baik domestik maupun global.

“Jadi, halal is for all. Halal itu untuk semua. Halal is rahmatan lil ‘alamin. Halal itu rahmat bagi semua umat manusia,” tegas Babe Haikal.

“Halal merupakan sebuah konsep nilai. Halal is clean, halal is healthy, halal is going back to green concept, halal is relevant to nature. Halal is a lifestyle. Halal is a culture, halal itu sebuah budaya yang bahkan oleh perusahaan-perusahaan dijadikan sebagai sebuah reputasi pada korporasinya, sebagai branding image untuk menunjukkan kualitas, untuk meningkatkan perluasan market, untuk menghasilkan pendapatan dan seterusnya,” beber Babe Haikal.

Sertifikat halal juga membuat produk dalam negeri bisa bersaing dengan produk-produk impor. Sertifikasi halal harus diterapkan pada semua tingkatan usaha, baik skala mikro hingga besar.

“Saat ini semakin banyak produk luar negeri yang masuk ke negara kita dan mereka sudah bersertifikat halal. Maka kalau produk kita harus juga bersertifikat halal, baik itu yang dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar. Produk kita harus mampu bersaing dengan produk halal luar negeri, baik di pasar domestik maupun internasional,” jelasnya.

“Ayo semua pihak bersinergi dan berkolaborasi bersama-sama, untuk memperkuat ekosistem industri produk halal kita, agar semakin berdaya siang dan berkontribusi bagi kemajuan perekonomian nasional kita,” imbau pendakwah dengan logat Betawi itu.***

Foto : Istimewa

Editor : Aab Abdul Malik

(Redaksi)

Ketua PPK : Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kecamatan Nagrak Lancar

0
Oplus_0

Wartain.com || Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Nagrak, memastikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara, yang dilakukan di masing-masing KPPS se-wilayah kerja Kecamatan Nagrak berjalan dengan lancar, aman dan tertib.

Kepada wartain.com, Ketua PPK Nagrak, Ruli Handani mengungkapkan, pihaknya terus melakukan monitoring dalam tahapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, khususnya untuk pemungutan dan penghitungan suara yang akan dilaksanakan di masing-masing KPPS.

“Monitoring ini merupakan bagian penting sebagai bentuk tanggungjawab, dalam tahapan Pilkada serentak tahun 2024. Serta untuk memastikan pada pemungutan dan penghitungan suara tidak ada kendala,” ungkap Ruli di sela-sela penerimaan kembali logistik dari masing-masing PPS, Rabu malam 27/11/2024.

Ditanya terkait selama proses pemungutan suara oleh petugas KPPS, Ruli menuturkan tidak ditemukan hal-hal yang merusak tatanan penyelenggaraan Pilkada.

“Sejauh ini yang kami pantau di lapangan, tidak ada hal-hal yang menyebabkan terganggunya proses pemungutan suara pada Pilkada 2024 ini. Semua berjalan sesuai dengan petunjuk teknis dari KPU,” tutur Ruli.

Ketua PPK : Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kecamatan Nagrak Lancar (foto : Aab)

“Bahkan pada saat rapat pemungutan suara berlangsung, cuaca sangat cerah. Akan tetapi disaat penghitungan suara ada kendala sedikit karena hujan turun sangat deras,” jelas Ruli.

Walaupun demikian, semuanya bisa di atasi karena jauh-jauh hari pihak PPK bersama, PPS dan KPPS sudah mengantisipasi dengan menyediakan lokasi alternatif untuk penghitungan suara.

Menurut Ruli, hal  tersebut sudah sesuai dengan apa yang dipantau oleh rekan-rekan PPS juga berdasarkan laporan dari masing-masing KPPS.

“Berdasarkan laporan dari masing-masing PPS tidak ada catatan yang memungkinkan ditolaknya hasil pemungutan suara. Karena semua komponen ikut mendampingi,” pungkas Ruli.

Berdasarkan data yang diperoleh, tingkat kehadiran pemilih se-Kecamatan Nagrak mencapai 64 persen. Dan untuk rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK akan diberitahukan kemudian, sesuai dengan petunjuk dan arahan dari KPU.***

Foto : wartain.com/Aab

Editor : Aab Abdul Malik

Reporter : Dul