Wartain.com || LSM Dampal Jurig & Tim AO2-STB dampingi Cabup Sukabumi No urut 2 Asep Japar melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti Lingkungan, Rabu (20/11/2024).
Ketua Umum LSM Dampal Jurig Irvan Azis mengatakan, kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian sosial dan diwujudkan dengan menebar Kebaikan melalui pembagian alat olahraga, benih Ikan dan bibit Pohon Buah Nangka pada masyarakat.
“Kegiatan tanam pohon dan tabur benih ikan dilakukan di alur sungai Di Wilayah Pajampangan. Dipusatkan di area desa Pabuaran kecamatan Pabuaran. Alhamdulillah Bapak Asep Japar bersama kami dari LSM Dampal Jurig dan Balad Tim AA02-STB Asep Japar-Andreas hadir disini,” ucapnya.
Disampaikannya juga, dalam even sosial tersebut diberikan bantuan alat olahraga berupa bola voli net dan bola sepak serta membagikan bibit ikan dan bibit pohon Buah Nangka gratis untuk warga masyarakat Jampang Pabuaran dan sekitarnya.
Irvan juga mengatakan, kegiatan ini rutin dilakukan oleh organisasi yang dipimpinnya tersebut di berbagai pelosok wilayah, khususnya Kabupaten Sukabumi.
“Tujuan kami jelas sebagai salah satu langkah mitigasi awal bencana alam seperti banjir longsor. Karena banyak manfaat dari kegiatan menanam pohon apalagi jenis pohon buah buahan itu bisa menunjang ekonomi masyarakat yang menanam dan yang menikmati hasilnya,” tandasnya.
Juga disampaikannya, untuk benih ikan yang ditebar hari ini juga diharapkan akan meningkatkan manfaat bagi sekitar.
“Adapun jumlah pohon dan ikan yang dibagikan secara gratis berjumlah 5000 pohon secara bertahap dan kontinyu dibeberapa titik wilayah,” ujar Irvan.
Dalam kesempatan yang sama, Asep Japar yang karib disapa Asjap menyampaikan syukurnya bisa bersilaturahmi dengan masyarakat wilayah Pabuaran dan sekitarnya.
“Semoga Baksos dan Bakti Lingkungan ini membawa manfaat kebaikan bagi masyarakat. Ini salah satu bentuk karya nyata bahwa pasangan AA punya konsep tersendiri dan masuk skala prioritas program kerja kedepan jika terpilih nanti dalam hal Penyelamatan lingkungan hidup dan konservasi serta menjaga kelestarian alam dan ekosistem didalamnya. Selain itu, olahraga juga menjadi fokus penting menjaga kesehatan masyarakat,” ucap Kang Asjap.
Saat ditanyakan oleh awak media tentang keterlibatan Lsm Dampal Jurig dalam acara ini, Asjap menjawab bahwa dirinya tercatat sebagai salah satu dewan pembina Lsm Dampal Jurig bersama Drs H Marwan Hamami Bupati Sukabumi Sebagai Ketua Dewan Penasehatnya.***
Wartain.com || Hj Dewi Asmara SH, MH DPR RI menggelar Reses Promosi KIE (Knowledge, Information, and Education) Program Percepatan Penurunan Stunting pada hari Kamis (21/10/2024) Di Gedung Disen, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi.
Dalam acara reses tersebut Anggota DPR RI Hj Dewi Asmara menyampaikan pentingnya menekan turunnya stunting untuk Generasi yang akan datang.
Selain itu juga dipaparkan pemahaman supaya bisa memahami penting nya menikah di Usia yang Ideal.
“Ketika usia belum idel menikah semisal pernikahan dini, pada umumnya kemapanan ekonomi juga belum stabil. hal tersebut berpengaruh pada kondisi pemenuhan gizi bayi khususnya saat di kandungan. Ujung akhirnya bisa berakibat pada stunting,” paparnya.***
Wartain.com || Sebanyak 160 pelaku UMKM di Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, mendapatkan pelayanan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis, bertempat di Kantor Balai Desa Cihaur, Kamis 21/11/2024.
Pelayanan pembuatan NIB tersebut didampingi langsung oleh DPMPTSP Kabupaten Sukabumi, yang menerjunkan 5 orang tim untuk membantu pelaku UMKM yang ada di Desa Cihaur dalam pembuatan NIB.
Ditemui wartain.com, Kepala Desa Cihaur, Asep Permadi mengungkapkan, proses pembuatan NIB ini di pandu oleh DPMPTSP, untuk memudahkan dalam mengakses akun OSS nya.
“Masyarakat kami kan gak semua melek digital, makanya sengaja kami undang dari DPMPTSP untuk membantu dalam pembuatan NIB,” ungkap Asep.
“Masyarakat kami kan tidak semua melek digital. Apalagi ada beberapa langkah dalam mengakses akun OSS, kalau tidak dipandu mereka akan kebingungan,” tambah Kades.
Foto : wartain.com/Aab
Selanjutnya, setelah mereka memiliki NIB, secara legal para pelaku UMKM tersebut bisa mengakses segala kebutuhan untuk kepentingan kemajuan usahanya.
“NIB merupakan bentuk legalitas bagi pelaku UMKM. Setelah itu, ketika mereka mau meningkatkan dan mengembangkan usahanya, sekarang sudah gampang,” lanjut Asep.
“Entah itu mengurus izin halal, PIRT, BPOM, Dinkes maupun akses perbankkan, semuanya berawal dari NIB ini,” jelas Kades.
Asep berharap, kedepan semua pelaku UMKM yang ada di wilayah desanya memiliki legalitas usaha sesuai dengan segmen usahanya masing-masing.
“Kami berharap, kedepan semua pelaku UMKM yang ada harus memiliki legalitas usaha, minimal mereka memiliki NIB,” pungkas Asep.***
Wartain.com || Adanya masalah pembangunan jaringan transmisi SUTT 150 KV, yang melintasi wilayah Desa Cihaur, hal tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi Pemdes Cihaur.
Persoalannya adalah, pembangunan tersebut sampai saat ini dihentikan sementara, karena dua titik pembangunan jaringan transmisi SUTT 150 KV yaitu T32 dan T33, pembebasannya belum rampung, dengan alasan pemilik lahan atas nama PT Cakra Mas tidak memberikan izin.
Padahal, warga dan tokoh masyarakat wilayah Sukabumi Selatan, menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV. Dan masyarakat Pajampangan sangat membutuhkan sekali pasokan tambahan aliran listrik tersebut.
Dukungan ini disampaikan dalam Forum Diskusi Group (FGD) bertema Sinergi dan Komitmen Bersama Wujudkan Ketersediaan Listrik di Wilayah Selatan Sukabumi Dengan Percepatan Pembangunan Transmisi SUTT 150 KV yang digelar di Aula Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Kamis 21/11/2024.
Dalam paparannya, Ketua Sinergi Merah Putih ’98, Aam Abdul Salam, menegaskan pentingnya infrastruktur listrik bagi kemajuan wilayah.
“Kemajuan suatu wilayah dalam bidang perekonomian, perdagangan, pariwisata, pertanian, dan perkebunan sangat ditopang oleh infrastruktur seperti jalan, telekomunikasi, dan yang paling utama, ketersediaan listrik,” ujar Aam.
Soal Berhentinya Pembangunan Jaringan Transmisi SUTT 150 KV, Kades Cihaur : Kami Minta Pihak Terkait untuk Segera Diselesaikan (foto : Aab)
Menurut Aam, pembangunan jaringan transmisi SUTT 150 KV merupakan kunci utama untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan mendukung investasi di berbagai sektor. Hal ini mencakup kebutuhan listrik untuk perumahan warga, pengembangan pariwisata, dan industri yang sedang berkembang.
“Kami tidak ingin ada lagi keluhan dari masyarakat atau investor mengenai gangguan aliran listrik. Infrastruktur listrik yang stabil adalah fondasi utama bagi pengembangan wilayah selatan Sukabumi,” tambah Aam.
Sementara itu, Kepala Desa Cihaur, Asep Permadi mengungkapkan, keprihatinannya atas berhentinya pembangunan SUTT 150 KV yang melewati wilayah nya.
“Sebenarnya kami tidak menginginkan hal ini bisa terjadi. Cobalah segera masing-masing pihak terkait untuk segera menyelesaikan persoalan ini,” ungkap Asep.
“Ini kan proyek strategis nasional. Seharusnya pihak pemilik lahan legowo merelakan tanahnya untuk pembangunan SUTT. Lagian listrik ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak,” tambah Asep.
Asep berharap, setelah selesainya diskusi tersebut. Ada titik terang yang bisa diambil untuk menyelesaikan persoalan yang ada di wilayahnya.
Butuh Pasokan Listrik, Masyarakat Desa Cihaur dan Pajampangan : Kami Sangat Mendukung Pembangunan Tranmisi SUTT 150 KV (foto : wartain.com/Aab)
“Kami harap, persoalan ini segera tuntas, supaya program ini bisa segera dinikmati oleh masyarakat Sukabumi Selatan,” tutup Asep.
Dikesempatan yang sama, dalah seorang tokoh masyarakat Sukabumi Selatan, Usman mendesak agar pembangunan jaringan transmisi SUTT 150 KV segera diselesaikan untuk mengatasi keresahan masyarakat akibat ketidakstabilan aliran listrik.
“Kami sangat mendukung proyek strategis nasional ini. Pembangunan jaringan transmisi SUTT 150 KV tidak hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat tetapi juga mendorong kemajuan ekonomi daerah,” ujar Usman salah satu tokoh masyarakat yang hadir.
Setelah proyek ini rampung, warga berharap PLN memberikan perhatian lebih untuk membina potensi masyarakat lokal. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi.
“Dengan listrik yang stabil, kami percaya pertanian, koperasi, hingga sektor UMKM di wilayah ini dapat berkembang pesat. Kami siap bekerja sama untuk mendukung kemajuan Sukabumi Selatan,” tegas Usman.
Diakhir sesi, masyarakat Desa Cihaur dan perwakilan warga Sukabumi Selatan, membacakan deklarasi dukungan terhadap adanya pembangunan jaringan transmisi SUTT 150 KV. Dimana, Deklarasi tersebut dibacakan langsung oleh Kadus 1 yang diikuti oleh peserta diskusi.***
Wartain.com || Keluhan masyarakat Sukabumi Selatan akan kurangnya pasokan listrik sudah mulai memuncak. Padahal, PLN sudah semenjak lama mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Sukabumi Selatan tersebut dengan membangun jaringan transmisi SUTT 150 KV.
Namun, sampai sekarang jaringan transmisi tersebut belum bisa dioperasikan. Pasalnya, masih ada dua tower yang masih mengalami kendala dalam pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan T32 dan T33.
Diketahui, pembangunan T32 dan T33 tersebut berada di lahan milik PT Cakra Mas, yang sampai saat ini belum menemukan titik temu dalam penyelesaian pembebasan lahannya. Dengan demikian, pembangunan jaringan transmisi pun untuk sementara waktu dihentikan.
Padahal, menurut informasi yang diterima wartain.com, pembangunan jaringan transmisi SUTT 150 KV tersebut harus selesai pada bulan November 2024.
Terhentinya pembangunan tower di lokasi T32 dan T33 tersebut mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Pihak-pihak yang peduli terhadap berhentinya pembangunan SUTT 150 KV tersebut lantas menggelar diskusi bersama masyarakat untuk mencari titik temu permasalahan yang dihadapi.
Dukungan tersebut disampaikan dalam Forum Diskusi Group (FGD) bertema Sinergi dan Komitmen Bersama Wujudkan Ketersediaan Listrik di Wilayah Selatan Sukabumi Dengan Percepatan Pembangunan Transmisi SUTT 150 KV yang digelar di Aula Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Kamis 21/11/2024.
FGD tersebut menghadirkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat Desa Cihaur, komunitas Sinergi Merah Putih 98, Lembaga Kajian dan Sindikasi Media Cyber untuk Indonesia Emas 2045, PWI Kabupaten Sukabumi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sukabumi, PLN Sukabumi, utusan PT Cakra Mas dan unsur Kecamatan Simpenan.
Perwakilan dari PLN Sukabumi, Yuniar Budi Satrio menyebut, pembangunan SUTT 150 KV tersebut untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Sukabumi Selatan yang pasokannya belum stabil.
“Ketersediaan pasokan listrik di wilayah Sukabumi Selatan (Pajampangan-red) kan belum merata. Nah untuk mewujudkannya harus dibangun jaringan transmisi SUTT 150 KV, agar pasokannya stabil,” sebut Yuniar.
Masyarakat Sukabumi Selatan Sepakat Kawal Pembangunan Jaringan Transmisi SUTT 150 KV untuk Kebutuhan Warga (foto : wartain.com/Aab)
Sementara itu, perwakilan BPN Sukabumi, Enang Sutriyadi mengungkapkan, pihaknya akan membantu PLN dalam menyelesaikan kendala pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan jaringan transmisi SUTT KB 150 tersebut.
“Apabila pemilik tanah tersebut tidak mengizinkan, maka pembebasan lahan akan dilimpahkan ke pengadilan,” ungkap Enang.
“Satu minggu kedepan, kami akan menerjunkan tim ke lapangan untuk mengukur dua titik lokasi yang akan dibangun,” tambah Enang.
Salah seorang tokoh masyarakat Sukabumi Selatan, Usman mendesak agar pembangunan jaringan transmisi SUTT 150 KV segera diselesaikan untuk mengatasi keresahan masyarakat akibat ketidakstabilan aliran listrik.
“Kami sangat mendukung proyek strategis nasional ini. Pembangunan jaringan transmisi SUTT 150 KV tidak hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat tetapi juga mendorong kemajuan ekonomi daerah,” ujar Usman salah satu tokoh masyarakat yang hadir.
Setelah proyek ini rampung, warga berharap PLN memberikan perhatian lebih untuk membina potensi masyarakat lokal. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi.
“Dengan listrik yang stabil, kami percaya pertanian, koperasi, hingga sektor UMKM di wilayah ini dapat berkembang pesat. Kami siap bekerja sama untuk mendukung kemajuan Sukabumi Selatan,” tegas Usman.
Diakhir sesi, masyarakat Desa Cihaur dan perwakilan warga Sukabumi Selatan, membacakan deklarasi dukungan terhadap adanya pembangunan jaringan transmisi SUTT 150 KV. Dimana, Deklarasi tersebut dibacakan langsung oleh Kadus 1, Desa Cihaur yang diikuti oleh peserta Diskusi.***
Wartain.com || Banyaknya keluhan terkait dengan kurangnya pasokan listrik dan seringnya terjadi pemadaman di wilayah Sukabumi Selatan, menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Alhasil, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah melalui PLN harus menambah daya agar selalu terjaga dan stabilnya pasokan listrik bagi masyarakat Sukabumi Selatan. Caranya dengan membangun jaringan transmisi SUTT.
Warga dan tokoh masyarakat wilayah Sukabumi Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV.
Dukungan ini disampaikan dalam Forum Diskusi Group (FGD) bertema Sinergi dan Komitmen Bersama Wujudkan Ketersediaan Listrik di Wilayah Selatan Sukabumi Dengan Percepatan Pembangunan Transmisi SUTT 150 KV yang digelar di Aula Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Kamis 21/11/2024.
FGD tersebut menghadirkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat Desa Cihaur, komunitas Sinergi Merah Putih 98, Lembaga Kajian dan Sindikasi Media Cyber untuk Indonesia Emas 2045, PWI Kabupaten Sukabumi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sukabumi, serta PLN Sukabumi.
Ketua Sinergi Merah Putih 98, Aam Abdul Salam, menegaskan pentingnya infrastruktur listrik bagi kemajuan wilayah.
“Kemajuan suatu wilayah dalam bidang perekonomian, perdagangan, pariwisata, pertanian, dan perkebunan sangat ditopang oleh infrastruktur seperti jalan, telekomunikasi, dan yang paling utama, ketersediaan listrik,” ujar Aam.
Butuh Pasokan Listrik, Masyarakat Desa Cihaur dan Pajampangan : Kami Sangat Mendukung Pembangunan Tranmisi SUTT 150 KV (foto : wartain.com/Aab)
Menurut Aam, pembangunan jaringan transmisi SUTT 150 KV merupakan kunci utama untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan mendukung investasi di berbagai sektor. Hal ini mencakup kebutuhan listrik untuk perumahan warga, pengembangan pariwisata, dan industri yang sedang berkembang.
“Kami tidak ingin ada lagi keluhan dari masyarakat atau investor mengenai gangguan aliran listrik. Infrastruktur listrik yang stabil adalah fondasi utama bagi pengembangan wilayah selatan Sukabumi,” tambah Aam.
Salah seorang tokoh masyarakat Sukabumi Selatan, Usman mendesak agar pembangunan jaringan transmisi SUTT 150 KV segera diselesaikan untuk mengatasi keresahan masyarakat akibat ketidakstabilan aliran listrik.
“Kami sangat mendukung proyek strategis nasional ini. Pembangunan jaringan transmisi SUTT 150 KV tidak hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat tetapi juga mendorong kemajuan ekonomi daerah,” ujar Usman salah satu tokoh masyarakat yang hadir.
Setelah proyek ini rampung, warga berharap PLN memberikan perhatian lebih untuk membina potensi masyarakat lokal. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi.
“Dengan listrik yang stabil, kami percaya pertanian, koperasi, hingga sektor UMKM di wilayah ini dapat berkembang pesat. Kami siap bekerja sama untuk mendukung kemajuan Sukabumi Selatan,” tegas Usman.
Diakhir sesi, masyarakat Desa Cihaur dan perwakilan warga Sukabumi Selatan, membacakan deklarasi dukungan terhadap adanya pembangunan jaringan transmisi SUTT 150 KV. Dimana, Deklarasi tersebut dibacakan langsung oleh Kadus 1 yang diikuti oleh peserta Diskusi.***
Wartain.com || Palang Merah Indonesia (PMI) bekerjasama dengan Japanese Red Cross Society (JRCS) bersama dengan Mitra stakeholder terkait lainnya berkomitmen berkolaborasi untuk menjalankan program sekolah dan masyarakat tangguh. Di mana, implementasi program tersebut salah satunya di Kabupaten Sukabumi.
Kepala Perwakilan JRCS untuk Indonesia, Awaluddin, berdasarkan Buku IRBI BNPB 2023 mengatakan bahwa Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu daerah yang rentan bencana. Terutama risiko terhadap gempa bumi dan tsunami.
“Program ini akan berjalan selama 36 bulan. Namun efektifnya selama 2 tahun sebab ada masa survei, evaluasi, audit, dan pelaporan,” ujarnya saat FGD bersama PMI Kabupaten Sukabumi di Kantor PMI Kabupaten Sukabumi, Kamis, 21 November 2024.
Terkait program tersebut, tujuan akhirnya adalah berkontribusi menjadikan Sukabumi kabupaten yang tangguh terhadap bencana. Hal itu lewat kapasitas masyarakat. Terutama di desa dan sekolah yang menjadi target program.
“Tujuan akhirnya, bagaimana masyarakat Kabupaten Sukabumi tangguh terhadap bencana,” ucapnya.
Maka dari itu, dirinya berharap program tersebut berjalan lancar. Bahkan diterima baik oleh seluruh pihak.
“Ada tiga harapan kita. Pertama sekolah aman bencana, masyarakat yang tangguh bencana, hingga seluruh pihak dapat bahu-membahu mengurangi resiko bencana,” pungkasnya.***
Wartain.com |` Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama Tim Koordinasi dan Supervisi, Pencegahan Korupsi Terintegrasi (Korsupgah) melakukan rakor program pemberantasan korupsi terintegrasi, di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu, Kamis (21/11/2024).
Rakor tersebut dihadiri langsung Bupati Sukabumi, Sekretaris Daerah, Para Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Kabag Lingkup Setda, Camat, dan Perwakilan Kepala Desa dari 47 Kecamatan.
Kasatgas Pencegahan Wilayah II KPK-RI, Arief Nurcahyo menjelaskan, pihaknya hadir membantu Pemerintah Daerah untuk merealisasikan delapan sasaran program pemberantasan korupsi terintegrasi, diantaranya, perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, Manajemen ASN, optimalisasi pajak, dan manajemen BMD.
“Intinya melalui rakor ini untuk menciptakan komitmen bersama dari kita sekalian, baik itu OPD, Kecamatan, Lurah, dan Desa,” terangnya.
Monev tersebut kata Arief, bertujuan untuk melihat rencana aksi dan progres yang telah dijalankan Pemkab Sukabumi. Termasuk faktor penghambat jalannya program Monitoring Center Preventif (MCP).
“Ada dua agenda dalam kunjungan kami di Kabupaten Sukabumi, antara lain penguatan evaluasi agenda pemberantasan korupsi atau yang dikenal dengan Monitoring Center Preventif (MCP) dan bersilaturahmi dengan anggota DPRD terpilih 2024-2029,” jelasnya.
Arief mengingatkan kepada Pemda Sukabumi agar terus melakukan komitmen bersama dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi mulai dari tingkat Kabupaten sampai ditingkat Desa.
“Kami berharap kita semua yang ada di ruangan ini mudah-mudahan tidak ada yang terjerat kasus tindak pidana korupsi,” pungkasnya.
Pemkab Sukabumi Bersama Tim Korsupgah Gelar Rakor Bahas Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi
Bupati Sukabumi, H Marwan Hamami menyampaikan, pada tahun 2024 per Januari-November Pemda Sukabumi mendapat indeks capaian aksi pemberantasan korupsi terintegrasi melalui MCP sebesar 81,43 point. Sedangkan, untuk target minimal diangka 90 poin.
Dengan begitu, Pemda Sukabumi akan terus mengejar target minimal hingga waktu yang telah ditentukan oleh KPK dalam waktu dekat.
“Kita akan capai target indeks 90 poin tersebut sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh Tim Kosupgah,” ujarnya.
Dirinya menekankan seluruh kepala perangkat daerah sampai kepala desa untuk bersinergi membangun komitmen bersama dalam mengimplementasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Kabupaten Sukabumi.
“Yang paling penting adalah implementasi serta terbangunya komitmen bersama seluruh stakeholder, karena dalam pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan oleh sepihak, akan tetapi dibangun bersama-sama antara seluruh stakeholder dan lapisan masyarakat,” paparnya.
Rakor tersebut diharapkan memberikan pemahaman serta langkah-langkah konkret sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
“Tetap semangat, terus bersinergi, dan jaga amanah dengan sebaik mungkin,” tuturnya.***
Wartain.com || Benny Jozua Mamoto, pecinta burung hantu mendapat kesempatan untuk diuji sebagai calon Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta, Rabu (20/11/2024).
Pria murah senyum dan santun itu bersama empat calon lainnya akhirnya terpilih. Dia adalah mantan Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Ia diuji kelayakan dan kepatutannya sebagai calon Dewas KPK bersama sembilan calon lainnya pada Senin 18 November hingga Kamis 21 November 2024.
Melalui voting yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI, Kamis, 21/11/2024, dari 10 orang yang diuji, terpilih lima orang. Mereka kemudian ditetapkan sebagai Dewan Pengawas KPK.
Nama-nama Dewan Pengawas KPK terpilih periode 2024-2029 sebagai berikut:
Benny Mamoto : 46 suara, Chisca Mirawati: 46 suara, Wisnu Baroto : 43 suara, Sumpeno : 40 suara, Gusrizal : 40 suara,
Nama-nama ini akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan.
Selanjutnya nama-nama tersebut akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dilantik. Berikutnya akan ditentukan siapa yang menjadi Ketua Dewas KPK.
Dalam uji kelayakan dan kepatutan purnawirawan polisi berpangkat inspektur jenderal itu tentu tidak bercerita tentang hobinya mengoleksi benda-benda yang terdapat lambang burung hantu (owl).
Ia menyampaikan pendapatnya tentang masa depan KPK dikaitkan dengan pengalamannya dalam menangani kasus-kasus narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba).
Benny mengemukakan, operasi tangkap tangan (OTT) yang gencar dilakukan KPK diperlukan payung hukum yang mantap. Alasannya supaya tidak mudah dipersoalkan banyak pihak.
Benny mengaitkan pengalamannya sebagai polisi bahwa kewenangan penyidik tindak pidana narkoba untuk melakukan tangkap tangan diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009.
Ia melihat ada kesamaan yang dilakukan dalam OTT KPK. Dalam aturan itu penyidik narkoba bisa melakukan teknik control delivery atau penyerahan di bawah pengawasan.
“Kami melihat dalam hal ini OTT KPK, mirip-mirip dengan teknik penyidikan penyerahan di bawah pengawasan,” kata Benny.
Benny dalam uji kelayakan dan kepatutan tersebut mengatakan, sampai sekarang belum ada aturan khusus di undang-undang yang mengatur tentang OTT yang dilakukan KPK. Menurut Benny, hal itu rawan untuk dipersoalkan sejumlah pihak.
Mantan Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto Terpilih Sebagai Dewas KPK (foto : Istimewa)
Mendirikan Museum Burung Hantu
Kembali ke hobi Benny J Mamoto seperti yang pernah dituturkan pada kami di Organisasi Pers Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), kesukaannya terhadap burung hantu atau benda-benda berlambang burung hantu tidak tanggung-tanggung.
Ia mencarinya hingga ke berbagai negara. Bahkan Benny kemudian mendirikan museum burung hantu (owl) pertama di Indonesia, dengan nama Museum Manguni. Dan, mendapat penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI).
Ide pendirian museum ini muncul ketika Benny melakukan perjalanan ke beberapa negara seperti Jepang, Korea, Thailand, China, Malaysia, Italia, dan negara-negara lainnya.
Awalnya, Benny menemukan museum burung hantu di Penang (Malaysia), Jepang, Korea, Thailand.
Museum berisi koleksi aneka ragam bentuk manguni yang terbuat dari kayu, logam, plastik, kaca, keramik, kain, mata uang kertas dan logam, materai dan sebagainya.
“Saya berpikir, mengapa di Sulawesi Utara, Kabupaten dan kota lambangnya manguni, gereja terbesar GMIM lambangnya manguni, dan berbagai ormas juga lambangnya manguni, tetapi tidak memiliki museum seperti di beberapa negara tersebut,” kata dia.
Padahal di masyarakat Minahasa, manguni dianggap lambang kearifan lokal. Sebelum ada teknologi, leluhur Minahasa menggunakan bunyi, manguni sebagai petunjuk.
Manguni diberikan tempat yang khusus karena dianggap membantu masyarakat dengan memberi petunjuk atau tanda akan terjadinya sesuatu peristiwa.
Sejak saat itu, muncul ide Benny untuk membangun Museum Manguni. Ia mulai berburu buku tentang burung hantu di berbagai negara, termasuk mendapatkan koin mata uang Yunani kuno yang bergambar manguni.
“Akhirnya istri dan anak-anak saya serta teman-teman ikut membantu berburu koleksi berbagai benda yang berkait dengan burung hantu dari berbagai negara. Sampai saat ini terkumpul sekitar 1.426 koleksi manguni,” tuturnya.
Untuk mengedukasi generasi muda, Benny dibantu tim, mengumpulkan data dan informasi tentang persebaran burung hantu di dunia, spesiesnya, pelestariannya, dan sebagainya. Bahkan di dunia, ada sekitar 130 kota menggunakan lambang manguni.
Banyak pengunjung tertarik dengan lambang-lambang kota di dunia ini. “Bila dibandingkan dengan lambang kabupaten dan kota di Sulawesi Utara maka sesungguhnya kita sejajar dengan 130 kota di dunia tersebut. Ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi Masyarakat Sulawesi Utara,” tutur Benny yang bercerita pada kami.
Di kompleks Pusat Kebudayaan Sulawesi Utara “Pa’dior” di Jl. Pinabetengan, Tompaso, Minahasa, Sulawesi Utara, ada beberapa hal baru dan pertama kali ada di Indonesia. Nama “Pa’dior” (bahasa daerah Tontemboan) artinya terdepan atau terutama, atau bisa dimaknai sebagai pelopor.
Di lokasi “Pa’dior” ada empat museum, yakni Museum Wale Anti Narkoba (WAN), Museum Manguni, Museum Budaya Pinawetengan, dan museum yang berisi koleksi rekor yang diberi nama Museum Rekor Benny J Mamoto.
Di Museum Rekor Benny J Mamoto, Anda akan menyaksikan tujuh rekor dunia Guinness World Records dan ada 32 rekor MURI. Sepengetahuan Benny, di sini adalah koleksi rekor terbanyak di Indonesia.
Di area Pa’dior Anda akan menyaksikan tiga wujud Guinness World Records berupa terompet kontra bass terbesar di dunia yang dapat dibunyikan, kolintang raksasa terbesar di dunia, dan kain tenun pinawetengan terpanjang.
Dengan tambahan dua penghargaan rekor MURI, maka koleksi Museum Rekor Benny J Mamoto menjadi 34. Terakhir MURI diterima Kamis, 14 Desember 2023.
Penghargaan MURI diterima Irjen Pol (Purn) Dr Benny Jozua Mamoto, SH, MSi, demikian gelar lengkapnya, selaku Ketua Umum Yayasan Institut Seni Budaya Sulawesi Utara (YISBSU).
Jaya Suprana selaku pendiri MURI menyerahkan langsung dua rekor MURI kepada Benny. Kedua penghargaan MURI itu diberikan pertama untuk Museum Wale Anti Narkoba (WAN) yang pertama kali ada di Indonesia. Didirikan oleh Benny dan diresmikan 28 Februari 2014 oleh Ibu Djoko Suyanto.
Penghargaan rekor MURI kedua yang juga diterimanya untuk museum burung hantu yang ia dirikan, yaitu Museum Manguni. Museum ini juga yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Museum diresmikan 7 Juli 2017.
Museum Wale Anti Narkoba merupakan museum tipe A satu-satunya di Sulawesi Utara. Saya bersyukur atas capaian ini karena tidak mudah untuk memenuhi ketentuan dan standar dalam borang akreditasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi,” kata Benny Jozua Mamoto yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat.***
Wartain.com || Organisasi aktivis Barikade ’98 meminta Kementerian BUMN tiru Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mewajibkan para ASN menyanyikan lagu Indonesia raya setiap hari pukul 10 WIB.
Ketua Divisi Ekonomi Maritim, Dewan Pimpinan Nasional Barikade 98, Ruscain Qurboni mengatakan, kebijakan tersebut merupakan kebijakan positif yang dapat menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan ASN.
Menurut dia, upaya yang sama juga bisa diterapkan di semua Badan Usaha Milik Negara di seluruh Indonesia. Dimana para pegawai BUMN juga diwajibkan menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap hari, sebelum waktu bekerja dimulai.
“Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada setiap pegawai BUMN,” ujar Ruscain dalam pernyataan persnya pada Senin (14/6/2021).
Ia menambahkan, kebijakan tersebut juga bisa mencegah pegawai BUMN terpapar oleh paham radikal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila yang menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut dia, paham-paham tersebut sangat mungkin menyusup ke lingkungan BUMN, dan sudah indikasi ke arah sana. Ia mencontohkan, salah satunya ada seorang pegawai BUMN yang diduga terlibat dengan aksi teror bom bunuh diri, di gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu.
“Keberadaan kelompok radikal dalam BUMN dapat berdampak negatif pada kemajuan BUMN itu sendiri,” tegar Ruscain yang juga salah satu aktivis 98.
Kewajiban menyanyikan lagu Indonesia Raya di ruang publik pertama kali dicetuskan oleh Sultan Yogyakarta Hamengku Buwono X (HB X), pada momentum Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2021 lalu. Langkah tersebut kemudian diadopsi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo.
Sejak Juni 2021, ia mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) menyanyikan Indonesia Raya, setiap hari pukul 10 wib. Tak hanya itu, Tjahjo juga mewajibkan pembacaan teks Pancasila. Ia mengaku melahirkan kebijakan ini karena terinspirasi Sultan Yogyakarta Hamengku Buwono X (HB X).***
