26.7 C
Jakarta
Senin, Juni 29, 2026
Beranda blog Halaman 53

Akhmad Munir Pimpin Delegasi PWI, IPB Siap Dukung Program Beasiswa Wartawan

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan Institut Pertanian Bogor membahas rencana kerja sama program beasiswa S 2 bagi wartawan dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang GSC 1, Gedung GSC, Kampus IPB University Baranangsiang, Bogor, Selasa 2 Juni 2026.

Delegasi PWI Pusat dipimpin langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, didampingi Sekretaris Jenderal M. Selamet Susanto, Anggota Dewan Pakar Yulian Warman, Wakil Sekretaris Jenderal Kadirah, Wakil Ketua Bidang Kerja Sama Sarwani, Wakil Ketua Bidang Pendidikan Zarman Syah, Ketua Komisi Pendidikan dan Pelatihan Jufri Al Katiri, Humas PWI Pusat Mercys Charles Loho serta Ketua PWI Kota Bogor Herman Indrabudi

Rombongan PWI diterima Dekan Sekolah Pascasarjana IPB Prof. Dr. Ir. Yusli Wardiatno, M.Sc.yang didampingi oleh Dr. Perdinan, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Kerja Sama dan Pengembangan, Fatmasari Siregar, S.P., M.M.Kepala Sub Bagian Humas, Kerja Sama, dan Penerimaan Mahasiswa Baru, Rudi Irawan, Kepala Bagian Tata Usaha, serta Nana Yuana, Kepala Sub Bagian Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum.

Dalam pertemuan, kedua pihak mendiskusikan peluang kerja sama untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan kualitas SDM wartawan melalui akses pendidikan pascasarjana di IPB.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menyambut baik inisiatif bersama IPB. Menurutnya program beasiswa harus dirancang matang lewat pembahasan teknis komprehensif agar efektif dan menjawab kebutuhan insan pers.

“Kerja sama ini sangat baik untuk mengembangkan keilmuan dan kapasitas wartawan. Namun perlu ada rapat teknis lanjutan yang lebih mendalam agar seluruh mekanisme dapat disusun dengan baik dan menghindari berbagai kendala yang tidak diinginkan di kemudian hari,” ujar Akhmad Munir.

Ia menjelaskan tantangan utama wartawan untuk kuliah adalah tingginya aktivitas profesi serta keterbatasan finansial saat ini. Karena itu skema beasiswa perlu fleksibel dan realistis.

“Ke depan perlu dibahas berbagai alternatif pembiayaan, termasuk kemungkinan sinergi dengan program LPDP, skema pembiayaan parsial, bantuan pembayaran Uang Kuliah Tunggal UKT, maupun bentuk dukungan pendidikan lainnya yang memungkinkan wartawan tetap dapat menempuh pendidikan tanpa mengganggu tugas jurnalistiknya,” katanya.

“Yang terpenting adalah membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi wartawan. Bentuk dukungannya bisa beragam, tidak harus menanggung seluruh biaya pendidikan, tetapi dapat berupa bantuan parsial maupun dukungan UKT yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan program,” tambahnya.

Akhmad Munir menambahkan PWI akan mengemas program ini sebagai bagian dari pengembangan kompetensi anggota serta manfaat kemitraan strategis organisasi.

Dekan Sekolah Pascasarjana IPB Prof. Yusli Wardiatno menyampaikan IPB berkomitmen mendukung peningkatan kualitas SDM nasional, termasuk insan pers yang berperan strategis dalam pembangunan dan penyebaran informasi.

“Rencana kerja sama dengan PWI adalah langkah positif untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi wartawan serta memperkuat kapasitas akademik dan profesionalisme mereka,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Sekolah Pascasarjana IPB juga memaparkan sejumlah program studi magister yang berpotensi menjadi pilihan bagi wartawan peserta program beasiswa. Sedikitnya terdapat 10 program studi unggulan yang ditawarkan, yakni Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Komunikasi Digital dan Media, Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Pengembangan Industri Kecil Menengah, Logistik Agro-Maritim, Klimatologi Terapan, Manajemen Pembangunan Daerah, Ilmu Manajemen, Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, serta Manajemen dan Bisnis.

Menurut pihak IPB, beragam program studi tersebut dapat menjadi alternatif bagi wartawan untuk meningkatkan kompetensi sesuai bidang tugas dan minat masing-masing, mulai dari komunikasi, manajemen, ekonomi, lingkungan hidup, pembangunan daerah hingga bisnis. Melalui program beasiswa yang tengah disiapkan bersama PWI, para wartawan diharapkan memiliki kesempatan lebih luas untuk memperoleh pendidikan pascasarjana yang relevan dengan tantangan profesi di era digital.

IPB dan PWI sepakat menindaklanjuti hasil pertemuan lewat pembahasan teknis lebih rinci untuk menyusun MOU model kerja sama, skema pembiayaan, kriteria peserta, serta bentuk dukungan pendidikan yang dapat diimplementasikan berkelanjutan.

Pertemuan berlangsung hangat, konstruktif, dan penuh semangat kolaborasi untuk menghadirkan program pendidikan bermanfaat bagi peningkatan kualitas wartawan Indonesia.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

Sufmi Dasco Apresiasi Pemerintah yang Mendengarkan Aspirasi Masyarakat

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas komitmennya dalam mendengarkan aspirasi masyarakat dan para penerima manfaat program pemerintah, Selasa (2/6/26).

Dalam keterangannya, Dasco menilai bahwa langkah pemerintah dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program strategis nasional menunjukkan keseriusan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat serta masukan dari para penerima manfaat. Setiap kebijakan yang diambil merupakan bagian dari upaya untuk memastikan program pemerintah berjalan lebih baik dan tepat sasaran,” ujarnya.

Dasco juga menyampaikan bahwa apabila Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan terkait kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk terhadap Kepala BGN dan para Wakil Kepala BGN, maka keputusan tersebut merupakan bagian dari kewenangan pemerintah dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja lembaga negara.

Menurutnya, yang terpenting adalah memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dan tidak terganggu oleh proses penataan organisasi maupun pergantian pejabat.

“Kami meyakini bahwa pelayanan kepada masyarakat akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Program-program yang telah berjalan harus terus dilaksanakan dan tidak boleh terganggu, karena yang menjadi prioritas utama adalah kepentingan masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Dasco mengajak seluruh pihak untuk mendukung langkah-langkah pemerintah dalam memperkuat tata kelola dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan gizi dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita patut mengapresiasi pemerintah yang terus melakukan evaluasi dan perbaikan demi memastikan pelayanan publik semakin baik. Pada akhirnya, seluruh kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat,” pungkasnya.***

Editor : Aab Abdul Malik

(M. Nabil/Biro Bandung)

ABPEDNAS Cetak Sejarah, Raih 100 Ribu Anggota Bertepatan Hari Lahir Pancasila 2026

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS) mencatat tonggak sejarah baru dengan berhasil mencapai 100.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Pencapaian tersebut diumumkan bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026, sebagai momentum memperkuat komitmen kebangsaan dan pengabdian bagi pembangunan desa di Indonesia.

Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU., didampingi Sekretaris Jenderal Adhitya Yusma Perdana, S.E., serta Ketua Dewan Pengawas Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H., LL.M., menyampaikan bahwa capaian 100 ribu anggota merupakan bukti nyata semakin kuatnya peran dan eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Menurut Indra Utama, pertumbuhan jumlah anggota ABPEDNAS menunjukkan meningkatnya kesadaran dan semangat para anggota BPD di seluruh Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

“Capaian 100 ribu anggota ini bukan sekadar angka, melainkan representasi dari semangat pengabdian, gotong royong, serta komitmen bersama dalam membangun desa sebagai fondasi utama kemajuan bangsa. Momentum Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat bahwa nilai-nilai persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial harus terus menjadi landasan dalam setiap langkah pembangunan desa,” ujar Indra Utama, Selasa 02/06/2026.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana, menegaskan bahwa organisasi akan terus memperkuat kapasitas dan kompetensi anggota BPD melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, pendampingan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendukung pelaksanaan program-program strategis nasional di tingkat desa.

Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS, Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H., LL.M., mengapresiasi soliditas seluruh jajaran organisasi yang telah berkontribusi dalam memperbesar dan memperkuat ABPEDNAS sebagai wadah perjuangan anggota BPD di Indonesia.

DPP ABPEDNAS menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran pembina, pengawas, pengurus, anggota, serta para mitra strategis yang telah menjadi bagian dari perjalanan organisasi hingga mencapai pencapaian bersejarah tersebut.

“Perjuangan masih panjang, namun langkah besar telah dimulai. Bersama, kita terus menguatkan peran BPD, menjaga desa, memperkuat nilai-nilai Pancasila, serta berkontribusi mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera,” demikian pernyataan DPP ABPEDNAS.

Dengan semangat Hari Lahir Pancasila, ABPEDNAS menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pembangunan desa, mendorong tata kelola pemerintahan desa yang baik, serta mendukung terciptanya desa yang maju, berdaya saing, dan bebas dari praktik korupsi.***

Editor : Aab Abdul Malik

(SRM)

Presiden Prabowo Pilih Nanik S. Deyang Pimpin Badan Gizi Nasional

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com – Presiden Prabowo Subianto memilih Nanik Sudaryati Deyang untuk memimpin Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bagian dari upaya penguatan pelaksanaan program prioritas pemerintah di bidang pemenuhan gizi masyarakat, Selasa (2/6/26).

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta. Menurutnya, keputusan Presiden diambil setelah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintah.

“Presiden memandang perlu adanya penguatan kepemimpinan di Badan Gizi Nasional guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan memastikan seluruh target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik,” ujar Prasetyo Hadi.

Ia menjelaskan bahwa penunjukan Nanik S. Deyang didasarkan pada pengalaman, kapasitas manajerial, serta pemahamannya terhadap berbagai program yang dijalankan BGN. Pemerintah berharap kepemimpinan baru dapat mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Lebih lanjut, pemerintah menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan merupakan bagian dari mekanisme evaluasi yang lazim dilakukan untuk meningkatkan kinerja lembaga dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara optimal.

Dengan kepemimpinan baru, Badan Gizi Nasional diharapkan mampu memperkuat berbagai program peningkatan gizi masyarakat, menekan angka stunting, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.***

Editor : Aab Abdul Malik

(M. Nabil/Biro Bandung)

Tembok DPRD Kota Sukabumi Dicorat-coret Massa Aksi 2626, Desak Hak Angket untuk Wali Kota

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com – Aksi unjuk rasa yang digelar massa Gerakan 2626 di kawasan Gedung DPRD Kota Sukabumi, Selasa (2/6/2026), diwarnai aksi corat-coret pada tembok dan pagar gedung dewan. Massa yang terdiri dari pengurus RT, RW, organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga berbagai elemen masyarakat meluapkan kekecewaan mereka melalui tulisan bernada kritik terhadap pemerintah daerah.

Pantauan di lokasi menunjukkan sejumlah peserta aksi menuliskan berbagai pesan tuntutan dan aspirasi pada dinding Gedung DPRD Kota Sukabumi. Aksi tersebut terjadi menjelang sore hari saat massa masih bertahan di sekitar area demonstrasi.

Koordinator Aksi 2626, Arif Rahman Arifin, menyebut tindakan tersebut merupakan bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap situasi pemerintahan di Kota Sukabumi saat ini.

“Ini bentuk kekecewaan masyarakat Kota Sukabumi yang tergabung dalam ormas, lembaga masyarakat, dan unsur lainnya,” ujar Arif kepada wartawan di sela aksi.

Selain melakukan aksi simbolik tersebut, massa juga terus mendesak DPRD Kota Sukabumi agar segera menggulirkan hak angket terhadap Wali Kota Sukabumi. Menurut Arif, hingga kini pihaknya masih menunggu sikap resmi dari dua fraksi DPRD yang belum memberikan keputusan.

“Kami masih menunggu dua fraksi lagi untuk memastikan dukungan secara utuh,” katanya.

Ia menegaskan, tuntutan utama massa adalah agar DPRD segera memenuhi syarat kuorum guna mengajukan hak angket terhadap wali kota.

“Harapan kami, kuorum segera terpenuhi dan penandatanganan hak angket bisa dilakukan,” tegasnya.

Sebelumnya, Gerakan 2626 diketahui menyampaikan sembilan poin tuntutan dalam aksi tersebut. Salah satu poin utama yang disuarakan yakni mendesak DPRD menggunakan hak angket sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Aksi yang berlangsung di sekitar Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Sukabumi itu mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Hingga sore hari, massa masih bertahan di lokasi sambil menunggu kepastian terkait dukungan fraksi-fraksi DPRD terhadap pengajuan hak angket.***(RAF)

Editor : Aab Abdul Malik

Wali Kota Sukabumi Jawab Tuntutan Aksi Massa 2.6.26

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com – Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki akhirnya angkat bicara menanggapi berbagai tuntutan yang disampaikan massa aksi 2.6.26 di Balai Kota Sukabumi, Selasa (2/6/2026). Di hadapan para demonstran yang terdiri dari unsur RT, RW, ormas, dan LSM, Ayep memberikan penjelasan terkait sejumlah program yang menjadi sorotan masyarakat.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sembilan tuntutan kepada Pemerintah Kota Sukabumi, mulai dari kelanjutan Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW), dana abadi RT, hingga pengelolaan dana kelurahan.

Usai menerima perwakilan massa untuk berdialog, Ayep menegaskan bahwa program P2RW akan tetap dilanjutkan pada perubahan anggaran tahun 2026. Menurutnya, program tersebut masih dibutuhkan masyarakat karena dinilai memberikan manfaat langsung di lingkungan warga.

“P2RW tetap berjalan. Anggarannya akan bersumber dari tambahan dana transport maupun dari pendapatan asli daerah,” ujar Ayep di hadapan peserta aksi.

Ia menjelaskan, petunjuk pelaksanaan program P2RW tahun 2026 akan mulai disosialisasikan oleh masing-masing kecamatan pada Juni ini agar pelaksanaannya lebih terarah dan tepat sasaran.

Selain membahas P2RW, Ayep juga menyinggung soal insentif bagi pengurus RT dan RW yang sebelumnya menjadi salah satu tuntutan demonstran. Pemerintah Kota Sukabumi, kata dia, berkomitmen menyalurkan honor RT-RW tepat waktu sesuai aturan yang berlaku.

Sementara itu, terkait program dana abadi RT yang belum terealisasi, Ayep mengaku kondisi keuangan daerah saat ini masih mengalami tekanan fiskal. Ia menyebut adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp159 miliar berdampak terhadap kemampuan anggaran daerah.

“PAD saat ini diprioritaskan untuk menutup kekosongan fiskal akibat pengurangan dana transfer tersebut. Karena itu program dana abadi belum bisa direalisasikan,” katanya.

Meski demikian, Pemkot Sukabumi disebut tetap akan mengkaji kelanjutan program tersebut melalui konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta pembahasan bersama DPRD Kota Sukabumi.

Dalam kesempatan itu, Ayep juga memberikan penjelasan terkait penggunaan dana kelurahan tahun 2026. Ia menyebut setiap kelurahan menerima alokasi anggaran sebesar Rp200 juta yang penggunaannya telah diatur pemerintah pusat melalui Permendagri Nomor 30 Tahun 2018.

Menurutnya, alokasi dana tersebut dibagi menjadi 60 persen untuk pembangunan sarana dan prasarana serta 40 persen untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Ayep menegaskan mekanisme pengadaan barang dan jasa dalam program dana kelurahan tetap mengacu pada aturan yang berlaku. Ia juga memastikan tidak ada pembatasan terhadap pihak tertentu dalam proses pelaksanaannya.

“Penanggung jawab kegiatan dana kelurahan adalah lurah selaku kuasa pengguna anggaran,” jelasnya.

Menutup pernyataannya, Ayep menyampaikan apresiasi atas kritik dan masukan yang disampaikan masyarakat. Ia mengakui tantangan efisiensi anggaran saat ini menjadi salah satu hambatan dalam merealisasikan seluruh program yang pernah disampaikan saat masa kampanye.

Meski demikian, ia memastikan Pemerintah Kota Sukabumi tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di tengah kondisi fiskal yang terbatas.***(RAF)

Editor : Aab Abdul Malik

Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Tetapkan Tahapan SPMB 2026

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com – Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi resmi merilis jadwal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pengumuman ini menjadi acuan bagi calon peserta didik dan orang tua dalam mengikuti seluruh proses penerimaan siswa baru yang akan berlangsung secara bertahap.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Deden Sumpena, mengatakan bahwa pelaksanaan SPMB tahun ini dirancang untuk memberikan layanan pendidikan yang transparan, objektif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, para calon peserta didik diharapkan memahami setiap tahapan yang telah ditetapkan agar proses pendaftaran dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan SPMB dibagi ke dalam dua tahap. Tahap pertama diperuntukkan bagi pendaftar melalui Jalur Afirmasi, Mutasi, dan Prestasi. Proses pendaftaran serta verifikasi dijadwalkan berlangsung pada 15, 17, 18, dan 19 Juni 2026. Meskipun tanggal 16 Juni merupakan hari libur nasional, sistem pendaftaran daring tetap dapat diakses, sedangkan verifikasi dokumen di sekolah tujuan akan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Hasil seleksi untuk Tahap 1 akan diumumkan pada 22 Juni 2026 pukul 10.00 WIB. Selanjutnya, Tahap 2 melalui Jalur Domisili akan dibuka pada 24 hingga 27 Juni 2026. Pengumuman hasil seleksi jalur tersebut dijadwalkan pada 29 Juni 2026 pukul 10.00 WIB.

Deden menegaskan bahwa seluruh peserta yang dinyatakan lolos seleksi, baik pada Tahap 1 maupun Tahap 2, wajib melakukan daftar ulang pada 1 sampai 4 Juli 2026 di sekolah yang menerima mereka. Saat proses verifikasi, peserta juga harus membawa dokumen asli sesuai dengan jalur pendaftaran yang dipilih.

Pendaftaran SPMB dilakukan secara online melalui laman resmi spmbkabsukabumi.id. Sementara itu, akun pendaftaran bagi peserta didik SD/MI akan dicetak dan didistribusikan oleh sekolah asal masing-masing.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi berharap informasi jadwal ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat sehingga pelaksanaan SPMB Tahun 2026 berjalan lancar, tertib, dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh calon peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Intan)

Bandung Terancam Kenaikan Volume Sampah Liburan, Walkot Farhan Ajukan Status Darurat ke Pemprov Jabar

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com – Pemerintah Kota Bandung resmi mengajukan permohonan penetapan status darurat sampah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Langkah krusial ini diambil menyusul lonjakan volume sampah yang signifikan akibat tingginya aktivitas masyarakat dan kunjungan wisatawan selama masa libur panjang, mulai dari momen Lebaran hingga rangkaian long weekend dalam beberapa pekan terakhir.

Sistem pengelolaan sampah di Kota Kembang kini berada di bawah tekanan hebat. Masalahnya kian pelik karena hingga saat ini Kota Bandung masih sangat bergantung pada Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir (TPPA) Sarimukti.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan bahwa ketiadaan tempat pembuangan akhir milik sendiri membuat daya tampung sampah kota sangat bergantung pada kebijakan pemerintah provinsi.

“Selama musim liburan ini, mulai dari libur Lebaran sampai long weekend berturut-turut, beban terhadap daya dukung lingkungan sangat berat. Persoalan sampah menjadi salah satu tantangan terbesar yang kami hadapi,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (1/6/2026).

Di tengah situasi yang mendesak, Farhan menyampaikan apresiasinya kepada Gubernur Jawa Barat atas respons cepat dalam membantu penanganan sampah di hilir. Kebijakan diskresi berupa penambahan kuota pengangkutan dinilai menjadi penyelamat dari potensi penumpukan sampah yang lebih masif.

Menurutnya, langkah tersebut sangat membantu mencegah penumpukan sampah yang lebih besar di berbagai titik kota.

Meski Pemkot Bandung terus memacu optimalisasi fasilitas pengolahan sampah di internal kota, Farhan menegaskan bahwa keberadaan TPA regional tetap menjadi instrumen yang tidak bisa dipisahkan dari sistem pengelolaan hilir.

“Kami bisa melakukan pengolahan semaksimal mungkin. Tetapi untuk sisa residu tetap memerlukan dukungan dari pemerintah provinsi karena kewenangan pengelolaan TPPA Sarimukti berada di tingkat provinsi,” katanya.

Saat ini, Pemkot Bandung tengah menunggu keputusan resmi dari Pemprov Jawa Barat terkait usulan penetapan status darurat sampah tersebut. Pengajuan ini didasarkan pada pemenuhan kriteria kedaruratan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Jika status tersebut ditetapkan, pemerintah daerah dapat mengambil berbagai langkah kebijakan darurat guna mempercepat penanganan persoalan persampahan.

Mendorong Kolaborasi dan Kesadaran Warga

Di sisi lain, Farhan mengingatkan bahwa regulasi dan kebijakan darurat dari pemerintah tidak akan cukup tanpa adanya revolusi paradigma di tingkat hulu, yaitu masyarakat sebagai penghasil sampah terkecil.

Ia berharap kesadaran masyarakat terhadap pemilahan dan pengurangan sampah dapat terus meningkat demi menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan Kota Bandung.
Bagi Pemkot Bandung, krisis ini harus dijadikan titik balik bagi manajemen persampahan kota yang lebih integratif dan partisipatif.

“Ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi persoalan sampah yang semakin kompleks,” tuturnya.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Sule)

Ratusan Massa Aksi Geruduk Balai Kota dan DPRD, Tuntut Wali Kota Dimazulkan

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com – Aksi unjuk rasa besar-besaran mengguncang kawasan Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Sukabumi pada Selasa (2/6/2026). Sekitar 1.200 massa yang terdiri dari para ketua RT, RW, gabungan organisasi masyarakat (ormas), hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan pemakzulan terhadap Wali Kota Sukabumi.

Pantauan di lokasi, massa aksi datang ke Balai Kota pada pukul 09.30 WIB dengan menggelar longmarch dari Gedung Juang 45′. Dipimpin tiga mobil komando, massa aksi kemudian bergeser ke Gedung DPRD pada pukul 12.30 WIB.

Dalam aksi tersebut, massa mendatangi Balai Kota dan kantor DPRD sambil membawa berbagai spanduk dan poster berisi kritik terhadap kepemimpinan wali kota yang dinilai tidak menepati janji politik serta dianggap gagal menjalankan sejumlah program untuk masyarakat.

Koordinator Lapangan aksi, Arif Rahman Arifin, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan bentuk kekecewaan yang telah lama terpendam. Menurutnya, masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan wali kota.

“Kami datang ke DPRD bukan tanpa alasan. Banyak janji yang disampaikan kepada masyarakat, namun hingga kini tidak terealisasi. Karena itu kami meminta DPRD mengambil langkah tegas melalui hak angket atau meminta wali kota mundur secara terhormat,” ujar Arif di sela aksi.

Ratusan Massa Aksi Geruduk Balai Kota dan DPRD, Tuntut Wali Kota Dimazulkan (Foto : Azi)

Selain menyoroti persoalan janji politik, massa juga mempersoalkan mekanisme pengelolaan dana kelurahan yang dinilai tidak transparan. Arif menyebut proses penentuan program dilakukan tanpa melibatkan unsur Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) seperti LPM, BKM, maupun Karang Taruna.

“Selama ini tidak ada pembahasan bersama di tingkat kelurahan. Tiba-tiba program sudah berjalan dan disebut sebagai arahan dari wali kota. Kami menduga ada kepentingan kelompok tertentu yang bermain di dalamnya,” katanya.

Pihak demonstran juga mengklaim telah menjalin komunikasi dengan sejumlah fraksi di DPRD Kota Sukabumi terkait dorongan penggunaan hak angket. Beberapa anggota dewan disebut memberikan dukungan terhadap aspirasi yang disampaikan massa.

Aksi yang dipimpin oleh Arif Rahman Arifin bersama Sekretaris Levi dan Bendahara Irni tersebut berlangsung dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Meski berjalan tertib, massa menegaskan akan terus mengawal proses politik di DPRD hingga tuntutan mereka mendapat respons konkret.***(RAF)

Editor : Aab Abdul Malik

BKPSDM Kabupaten Sukabumi Gelar Webinar Sosialisasi Penerapan Manajemen Talenta Tahun 2026

Penulis
Staf Redaksi
-
0

Wartain.com – Dalam upaya mendukung terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berbudaya, serta berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan keimanan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sukabumi akan menggelar Webinar Sosialisasi Penerapan Manajemen Talenta Tahun 2026 pada Rabu, 3 Juni 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Misi Ketiga Bupati Sukabumi, yaitu mewujudkan SDM yang unggul, berbudaya, berbasis IPTEK dan IMTAQ.

Melalui sosialisasi tersebut, BKPSDM berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenai pentingnya penerapan manajemen talenta dalam pengelolaan karier dan pengembangan kompetensi pegawai. Webinar akan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai.

Selain itu, kegiatan juga dapat disaksikan secara langsung melalui kanal YouTube BKPSDM Kabupaten Sukabumi sehingga dapat menjangkau lebih banyak peserta dari berbagai perangkat daerah. Penerapan manajemen talenta menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan sistem merit di lingkungan pemerintahan.

Melalui pendekatan ini, ASN yang memiliki potensi, kompetensi, dan kinerja terbaik dapat dipetakan serta dikembangkan secara lebih terarah sesuai kebutuhan organisasi. BKPSDM Kabupaten Sukabumi mengajak seluruh ASN untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut.

Kehadiran dan keterlibatan ASN diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan talenta, sekaligus mendukung terciptanya aparatur yang profesional, berintegritas, adaptif, dan memiliki daya saing tinggi.

Dengan penguatan manajemen talenta, Pemerintah Kabupaten Sukabumi optimistis dapat mencetak ASN yang berkualitas dan mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, semangat untuk mewujudkan Sukabumi yang Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah (MUBARAKAH) terus diperkuat melalui pembangunan SDM aparatur yang kompeten dan berorientasi pada kinerja.***

Editor : Aab Abdul Malik

1...525354...1,857Halaman 53 dari 1,857

Satu

Dua

Tiga

empat

Tetap Terhubung

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.

Hubungi Kami