Wartain.com |` Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama Tim Koordinasi dan Supervisi, Pencegahan Korupsi Terintegrasi (Korsupgah) melakukan rakor program pemberantasan korupsi terintegrasi, di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu, Kamis (21/11/2024).
Rakor tersebut dihadiri langsung Bupati Sukabumi, Sekretaris Daerah, Para Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Kabag Lingkup Setda, Camat, dan Perwakilan Kepala Desa dari 47 Kecamatan.
Kasatgas Pencegahan Wilayah II KPK-RI, Arief Nurcahyo menjelaskan, pihaknya hadir membantu Pemerintah Daerah untuk merealisasikan delapan sasaran program pemberantasan korupsi terintegrasi, diantaranya, perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, Manajemen ASN, optimalisasi pajak, dan manajemen BMD.
“Intinya melalui rakor ini untuk menciptakan komitmen bersama dari kita sekalian, baik itu OPD, Kecamatan, Lurah, dan Desa,” terangnya.
Monev tersebut kata Arief, bertujuan untuk melihat rencana aksi dan progres yang telah dijalankan Pemkab Sukabumi. Termasuk faktor penghambat jalannya program Monitoring Center Preventif (MCP).
“Ada dua agenda dalam kunjungan kami di Kabupaten Sukabumi, antara lain penguatan evaluasi agenda pemberantasan korupsi atau yang dikenal dengan Monitoring Center Preventif (MCP) dan bersilaturahmi dengan anggota DPRD terpilih 2024-2029,” jelasnya.
Arief mengingatkan kepada Pemda Sukabumi agar terus melakukan komitmen bersama dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi mulai dari tingkat Kabupaten sampai ditingkat Desa.
“Kami berharap kita semua yang ada di ruangan ini mudah-mudahan tidak ada yang terjerat kasus tindak pidana korupsi,” pungkasnya.
Pemkab Sukabumi Bersama Tim Korsupgah Gelar Rakor Bahas Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi
Bupati Sukabumi, H Marwan Hamami menyampaikan, pada tahun 2024 per Januari-November Pemda Sukabumi mendapat indeks capaian aksi pemberantasan korupsi terintegrasi melalui MCP sebesar 81,43 point. Sedangkan, untuk target minimal diangka 90 poin.
Dengan begitu, Pemda Sukabumi akan terus mengejar target minimal hingga waktu yang telah ditentukan oleh KPK dalam waktu dekat.
“Kita akan capai target indeks 90 poin tersebut sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh Tim Kosupgah,” ujarnya.
Dirinya menekankan seluruh kepala perangkat daerah sampai kepala desa untuk bersinergi membangun komitmen bersama dalam mengimplementasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Kabupaten Sukabumi.
“Yang paling penting adalah implementasi serta terbangunya komitmen bersama seluruh stakeholder, karena dalam pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan oleh sepihak, akan tetapi dibangun bersama-sama antara seluruh stakeholder dan lapisan masyarakat,” paparnya.
Rakor tersebut diharapkan memberikan pemahaman serta langkah-langkah konkret sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
“Tetap semangat, terus bersinergi, dan jaga amanah dengan sebaik mungkin,” tuturnya.***
Wartain.com || Benny Jozua Mamoto, pecinta burung hantu mendapat kesempatan untuk diuji sebagai calon Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta, Rabu (20/11/2024).
Pria murah senyum dan santun itu bersama empat calon lainnya akhirnya terpilih. Dia adalah mantan Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Ia diuji kelayakan dan kepatutannya sebagai calon Dewas KPK bersama sembilan calon lainnya pada Senin 18 November hingga Kamis 21 November 2024.
Melalui voting yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI, Kamis, 21/11/2024, dari 10 orang yang diuji, terpilih lima orang. Mereka kemudian ditetapkan sebagai Dewan Pengawas KPK.
Nama-nama Dewan Pengawas KPK terpilih periode 2024-2029 sebagai berikut:
Benny Mamoto : 46 suara, Chisca Mirawati: 46 suara, Wisnu Baroto : 43 suara, Sumpeno : 40 suara, Gusrizal : 40 suara,
Nama-nama ini akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan.
Selanjutnya nama-nama tersebut akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dilantik. Berikutnya akan ditentukan siapa yang menjadi Ketua Dewas KPK.
Dalam uji kelayakan dan kepatutan purnawirawan polisi berpangkat inspektur jenderal itu tentu tidak bercerita tentang hobinya mengoleksi benda-benda yang terdapat lambang burung hantu (owl).
Ia menyampaikan pendapatnya tentang masa depan KPK dikaitkan dengan pengalamannya dalam menangani kasus-kasus narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba).
Benny mengemukakan, operasi tangkap tangan (OTT) yang gencar dilakukan KPK diperlukan payung hukum yang mantap. Alasannya supaya tidak mudah dipersoalkan banyak pihak.
Benny mengaitkan pengalamannya sebagai polisi bahwa kewenangan penyidik tindak pidana narkoba untuk melakukan tangkap tangan diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009.
Ia melihat ada kesamaan yang dilakukan dalam OTT KPK. Dalam aturan itu penyidik narkoba bisa melakukan teknik control delivery atau penyerahan di bawah pengawasan.
“Kami melihat dalam hal ini OTT KPK, mirip-mirip dengan teknik penyidikan penyerahan di bawah pengawasan,” kata Benny.
Benny dalam uji kelayakan dan kepatutan tersebut mengatakan, sampai sekarang belum ada aturan khusus di undang-undang yang mengatur tentang OTT yang dilakukan KPK. Menurut Benny, hal itu rawan untuk dipersoalkan sejumlah pihak.
Mantan Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto Terpilih Sebagai Dewas KPK (foto : Istimewa)
Mendirikan Museum Burung Hantu
Kembali ke hobi Benny J Mamoto seperti yang pernah dituturkan pada kami di Organisasi Pers Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), kesukaannya terhadap burung hantu atau benda-benda berlambang burung hantu tidak tanggung-tanggung.
Ia mencarinya hingga ke berbagai negara. Bahkan Benny kemudian mendirikan museum burung hantu (owl) pertama di Indonesia, dengan nama Museum Manguni. Dan, mendapat penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI).
Ide pendirian museum ini muncul ketika Benny melakukan perjalanan ke beberapa negara seperti Jepang, Korea, Thailand, China, Malaysia, Italia, dan negara-negara lainnya.
Awalnya, Benny menemukan museum burung hantu di Penang (Malaysia), Jepang, Korea, Thailand.
Museum berisi koleksi aneka ragam bentuk manguni yang terbuat dari kayu, logam, plastik, kaca, keramik, kain, mata uang kertas dan logam, materai dan sebagainya.
“Saya berpikir, mengapa di Sulawesi Utara, Kabupaten dan kota lambangnya manguni, gereja terbesar GMIM lambangnya manguni, dan berbagai ormas juga lambangnya manguni, tetapi tidak memiliki museum seperti di beberapa negara tersebut,” kata dia.
Padahal di masyarakat Minahasa, manguni dianggap lambang kearifan lokal. Sebelum ada teknologi, leluhur Minahasa menggunakan bunyi, manguni sebagai petunjuk.
Manguni diberikan tempat yang khusus karena dianggap membantu masyarakat dengan memberi petunjuk atau tanda akan terjadinya sesuatu peristiwa.
Sejak saat itu, muncul ide Benny untuk membangun Museum Manguni. Ia mulai berburu buku tentang burung hantu di berbagai negara, termasuk mendapatkan koin mata uang Yunani kuno yang bergambar manguni.
“Akhirnya istri dan anak-anak saya serta teman-teman ikut membantu berburu koleksi berbagai benda yang berkait dengan burung hantu dari berbagai negara. Sampai saat ini terkumpul sekitar 1.426 koleksi manguni,” tuturnya.
Untuk mengedukasi generasi muda, Benny dibantu tim, mengumpulkan data dan informasi tentang persebaran burung hantu di dunia, spesiesnya, pelestariannya, dan sebagainya. Bahkan di dunia, ada sekitar 130 kota menggunakan lambang manguni.
Banyak pengunjung tertarik dengan lambang-lambang kota di dunia ini. “Bila dibandingkan dengan lambang kabupaten dan kota di Sulawesi Utara maka sesungguhnya kita sejajar dengan 130 kota di dunia tersebut. Ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi Masyarakat Sulawesi Utara,” tutur Benny yang bercerita pada kami.
Di kompleks Pusat Kebudayaan Sulawesi Utara “Pa’dior” di Jl. Pinabetengan, Tompaso, Minahasa, Sulawesi Utara, ada beberapa hal baru dan pertama kali ada di Indonesia. Nama “Pa’dior” (bahasa daerah Tontemboan) artinya terdepan atau terutama, atau bisa dimaknai sebagai pelopor.
Di lokasi “Pa’dior” ada empat museum, yakni Museum Wale Anti Narkoba (WAN), Museum Manguni, Museum Budaya Pinawetengan, dan museum yang berisi koleksi rekor yang diberi nama Museum Rekor Benny J Mamoto.
Di Museum Rekor Benny J Mamoto, Anda akan menyaksikan tujuh rekor dunia Guinness World Records dan ada 32 rekor MURI. Sepengetahuan Benny, di sini adalah koleksi rekor terbanyak di Indonesia.
Di area Pa’dior Anda akan menyaksikan tiga wujud Guinness World Records berupa terompet kontra bass terbesar di dunia yang dapat dibunyikan, kolintang raksasa terbesar di dunia, dan kain tenun pinawetengan terpanjang.
Dengan tambahan dua penghargaan rekor MURI, maka koleksi Museum Rekor Benny J Mamoto menjadi 34. Terakhir MURI diterima Kamis, 14 Desember 2023.
Penghargaan MURI diterima Irjen Pol (Purn) Dr Benny Jozua Mamoto, SH, MSi, demikian gelar lengkapnya, selaku Ketua Umum Yayasan Institut Seni Budaya Sulawesi Utara (YISBSU).
Jaya Suprana selaku pendiri MURI menyerahkan langsung dua rekor MURI kepada Benny. Kedua penghargaan MURI itu diberikan pertama untuk Museum Wale Anti Narkoba (WAN) yang pertama kali ada di Indonesia. Didirikan oleh Benny dan diresmikan 28 Februari 2014 oleh Ibu Djoko Suyanto.
Penghargaan rekor MURI kedua yang juga diterimanya untuk museum burung hantu yang ia dirikan, yaitu Museum Manguni. Museum ini juga yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Museum diresmikan 7 Juli 2017.
Museum Wale Anti Narkoba merupakan museum tipe A satu-satunya di Sulawesi Utara. Saya bersyukur atas capaian ini karena tidak mudah untuk memenuhi ketentuan dan standar dalam borang akreditasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi,” kata Benny Jozua Mamoto yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat.***
Wartain.com || Organisasi aktivis Barikade ’98 meminta Kementerian BUMN tiru Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mewajibkan para ASN menyanyikan lagu Indonesia raya setiap hari pukul 10 WIB.
Ketua Divisi Ekonomi Maritim, Dewan Pimpinan Nasional Barikade 98, Ruscain Qurboni mengatakan, kebijakan tersebut merupakan kebijakan positif yang dapat menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan ASN.
Menurut dia, upaya yang sama juga bisa diterapkan di semua Badan Usaha Milik Negara di seluruh Indonesia. Dimana para pegawai BUMN juga diwajibkan menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap hari, sebelum waktu bekerja dimulai.
“Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada setiap pegawai BUMN,” ujar Ruscain dalam pernyataan persnya pada Senin (14/6/2021).
Ia menambahkan, kebijakan tersebut juga bisa mencegah pegawai BUMN terpapar oleh paham radikal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila yang menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut dia, paham-paham tersebut sangat mungkin menyusup ke lingkungan BUMN, dan sudah indikasi ke arah sana. Ia mencontohkan, salah satunya ada seorang pegawai BUMN yang diduga terlibat dengan aksi teror bom bunuh diri, di gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu.
“Keberadaan kelompok radikal dalam BUMN dapat berdampak negatif pada kemajuan BUMN itu sendiri,” tegar Ruscain yang juga salah satu aktivis 98.
Kewajiban menyanyikan lagu Indonesia Raya di ruang publik pertama kali dicetuskan oleh Sultan Yogyakarta Hamengku Buwono X (HB X), pada momentum Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2021 lalu. Langkah tersebut kemudian diadopsi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo.
Sejak Juni 2021, ia mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) menyanyikan Indonesia Raya, setiap hari pukul 10 wib. Tak hanya itu, Tjahjo juga mewajibkan pembacaan teks Pancasila. Ia mengaku melahirkan kebijakan ini karena terinspirasi Sultan Yogyakarta Hamengku Buwono X (HB X).***
Wartain.com || Diduga akibat curah hujan dengan intensitas tinggi, tebing longsor dan tanahnya menutup akses jalan milik pemerintah Provinsi Jawa Barat, tepatnya Jalan Raya Sukabumi – Sagaranten, di Kampung Cijangkar, Desa Cijangkar, Nyalindung, Sukabumi, Rabu (20/11) sore.
Dari pantauan lapangan, nampak kemacetan parah dan tertutupnya akses jalan provinsi di wilayah tersebut.
Kepada awak media, Petugas Penanggulangan Bencana Kecamatan (P2BK) Nyalindung, Ahmad kepada mengungkap, bencana tanah longsor yang terjadi usai Ashar dan pas disaat hujan deras dengan intensitas tinggi.
“Untuk data sementara, tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka akibat bencana tanah longsor ini,” ujarnya.
Juga disampaikan Ahmad, Berdasarkan asesmen petugas di lapangan, tanah longsor tersebut telah menutup badan jalan Provinsi Jawa Barat sepanjang 50 meter.
“Akibatnya, akses lalu lintas dari arah Sukabumi – Sagaranten, maupun arah sebaliknya tidak bisa dilintasi, karena tertutup material longsoran. Jalan provinsi sendiri tidak bisa dilintasi untuk sementara waktu, dikarenakan badan jalan tertutup total oleh material longsor. Sementara, untuk kendaraan roda dua masih bisa dilintasi, namun dengan pemberlakukan akses buka tutup,” imbuhnya.
Pihaknya menghimbau kepada seluruh masyarakat , khususnya kepada seluruh pengguna jalan yang hendak melintas ke arah jalan Sukabumi – Sagaranten ataupun sebaliknya agar sementara menghindari jalur tersebut.
“Lebih baik mencari jalan lain saja, dan kita sudah koordinasi dengan pihak PU Provinsi Jawa Barat. Iya, katanya sekarang sedang diluncurkan satu unit alat berat untuk mengeruk material longsoran,” tandas Ahmad.***
Wartain.com || Fery Supriyadi, SH, anggota yang sekaligus sebagai Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), melaksanakan reses yang bertempat di MDTA Nurul Iman, Desa Cimanggu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Rabu (20/11/2024).
Reses tersebut merupakan masa sidang ke-1 yang dilakukan Fery untuk menerima aspirasi warga yang ada di Dapil 3, sebagai wilayah konstituennya.
Fery menyebutkan ada banyak aspirasi yang disampaikan warga, salah satunya adalah tentang infrastruktur, penerangan dan yang paling banyak itu tentang kesempatan kerja atau lowongan kerja.
“Menyikapi lowongan kerja yang sekarang masih terbranding dengan rekrutmen fee nya terutama di Cikembar yang masuk kawasan industri, itu sangat memprihatinkan, ya khususnya saya sebagai warga pribumi Cikembar,” ucapnya kepada jurnalis wartain.com Rabu 20/11/2024.
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi Partai Golkar Fery Supriyadi Gelar Reses Temui Warga Cikembar (foto : wartain.com/Intan)
“Untuk itu ada beberapa langkah yang akan kita tempuh selain langkah formatif di pemerintahan ada beberapa langkah persuasif yang akan saya lakukan tentunya dengan masyarakat, dengan Desa, dengan Kecamatan dan beberapa tokoh masyarakat juga melibatkan beberapa perusahaan,” tambahnya.
Ia pun menyebutkan semua perusahaan di Kecamatan Cikembar agar bersama-sama bisa membantu berkontribusi menyelesaikan pengangguran yang ada di Kecamatan Cikembar.
Selain membahas permasalahan lowongan kerja dalam reses tersebut juga tentunya ia menerima aspirasi terkait kelangkaan pupuk.
“Ada beberapa kelompok tani yang puluhan tahun mengajukan proposal sampai hari ini belum mendapatkan bantuan seperti traktor,” tuturnya
Diakhir sesi, ia menegaskan bahwa semua aspirasi dari warga akan menjadi prioritas utama yang nantinya ia akan perjuangkan nanti di Jajaway (gedung dewan-red).***
Wartain.com || Mengusung tema “Mejadi Agen Perisai yang Handal Bikin Konten Digital”, BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perisai Cabang Sukabumi, bertempat di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi, Rabu 20/11/2024.
Kegiatan tersebut selain Monitoring Evaluasi (Monev) juga bertujuan agar para perisai lebih dapat mengikuti perkembangan era digital, diantaranya bagaimana membuat konten yang baik untuk Media Sosial (Medsos).
Evi Haliyati Rachmat Kepala bidang kepesertaan program khusus dan keagenan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi dalam sambutannya mengatakan bahwa semua orang harus mengikuti perkembangan saat ini dimana semua orang serba digital.
“Sekarang adalah masa yang selalu disebut generasi Z, dimana semua sudah serba digital, apa-apa sudah serba media sosial, semua pesan disampaikan melalui medsos. Jadi untuk itu mari kita belajar bagaimana kita menggunakan medsos dengan baik supaya pesan yang kita sampaikan baik pula,” ucapnya.
“Apalagi sebagai agen Perisai, selain sosialisasi door to door kita harus bisa bersosialisasi dengan menggunakan medsos, agar orang bisa lebih cepat mengetahui manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan,” tambahnya.
Pada gelaran monev tersebut diisi oleh pemateri dari Diskominfo Kota Sukabumi, dan pemateri lain untuk para agen Penggerak Jaminan Sosial (Perisai) se-Sukabumi Raya.
Diakhir sesi pada monev tersebut, menjadi ajang perpisahan bagi Kabid Kepesertaan khusus, dan keagenan BPJSTK Cabang Sukabumi, karena mendapatkan promosi menjadi Kepala Cabang (Kacab) di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung.***
Wartain.com || Evi Haliyati Rachmat, Kepala bidang kepesertaan program khusus dan keagenan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi, kini mendapatkan promosi menjadi Kepala Cabang (Kacab) di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung.
Dari informasi yang didapatkan, Evi mulai efektif bertugas menjadi Kacab Pangkal Pinang pada tanggal 25 November 2024 mendatang.
Evi menyebutkan bahwa ia bertugas di Sukabumi sebagai Kabid Kepesertaan Khusus dan keagenan BPJS Ketenagakerjaan sudah Dua setengah tahun.
“Insya Allah ini sudah yang terbaik saya berikan untuk Sukabumi, untuk Perisai Sukabumi dan tentunya untuk BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi. Selama saya bertugas disini tentu saya ada kesalahan untuk itu saya mohon maaf,” ucapnya kepada jurnalis wartain.com setelah acara Monev Agen Perisai, Rabu 20/11/2024.
Kabid Kepesertaan Khusus BPJSTK Sukabumi Promosi jadi Kacab, ini Pesannya! (Foto : wartain.com/Intan)
Ia pun mengucapkan terimakasih kepada semua wadah, semua Perisai dan juga BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi, karena sudah berjuang bersama, berjalan bersama, dan tentunya sama-sama membawa misi pemerintah di Sukabumi.
“Titip Sukabumi! Sukabumi sudah berjaya dan pastinya akan berjaya lagi, lindungi sebanyak-banyaknya masyarakat, jadikan semua melek jaminan sosial, angkat derajat masyarakat dengan mengajak mereka menjadi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” pungkasnya.
Ia merupakan sosok kepala bidang yang dikenal ramah, selalu support para wadah dan agen Perisai sehingga agen Perisai Sukabumi menjadi juara di Provinsi.***
Wartain.com || Pemerintah secara resmi telah melakukan penyesuaian tarif baru untuk pembuatan dokumen perjalanan termasuk paspor melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024.
Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian. Disamping itu, penyesuaian ini diharapkan dapat menciptakan variasi layanan yang lebih beragam. Sehingga, masyarakat dapat memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, baik dalam hal waktu pengurusan maupun jenis layanan yang diberikan.
Humas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi, Ahsan Harlan menyebutkan, tarif baru pembuatan dokumen perjalanan termasuk paspor tercantum pada PP Nomor 45 Tahun 2024, pada pasal 1 ayat 1 huruf c, tentang pelayanan keimigrasian.
Dalam peraturan baru diatur masa berlaku paspor, yaitu lima tahun dan sepuluh tahun,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan, penyesuaian tarif baru pembuatan dokumen perjalanan termasuk paspor berlaku 60 hari setelah PP Nomor 45 Tahun 2024 ditandatangani.
“Dalam beleid tersebut, tercatat bahwa kenaikan tarif tersebut akan berlaku 60 hari setelah PP 45/2024 diundangkan. PP tersebut diteken Presiden Joko Widodo pada 18 Oktober 2024. Jika dihitung, maka 60 hari setelahnya jatuh pada 17 Desember 2024,” jelas Ahsan.
Berikut daftar lengkap kenaikan tarif pembuatan paspor berdasarkan PP 45/2024 :
Paspor biasa non elektronik masa berlaku 5 tahun, biaya Rp. 350 ribu
Paspor biasa non elektronik masa berlaku 10 tahun, biaya Rp. 650 ribu
Paspor biasa elektronik masa berlaku 5 tahun, biaya Rp. 650 ribu
Paspor biasa elektronik masa berlaku 10 tahun, biaya Rp. 950 ribu
Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI, biaya 100 ribu
Surat perjalanan laksana paspor untuk WNA, biaya 150 ribu
Layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama, Rp. 1 juta.
Dengan diberlakukannya PP Nomor 45 Tahun 2024, pemerintah berharap masyarakat dapat menerima kebijakan ini sebagai bentuk upaya peningkatan pelayanan yang lebih baik dan sejalan dengan tuntutan zaman. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk segera menyesuaikan diri dengan perubahan tarif baru yang telah ditetapkan.***
Wartain.com || Seluruh pegawai ASN dan non-ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Barat melakukan Komitmen Bersama Pencanangan Pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Aula Kihajar Dewantara Kantor Disdik Jabar, Kota Bandung, Selasa (19/11/2024).
Plh. Kadisdik Jabar, Bambang Tirtoyuliono menuturkan, sektor pendidikan punya tugas memberikan pelayanan, baik di internal maupun eksternal.
“Hari ini kita berkomitmen mewujudkan WBK. Ini adalah tonggak sejarah di sektor pendidikan Jabar, kami siap melaksanakan tugas pokok dan fungsi agar terbebas dari korupsi,” tegasnya.
Perwakilan dari Inspektorat Jabar, Rina Rahdianawati pun mengimbau agar pencanangan ini betul-betul dilanjutkan dengan pembangunan zona integritas.
Ia memaparkan, ada 6 area perubahan yang harus mulai dibangun. Pertama, manajemen perubahan yang mulai dibangun dari level pimpinan untuk membangun agen-agen perubahan. Kedua, penataan tata laksana, ketiga peningkatan akuntabilitas, keempat manajemen sumbar daya manusia, kelima aspek pengawasan.
“Pengawasan menjadi bobot yang paling penting, apakah Disdik sudah membangun unit pengendali gratifikasi? Apakah Disdik sudah membiasakan membangun whistleblowing system yang harus dibuat mekanismenya?” ujarnya.
Berikutnya, tambahnya, pengelolaan pengaduan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. “Setelah ini, mari kita mulai membangun satu tahun, berikutnya 2026 kita akan ajukan Disdik Jabar mendapatkan predikat WBK. Selamat membangun komitmen untuk membangun zona intregritas mulai dari hari ini!” ajaknya.
Pencanangan ini diikuti oleh seluruh pejabat struktural Disdik Jabar serta pegawai ASN dan non-ASN di lingkungan Disdik Jabar.***
Wartain.com || Kantor Imigrasi Kls II Non TPI Sukabumi terus gencar lakukan sosialisasi terkait kenaikan tarif Pembuatan paspor. Hal itu disampaikan oleh Kasubsi Humas Kanim Sukabumi Ahsan Harlan, Rabu (20/11/2024).
Kepada awak media, Ahsan mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan giat penyebaran informasi terkait adanya layanan elektronik paspor dan informasi kenaikan tarif paspor pada Desember mendatang,
” Iya, melalui berbagai metode yang efektif, kami ingin memastikan bahwa informasi tersebut sampai ke masyarakat. Kali ini, kami memberikan penyebaran informasi ke kemenag kabupaten sukabumi,” ucapnya.
Disampaikan juga, diantara metode yang dilakukan melalui media online, radio dan jejaring serta instansi terkait.
“Pemerintah daerah, Kemenag, travel umroh, KBIH dan berbagai instansi serta lembaga terkait telah kami Sosialisasikan terkait telah adanya elektronik paspor dan kenaikan tarif tersebut,” imbuhnya.
Lebih lanjut Ahsan menyampaikan, sosialisasi dan penyebaran informasi ini akan terus laksanakan sampai Desember 2024 mendatang dengan jejaring media massa, instansi dan lembaga maupun datang langsung ke masyarakat.***
