26.7 C
Jakarta
Senin, Juni 29, 2026
Beranda blog Halaman 52

Reses di Nagrak, Hera Iskandar Terima Banyak Usulan Warga Desa Cisarua

0
Oplus_131072

Kades Kosasih: “Usulan Lisan & Tertulis Sudah Kami Serahkan, Tinggal Tunggu Pengawalan Ketua Komisi III”

Wartain.com – Reses Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi Hera Iskandar, SE di Kecamatan Nagrak kembali menghasilkan catatan panjang. Salah satu titik yang paling banyak memberi masukan adalah Desa Cisarua.

Rabu, 3 Juni 2026, Hera yang juga anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra dari Dapil III menggelar dialog langsung dengan warga Cisarua. Suasananya cair, warga bebas menyampaikan keluhan.

Masukan yang diterima Hera tidak hanya lewat lisan. Warga Desa Cisarua juga menyiapkan usulan tertulis agar setiap poin aspirasi terdokumentasi rapi dan bisa dikawal sampai ke Musrenbang.

Kepala Desa Cisarua, Kosasih, menyebut antusiasme warga sangat tinggi. Banyak yang datang membawa daftar usulan pembangunan untuk disampaikan langsung ke wakil rakyatnya.

“Reses di Nagrak, Hera Iskandar dapat banyak masukan dari Desa Cisarua baik secara lisan maupun usulan tertulis. Kepala Desa Cisarua Kosasih,” ujar Kosasih saat mendampingi kegiatan reses.

Menurut Kades Kosasih, model reses seperti ini yang dibutuhkan warga. Datang, duduk bareng, dengar, lalu catat. Tanpa protokoler bertele-tele, aspirasi langsung nyampe ke dewan.

Usulan tertulis dari Cisarua mencakup infrastruktur dasar. Jalan desa, saluran irigasi, drainase, sampai perbaikan sarana umum jadi prioritas utama yang diserahkan ke Hera Iskandar.

Selain infrastruktur fisik, warga juga menitipkan usulan non-fisik. Peningkatan layanan kesehatan, akses pendidikan, dan pemberdayaan UMKM masuk dalam daftar yang diserahkan.

Reses di Nagrak, Hera Iskandar Terima Banyak Usulan Warga Desa Cisarua (Foto : Aab)

Hera Iskandar menerima semua usulan dengan tangan terbuka. Sebagai Ketua Komisi III, ia memastikan setiap dokumen warga akan diverifikasi dan dipilah sesuai skala prioritas.

“Saya catat semua. Yang lisan saya rekam, yang tertulis saya simpan. Tugas saya sekarang mengawal ini lewat pembahasan di komisi dan Banggar,” kata Hera menanggapi usulan warga Cisarua.

Politisi Gerindra ini menekankan, reses bukan acara seremonial. Fungsi utamanya menyerap aspirasi, lalu memperjuangkannya agar masuk dokumen resmi APBD.

Kades Kosasih berharap, dengan adanya usulan tertulis, proses pengawalan jadi lebih mudah. Ada jejak aspirasi yang bisa dicek progresnya dari tahun ke tahun.

“Usulan lisan & tertulis sudah kami serahkan, tinggal tunggu pengawalan Ketua Komisi III,” lanjut Kosasih. Kalimat itu jadi titip pesan warga Cisarua ke Hera Iskandar.

Hera menegaskan, tanpa memandang latar belakang warga, semua aspirasi punya bobot sama. Yang penting manfaatnya bisa dirasakan langsung masyarakat.

Reses di Cisarua menutup rangkaian blusukan Hera hari itu di 3 desa. Dengan modal catatan lisan + dokumen tertulis, warga Cisarua kini menanti realisasi. PR-nya sudah di tangan Ketua Komisi III DPRD Sukabumi.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

Pimpinan Baru BGN Siap Perkuat Tata Kelola Program Gizi Nasional

0

Wartain.com – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memperkenalkan jajaran pimpinan barunya sebagai langkah memperkuat tata kelola dan pengawasan program gizi nasional. Kepemimpinan baru ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya pelayanan gizi yang berkualitas bagi masyarakat serta mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan unggul.

Dalam susunan kepemimpinan terbaru tersebut, Nanik Sudaryati Deyang (Nanik S. Deyang) dipercaya sebagai Kepala BGN.

Sementara itu, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN. Ketiganya memiliki latar belakang dan pengalaman yang beragam, mulai dari bidang pemerintahan, pengawasan keuangan negara, hingga militer.

Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang dikenal memiliki pengalaman panjang di bidang jurnalistik dan pemerintahan. Sebelum menjabat sebagai Kepala BGN, ia pernah mengemban berbagai tugas strategis, termasuk sebagai Komisaris Independen PT Pertamina (Persero) dan Wakil Kepala BGN.

Di sisi lain, Agustina Arumsari memiliki rekam jejak yang kuat dalam bidang pengawasan keuangan negara. Sebelum bergabung dengan BGN, ia pernah menjabat sebagai Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta memiliki pengalaman dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan publik.

Sementara itu, Mayjen TNI Trenggono membawa pengalaman panjang di dunia militer dan manajemen organisasi. Sebelum menjabat sebagai Wakil Kepala BGN, ia pernah dipercaya sebagai Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara dan memiliki kompetensi dalam bidang logistik serta pengelolaan sumber daya strategis.

Melalui kolaborasi, integritas, dan ketulusan, jajaran pimpinan baru BGN berkomitmen memperkuat tata kelola lembaga sekaligus mengawal pelaksanaan program gizi nasional.

Fokus utama yang akan dijalankan antara lain peningkatan kualitas pelayanan pemenuhan gizi, penguatan sistem distribusi program di lapangan, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan program.

Dengan hadirnya kepemimpinan baru ini, BGN optimistis dapat mempercepat pencapaian target pembangunan gizi nasional dan mendukung terwujudnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing menuju Indonesia Maju.

“Satu Tujuan, Satu Komitmen untuk Generasi Indonesia yang Sehat dan Hebat,” menjadi semangat yang diusung dalam mengawal berbagai program strategis BGN ke depan.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Intan)

Reses Ke-2 Tahun Sidang 2026, DPRD Kabupaten Sukabumi Serap Aspirasi Masyarakat di 147 Titik

0

Wartain.com – Dalam rangka menjalankan fungsi representasi, pengawasan, dan penyerapan aspirasi masyarakat, DPRD Kabupaten Sukabumi melaksanakan Reses Ke-2 Tahun Sidang 2026 yang berlangsung pada tanggal 3 hingga 5 Juni 2026 di daerah pemilihan masing-masing anggota dewan.

Kegiatan reses ini menjadi momentum penting bagi para anggota DPRD untuk turun langsung ke tengah masyarakat guna mendengarkan berbagai aspirasi, masukan, serta usulan pembangunan yang berkembang di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Melalui pertemuan tatap muka tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan dan harapan mereka terkait pembangunan daerah. Sebanyak 49 anggota DPRD Kabupaten Sukabumi melaksanakan kegiatan reses yang tersebar di 147 titik pada 113 desa di 42 kecamatan.

Cakupan yang luas tersebut menunjukkan komitmen DPRD dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyatnya. Berbagai usulan yang dihimpun selama kegiatan reses akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Aspirasi masyarakat tersebut selanjutnya akan diperjuangkan melalui mekanisme pembahasan di DPRD agar dapat terakomodasi dalam program dan kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan.

Selain menjadi sarana penyerapan aspirasi, kegiatan reses juga berfungsi memperkuat komunikasi dan hubungan antara DPRD dengan masyarakat.

Dengan adanya dialog yang terbuka, diharapkan terbangun sinergi yang lebih baik dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

DPRD Kabupaten Sukabumi berharap pelaksanaan Reses Ke-2 Tahun Sidang 2026 dapat menghasilkan berbagai masukan konstruktif yang mampu mendorong terwujudnya program pembangunan yang tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Mengusung semangat “Mendengar Aspirasi, Mengawal Pembangunan, Bersama Mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang Mubarakah,” DPRD Kabupaten Sukabumi terus berkomitmen menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, aspiratif, dan berkeadilan.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Intan)

Reses Yudi Suryadikrama Jadi Ruang Aspirasi Warga Parungkuda, Harapan Pembangunan Mengemuka

0

Wartain.com – Puluhan warga antusias menghadiri kegiatan Reses Kedua Tahun Sidang 2026 yang digelar Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudi Suryadikrama, S.H., di Kampung Pangadegan RT 24 RW 10, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Rabu (3/6/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ruang pertemuan langsung antara masyarakat dengan wakil rakyat yang mereka pilih. Warga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari kebutuhan pembangunan infrastruktur hingga pelayanan publik yang dirasakan masih perlu perhatian.

Dalam suasana yang berlangsung hangat dan penuh keakraban, Yudi mendengarkan satu per satu masukan yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, reses merupakan bagian penting dari tugas anggota dewan untuk menyerap aspirasi dan memastikan suara masyarakat dapat diperjuangkan melalui jalur legislatif.

“Reses ini bukan hanya kegiatan seremonial semata. Justru melalui kegiatan seperti inilah saya bisa mendengar langsung kebutuhan dan harapan masyarakat yang nantinya akan menjadi bahan perjuangan di DPRD Kabupaten Sukabumi,” ujar Yudi.

Reses Yudi Suryadikrama Jadi Ruang Aspirasi Warga Parungkuda, Harapan Pembangunan Mengemuka (Foto : DH)

Ia menegaskan, setiap usulan yang disampaikan warga akan dicatat dan menjadi bahan dalam pembahasan program pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang berlaku.

Bagi masyarakat, reses bukan sekadar agenda rutin, melainkan kesempatan untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi secara langsung kepada wakil rakyat. Melalui dialog tersebut, diharapkan terbangun komunikasi yang lebih dekat antara masyarakat dan anggota dewan.

Sejumlah warga yang hadir berharap berbagai aspirasi yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti dan menjadi bagian dari prioritas pembangunan di wilayah mereka. Mereka menilai kehadiran anggota dewan di tengah masyarakat menjadi langkah penting untuk memahami kondisi riil yang terjadi di lapangan.

Kegiatan reses berlangsung dengan tertib dan penuh partisipasi. Selain menjadi wadah penyerapan aspirasi, kegiatan ini juga mempererat hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya dalam upaya bersama mendorong pembangunan yang lebih merata dan sesuai kebutuhan masyarakat.***

Editor : Aab Abdul Malik

(DH)

Listrik Kerap Padam di Merbau dan Tasik Putri Puyu, Warga Kepulauan Meranti Minta PLN Perkuat Pasokan dan Tambah Pembangkit

0

Wartain.com, Kepulauan Meranti – Keluhan masyarakat terkait seringnya pemadaman listrik di Kecamatan Merbau dan Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Bersama PLN, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar rapat koordinasi untuk membahas solusi atas gangguan pasokan listrik yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir.

Rapat yang berlangsung di Aula Kantor Camat Merbau, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Selasa (2/6/2026), dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala PLN Selatpanjang Roni Saputra, Manager Unit Layanan PLN Pekanbaru Andika, unsur Forkopimcam, Asisten Sekda Irmansyah, para kepala OPD, camat, lurah, kepala desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai keluhan terkait pemadaman listrik yang kerap terjadi, terutama saat beban puncak menjelang Magrib hingga malam hari. Warga juga mengeluhkan pemadaman yang sering berlangsung tanpa pemberitahuan sebelumnya dan kondisi listrik yang mati-hidup secara berulang.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menegaskan bahwa persoalan listrik harus segera ditangani karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

“Keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik yang berulang, terutama saat beban puncak menjelang Magrib hingga malam hari, harus segera ditindaklanjuti karena listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Muzamil.

Menurutnya, rapat tersebut digelar untuk menghimpun informasi secara langsung dari masyarakat dan pihak PLN terkait kondisi kelistrikan yang dinilai belum stabil. Selain itu, forum tersebut menjadi sarana untuk merumuskan langkah percepatan penanganan agar persoalan tidak berdampak lebih luas terhadap aktivitas warga.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, sistem kelistrikan di wilayah Kecamatan Merbau dan Kecamatan Tasik Putri Puyu saat ini memiliki kapasitas sekitar 2,7 megawatt (MW), sementara kebutuhan saat beban puncak mencapai sekitar 2,6 MW. Selisih kapasitas yang tipis membuat sistem rentan mengalami gangguan apabila salah satu unit pembangkit mengalami kerusakan.

Kepala PLN Selatpanjang, Roni Saputra, menjelaskan bahwa gangguan listrik bermula dari tumbangnya pohon yang menimpa jaringan listrik. Insiden tersebut mengakibatkan kerusakan pada sistem turbo salah satu mesin pembangkit dan berdampak pada sejumlah komponen lainnya.

“Akibat gangguan tersebut, kapasitas pasokan listrik berkurang sehingga diperlukan manajemen beban untuk menjaga sistem tetap berjalan,” jelas Roni.

Dalam dialog yang berlangsung, sejumlah warga meminta PLN melakukan peremajaan mesin pembangkit dan penggantian transformator (trafo) yang dinilai sudah tidak optimal. Mereka juga mengusulkan penambahan unit pembangkit baru guna mengantisipasi peningkatan kebutuhan listrik di masa mendatang.

Menanggapi aspirasi tersebut, Muzamil meminta PLN mempercepat penyelesaian gangguan sekaligus meningkatkan keandalan sistem kelistrikan. Ia juga mendorong adanya penambahan kapasitas cadangan serta evaluasi terhadap peralatan yang sudah tidak layak digunakan.

Selain aspek teknis, Muzamil menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka antara PLN dan masyarakat melalui pemerintah kecamatan, kelurahan, maupun desa.

“Kami berharap informasi terkait pemadaman listrik dapat disampaikan secara cepat dan jelas kepada masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan,” tegasnya.

Sementara itu, PLN memastikan proses perbaikan terus berjalan. Material pengganti yang didatangkan dari Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, telah tiba dan dipasang untuk mendukung pemulihan sistem kelistrikan.

“Material pengganti dari Medan telah tiba dan sudah dipasang. Jika tidak ada kendala, sistem diharapkan kembali normal dan selanjutnya kami akan fokus pada pemeliharaan jaringan agar gangguan serupa tidak terulang,” ujar Roni.

Sebagai langkah antisipasi, PLN Selatpanjang juga telah berkoordinasi dengan PLN Pekanbaru untuk menambah unit pembangkit baru berkapasitas minimal 500 kilowatt (kW) sebagai cadangan sistem.

“Kami akan mendapatkan bantuan empat unit pembangkit baru, dan salah satunya direncanakan ditempatkan di Mengkirau,” kata Roni.

Usai rapat koordinasi, Wakil Bupati Muzamil Baharudin bersama rombongan meninjau langsung lokasi pembangkit listrik di Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, untuk memastikan proses perbaikan berjalan sesuai rencana serta melihat kondisi mesin yang menjadi sumber gangguan.

Melalui langkah perbaikan yang tengah dilakukan dan rencana penambahan pembangkit baru, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap pasokan listrik di Kecamatan Merbau dan Kecamatan Tasik Putri Puyu, Provinsi Riau, dapat kembali stabil sehingga aktivitas masyarakat tidak lagi terganggu oleh pemadaman yang berulang.

Reporter : Effendi Basri

Editor : Aab Abdul Malik

Hera Iskandar Reses di Nagrak: “Kehadiran Saya Harus Ada Manfaatnya

0
Oplus_131072

Ketua Komisi III DPRD Sukabumi, Hera Islandar, Kawal Usulan Jalan, Irigasi, Pendidikan Hingga Ambulance Warga Cisarua, Cihanyawar & Babakan Panjang

Wartain.com – Semangat reses benar-benar dijalankan Hera Iskandar, SE. Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Gerindra yang juga menjabat Ketua Komisi III ini turun langsung ke Dapil III, Rabu 3 Juni 2026.

Lokasi reses kali ini menyasar 3 desa sekaligus di Kecamatan Nagrak: Desa Cisarua, Desa Cihanyawar, dan Desa Babakan Panjang. Tiga titik, satu tujuan: dengar keluhan warga tanpa sekat.

Hadir mendampingi Hera, jajaran Forkopimcam Nagrak, para Kepala Desa se-Kecamatan Nagrak, dan Cikembar, relawan Jaringan Hera Iskandar (JHI), serta ratusan konstituen yang antusias menyampaikan aspirasi.

Suasana dialog di Desa Cihanyawar berlangsung hangat. Kades Cihanyawar, Dodi Rahmat, S.Pd, membuka diskusi dengan menekankan pentingnya silaturahmi antara wakil rakyat dan warga terus dijaga.

Menurut Dodi, dukungan masyarakat ke anggota dewan akan tetap kuat selama ada keberpihakan nyata ke konstituen. “Warga tidak minta muluk-muluk, yang penting didengar dan diperjuangkan,” ujarnya.

Aspirasi warga Cihanyawar cukup komplit. Mulai dari infrastruktur jalan yang jadi keluhan utama, jaringan irigasi pertanian yang butuh perbaikan, sarana pendidikan, layanan kesehatan, sampai akses ekonomi warga.

Jalan rusak dan irigasi mampet jadi sorotan karena langsung berdampak ke aktivitas harian petani dan pelajar. Warga berharap perbaikan bisa masuk skala prioritas, bukan sekadar janji.

Hera Iskandar Reses di Nagrak: “Kehadiran Saya Harus Ada Manfaatnya (Foto : Aab)

Menanggapi itu, Hera Iskandar menegaskan semua usulan akan dikawal serius. Sebagai Ketua Komisi III yang membidangi pembangunan, ia berkomitmen mengawal realisasi sesuai usulan dan skala prioritas lewat mekanisme Musrenbang.

“Sebagai wakil rakyat sejatinya saya harus mendengar dan melaksanakan apa yang dikeluhkan rakyat, tanpa memandang warna partai politik. Intinya kehadiran saya harus ada kebermanfaatan kepada masyarakat,” tegas Hera di hadapan warga.

Kalimat itu jadi penegasan bahwa fungsi representasi dijalankan tanpa diskriminasi. Bagi Hera, konstituen adalah semua warga, bukan hanya simpatisan partai.

Kabar baiknya, untuk tahun 2026 ini Hera menyebut sudah ada beberapa titik jalan dan infrastruktur, termasuk irigasi, yang masuk daftar pengawalan untuk segera dieksekusi.

Pengawalan itu tidak berhenti di jalan dan irigasi. Hera juga menyorot sektor dasar lain: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi warga Nagrak.

Salah satu program konkret yang akan dikawal Hera adalah penyediaan ambulance desa beserta pemeliharaannya. Fasilitas ini dinilai krusial untuk mempercepat penanganan darurat warga di wilayah pegunungan.

Dengan reses di 3 desa sekaligus, Hera ingin memastikan tidak ada wilayah di Dapil III yang merasa terabaikan. Catatan lapangan akan dirangkum timnya lalu dibawa ke pembahasan komisi dan Banggar DPRD.

Reses II Masa Sidang Tahun 2026 ini, jadi bukti: turun ke bawah, dengar langsung, catat, lalu kawal sampai tuntas. Warga Nagrak kini tinggal menunggu realisasi, karena PR-nya sudah di tangan Ketua Komisi III.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

Kejagung Geledah Kantor BGN di Kebon Sirih Tengah Malam, Karyawan Dilarang Masuk

0
Oplus_131072

Wartain.com – Kejaksaan Agung RI menggeledah kantor pusat Badan Gizi Nasional/BGN di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu 3 Juni 2026 dini hari. Aksi penggeledahan dilakukan tim PIDSUS Kejagung.

Informasi itu dibenarkan Plh. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffry. “Penyidik PIDSUS Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN,” kata Jeffry lewat pesan singkatnya, Rabu 03/06/2026.

Belum ada penjelasan detail dari Kejagung terkait kasus yang jadi target penggeledahan. Hingga berita ini diturunkan, proses penggeledahan masih berlangsung di lokasi.

Berdasarkan pantauan, sejumlah mobil tim Kejagung sudah parkir di depan kantor BGN sejak malam. Suasana gedung dibuat steril. Tidak ada aktivitas karyawan di dalam.

Sejumlah karyawan BGN terlihat menunggu di luar pagar. Mereka dilarang masuk selama tim penyidik bekerja menggeledah ruang-ruang kantor.

Seorang petugas keamanan BGN menyebut, tim Kejagung sudah berada di lokasi sejak sekitar pukul 02.00 WIB dini hari. Artinya penggeledahan dimulai saat kantor dalam kondisi kosong.

Langkah hukum Kejagung ini muncul tak lama setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana dari jabatannya. Timing-nya jadi sorotan publik.

Pencopotan Dadan sendiri dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis/MBG yang jadi program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi buka suara terkait dugaan yang menyeret BGN. Ia menyebut ada audit internal berjalan terkait praktik di internal BGN.

Prasetyo merespons pertanyaan wartawan soal dugaan praktik jual beli Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi/SPPG program MBG. “Semua sedang dalam proses audit internal,” ujarnya.

Menurut Pras, audit itu bagian dari monitoring dan evaluasi terus menerus yang dilakukan pemerintah. “Itu adalah bagian dari, sekali lagi kami sampaikan, bagian dari monitoring dan evaluasi terus menerus yang kita lakukan,” kata Pras di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/6).

Dugaan praktik jual beli SPPG MBG diduga jadi salah satu alasan pencopotan Kepala BGN Dadan Hindayana. Namun pemerintah belum merinci temuan audit internal tersebut ke publik.

Penggeledahan Kejagung diyakini untuk mencari bukti-bukti tambahan terkait dugaan tersebut. Tim PIDSUS biasanya turun bila ada indikasi kuat tindak pidana korupsi.

Dengan gedung BGN yang disterilkan, penyidik punya ruang leluasa menyita dokumen, data elektronik, dan barang bukti lain yang berkaitan dengan program MBG.

Publik kini menunggu hasil penggeledahan dan perkembangan kasusnya. Kejagung belum menetapkan tersangka. Sementara pemerintah masih fokus memastikan program MBG tetap berjalan meski ada gejolak di internal BGN.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

FSBB Dorong Dialog Tripartit untuk Selesaikan Persoalan Ketenagakerjaan di Kota Banjar

0

Wartain.com – Forum Solidaritas Buruh Banjar (FSBB) kembali menyoroti kondisi ketenagakerjaan yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan, khususnya terkait jam kerja, sistem pengupahan, dan perlindungan hak-hak pekerja.

Melalui pernyataan resminya, Ketua Umum FSBB, Endang, meminta pemerintah dan perusahaan untuk lebih serius memperhatikan kesejahteraan buruh sebagai bagian penting dari pembangunan ekonomi daerah.

Menurut Endang, berbagai keluhan yang diterima organisasi buruh menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebijakan yang dibuat dengan realitas yang dihadapi pekerja di lapangan.

Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar hubungan industrial dapat berjalan secara sehat, harmonis, dan berkeadilan.

“Kami berharap para pemangku kebijakan dapat melihat secara langsung kondisi yang dihadapi para pekerja setiap hari. Buruh merupakan salah satu penggerak utama roda perekonomian, sehingga hak-hak mereka harus mendapatkan perlindungan yang memadai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Endang dalam keterangannya, Rabu, (3/6/2026).

Endang menegaskan bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak hanya menyangkut produktivitas perusahaan, tetapi juga menyangkut aspek kemanusiaan, kesejahteraan keluarga pekerja, serta keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat.

Oleh karena itu, menurutnya, setiap kebijakan yang berkaitan dengan tenaga kerja harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan usaha dan perlindungan pekerja.

FSBB juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan jam kerja, pemberian upah, keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan sosial ketenagakerjaan.

FSBB Dorong Dialog Tripartit untuk Selesaikan Persoalan Ketenagakerjaan di Kota Banjar (Foto : Ape)

Menurut organisasi tersebut, pengawasan yang efektif dapat mencegah munculnya potensi pelanggaran hak pekerja dan menciptakan iklim kerja yang lebih kondusif.

Selain itu, Endang mengajak seluruh pihak untuk membangun komunikasi yang terbuka dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan. Ia menilai dialog antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah merupakan langkah yang paling tepat untuk mencari solusi tanpa mengabaikan kepentingan masing-masing pihak.

“Yang kami perjuangkan adalah terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi pekerja. Kami berharap setiap persoalan dapat diselesaikan melalui dialog yang konstruktif sehingga menghasilkan solusi yang memberikan manfaat bagi semua pihak,” katanya.

FSBB menilai bahwa kesejahteraan buruh merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ketika hak-hak pekerja terpenuhi dan hubungan industrial berjalan harmonis, produktivitas perusahaan dapat meningkat sekaligus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Organisasi tersebut juga mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk terus memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, termasuk memastikan seluruh perusahaan menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai organisasi yang bergerak dalam advokasi dan perlindungan hak pekerja, FSBB menyatakan akan terus mengawal berbagai isu ketenagakerjaan yang berkembang di Kota Banjar dan sekitarnya.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen organisasi dalam memperjuangkan terciptanya kondisi kerja yang layak, hubungan industrial yang berkeadilan, serta peningkatan kesejahteraan bagi para pekerja.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak perusahaan yang disebut dalam pernyataan FSBB maupun dari instansi pemerintah terkait.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Ape/Biro Ciamis)

Prakiraan Cuaca Sukabumi 3 Juni 2026: Utara Hujan Sore, Selatan Lebih Panas & UV Ekstrem

0
Oplus_131072

Warga Cicurug-Cibadak Siapkan Payung, Palabuhanratu Wajib Sunscreen

Wartain.com – BMKG dan data cuaca terbaru memprakirakan kondisi berbeda untuk wilayah utara dan selatan Kabupaten Sukabumi, Rabu 3 Juni 2026. Sukabumi Utara berpotensi diguyur hujan sore hari, sementara Sukabumi Selatan lebih panas dengan indeks UV ekstrem di siang hari.

Sukabumi Utara: Waspada Hujan Sore 15:00-18:00 WIB

Untuk wilayah Cicurug, Cibadak, Parungkuda, Nagrak, hingga Cidahu, cuaca pagi hingga siang berawan hingga berawan tebal dengan suhu 25°C-28°C. Peluang hujan masih aman, 13%-24%.

Tapi mulai jam 15:00 WIB kondisi berubah. Cuaca masuk fase Hujan dengan peluang mencapai 52%-55% pada pukul 16:00-17:00 WIB. Suhu turun ke 24°C-26°C. Malam hari kembali berawan, 22°C-23°C.

Suhu harian: tertinggi 28°C, terendah 21°C. Matahari terbit 05:58 WIB, terbenam 17:42 WIB.
UV Index siang 11:00-12:00 masuk kategori “Sangat Tinggi-Very High” level 8-9.

Sukabumi Selatan: Lebih Panas, UV Level Ekstrem

Wilayah Palabuhanratu, Simpenan, Cisolok, Surade, dan Ciracap diprediksi lebih hangat. Pagi-siang suhu 30°C-31°C dengan cuaca berawan-berawan tebal. Peluang hujan masih rendah 7%-24%.

Sore-malam tetap berawan tebal 29°C-30°C. Peluang hujan naik tipis ke 16%-24% jam 13:00-15:00 WIB, tapi intensitasnya tidak sekuat utara.

Suhu harian: tertinggi 32°C, terendah 24°C.
Yang perlu diwaspadai: UV Index siang 11:00-12:00 menyentuh level 10-11 “Sangat Tinggi-Extreme”. Warga pesisir disarankan pakai sunscreen SPF tinggi, topi, dan kacamata hitam.

Tips Aman Beraktivitas

1. Utara: Bawa payung/jas hujan kalau beraktivitas sore di Cibadak-Nagrak. Jalan licin rawan longsor ringan.
2. Selatan: Hindari aktivitas luar ruangan 10:00-14:00 WIB tanpa pelindung. UV ekstrem rawan sunburn.
3. Kualitas Udara: Saat ini Sukabumi tercatat “Unhealthy for Sensitive Groups” AQI 128-134. Anak, lansia, dan penderita asma disarankan kurangi aktivitas luar.

Prakiraan cuaca bersifat dinamis dan bisa berubah cepat. Pantau update resmi BMKG untuk informasi terbaru sebelum bepergian.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

Menjaga Dapur Ibu Pertiwi: Filosofi di Balik Keputusan Besar Presiden Mengganti Kepala BGN

0

Wartain.com – Diskusi malam selalu punya cara sendiri untuk mendalami realitas. Di bawah temaram lampu dengan hangatnya kopi dengan gula merah, sebuah obrolan santai mengalir hangat di Sukabumi. Malam itu, beberapa tokoh berkumpul: Aam Abdul Salam (Aktivis 98/Sekjen PPJNA 98/Presidium MD KAHMI Sukabumi), Dede Heri (Rumah Literasi Merah Putih), Siti Ratna Maymunah (Bendahara SMSI Sukabumi Raya/Pemilik Wartain.com), Asep Sugianto (Aktivis HMI Cabang Sukabumi), dan M. Rafi Asyam (Pemilik Bisnisnews.net).

Topik yang memantik obrolan bukanlah hal ringan, melainkan keputusan besar Presiden Prabowo Subianto yang baru saja mengganti Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Sebuah langkah taktis yang lahir dari ruang evaluasi.

Melihat politik dan kebijakan publik jangan melulu dari kacamata kalkulasi kaku. Memimpin adalah sebuah seni. Pergantian kepala lembaga di tengah jalan bukanlah bentuk kegagalan, melainkan sebuah simfoni yang sedang diselaraskan.

Presiden Prabowo sedang memainkan peran sebagai konduktor orkestra. Ketika ada satu instrumen yang kurang harmonis dalam mengeksekusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sang konduktor harus berani menggantinya demi menghasilkan nada yang sempurna. Estetika kepemimpinan terletak pada keberanian mengambil keputusan cepat demi kepentingan publik.

Filsafat Keberlanjutan dan Struktur Ekonomi Masa Depan

Dari sudut pandang filsafat, program MBG adalah manifestasi dari keadilan sosial yang paling mendasar. Bagaimana kita bisa bicara tentang pemikiran besar, teknologi, atau demokrasi, jika urusan perut anak-anak bangsa belum selesai? Ini adalah urusan eksistensial manusia.

Secara ekonomi, program ini merupakan investasi jangka panjang (human capital investment). Dana yang bergulir untuk program makan gratis bukanlah pemborosan, melainkan stimulus ekonomi lokal. Petani, peternak, dan UMKM katering di daerah akan bergerak. Ini adalah cetak biru untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas menuju Indonesia Cerdas dan Indonesia Emas 2045.

Spiritualitas Kenegaraan: Melanjutkan Mandat Para Wali

Obrolan malam itu menyentuh titik paling esensial: spiritualitas dalam bernegara. Program MBG bukan sekadar bagi-bagi makanan, melainkan sebuah laku spiritual kenegaraan yang sangat mulia.

Ini adalah penjabaran dari amanah para pendiri bangsa dan doa para wali serta aulia Allah. Negara hadir untuk memastikan tidak boleh ada satu pun anak Indonesia, ibu hamil, atau bayi menyusui yang kelaparan di atas tanah yang subur ini. Melindungi kaum rentan adalah perintah Tuhan yang diadopsi ke dalam konstitusi.

Pasang Badan Melawan Badai Kritik

Tantangan pelaksanaan MBG ini tentu raksasa. Serangan, nyinyiran, dan bulian di media sosial terus bertubi-tubi meminta program ini dihentikan. Namun, di sinilah karakter asli seorang pemimpin diuji.

Presiden Prabowo memilih untuk pasang badan. Apapun situasinya, beliau tetap tegar berdiri melindungi anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus kepemimpinan bangsa. Sebuah ketegasan yang mengingatkan kita bahwa kedaulatan sejati dimulai dari isi piring anak-anak kita sendiri dengan makanan yang bergizi dan berkualitas.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)