Oleh: Muhammad Fadlan Anshori/Guru Honorer

Wartain.com – Di momentum peringatan Hari Lahir Hari Lahir Pancasila, kita diajak kembali merenungkan makna sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai seorang guru honorer, saya memandang bahwa semangat Pancasila bukan hanya sekadar slogan yang diperingati setiap tahun, tetapi harus benar-benar hadir dalam kebijakan pendidikan yang menyentuh aspek paling mendasar, yaitu keadilan bagi para pendidik.

Pertanyaan sederhana namun mendasar patut kita renungkan bersama: dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, mana yang harus lebih dahulu menjadi perhatian, pembangunan sarana dan prasarana atau kesejahteraan guru?

Tentu, sarana dan prasarana memiliki peran penting dalam menunjang proses pembelajaran. Ruang kelas yang nyaman, fasilitas sanitasi yang layak, dan lingkungan sekolah yang memadai adalah bagian dari standar pendidikan yang harus dipenuhi. Namun secara akademik dan filosofis, fasilitas hanyalah alat bantu. Sementara ruh utama pendidikan tetap berada pada kualitas, dedikasi, dan kesejahteraan guru sebagai aktor utama yang menghidupkan proses belajar itu sendiri.

Guru bukan sekadar pelengkap sistem pendidikan, melainkan fondasi utama pembentukan karakter dan peradaban bangsa. Ketika kesejahteraan guru, khususnya guru honorer, masih berada pada titik yang memprihatinkan, maka sesungguhnya kita sedang menghadapi paradoks dalam pembangunan pendidikan. Bagaimana mungkin kita berharap lahir generasi unggul jika para pendidiknya masih harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar?

Dalam perspektif akademis, investasi terbesar dalam pendidikan bukan pertama-tama pada bangunan, melainkan pada sumber daya manusianya. Sekolah yang megah tidak akan menghasilkan pendidikan bermutu tanpa guru yang sejahtera, tenang secara psikologis, dan dihargai secara profesional.

Hari Lahir Pancasila seharusnya menjadi momentum evaluasi bersama. Keadilan sosial dalam pendidikan harus dimulai dari keberpihakan terhadap kesejahteraan guru. Sebab memperhatikan guru bukan berarti mengabaikan sarana prasarana, melainkan menempatkan prioritas secara proporsional dan berkeadilan.

Sebagai guru honorer, saya tidak sedang menolak pembangunan fasilitas sekolah. Saya hanya mengajak kita semua berpikir lebih jernih: sebelum mempercantik tembok sekolah, sudahkah kita memastikan bahwa para guru yang mengisi ruang-ruang kelas di dalamnya telah merasakan kesejahteraan yang layak?

Karena pada akhirnya, sekolah yang kuat bukan hanya dibangun oleh kokohnya bangunan, tetapi oleh kokohnya penghargaan terhadap guru.

Selamat Hari Lahir Pancasila!

Mari wujudkan keadilan sosial dalam pendidikan, dimulai dari memuliakan guru.***

Editor : Aab Abdul Malik

(DH)

Oleh: Dadang Sahroni/Warek I UMN Sukabumi & Presidium MD KAHMI Sukabumi

Wartain.com – Setiap tanggal 1 Juni, kita memperingati Hari Lahir Pancasila. Bagi dunia pendidikan, hari ini bukan sekadar seremoni upacara. Ini momentum untuk bertanya: sejauh mana Pancasila benar-benar hidup di ruang kelas, laboratorium, dan kampus kita.

Dadang Sahroni, Wakil Rektor I Universitas Madani Nusantara (UMN) Sukabumi dan Presidium MD KAHMI Sukabumi, meyakini bahwa Pancasila adalah jiwa pendidikan nasional. Tanpa Pancasila, pendidikan hanya mencetak otak cerdas tapi kehilangan arah moral.

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengingatkan kampus untuk tidak melahirkan cendekiawan yang sombong ilmu. Pendidikan harus menumbuhkan adab dulu, baru ilmu. Karena bangsa ini butuh sarjana yang takut Tuhan, bukan hanya pintar teori.

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menuntut dunia pendidikan menolak segala bentuk kekerasan, bullying, dan diskriminasi. Kampus harus jadi rumah kedua yang paling aman. Mahasiswa belajar beradab sebelum mereka terjun ke masyarakat.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia,  adalah jawaban atas tantangan polarisasi hari ini. Di UMN Sukabumi dan kampus lain, ruang kelas harus jadi laboratorium toleransi. Beda suku, agama, dan pilihan politik boleh, tapi ukhuwah dan Bhinneka Tunggal Ika harus di atas segalanya.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, relevan sekali dengan cara kita belajar. Pendidikan bukan transfer data satu arah. Mahasiswa harus dilatih berpikir kritis, berani berdiskusi, tapi tetap beretika. Demokrasi dimulai dari cara kita berdebat di kelas.

Sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, jadi PR terbesar dunia pendidikan. Akses pendidikan yang adil, beasiswa untuk anak kurang mampu, dan kampus yang peduli pada UMKM sekitar. UMN Sukabumi terus berikhtiar agar tidak ada anak bangsa yang tertinggal karena masalah ekonomi.

Tantangan zaman makin kompleks: AI, hoaks, dan budaya instan. Di sinilah Pancasila jadi kompas. Teknologi boleh maju, tapi jangan sampai mengikis rasa kemanusiaan. Mahasiswa harus jadi agent of change yang menguasai teknologi, tapi hatinya tetap Indonesia.

Peran dosen dan guru juga bergeser. Kita bukan lagi “dewa pengetahuan”. Kita adalah fasilitator yang menanamkan nilai Pancasila lewat keteladanan. Kalau dosennya disiplin, jujur, dan peduli, mahasiswanya akan meniru. Pendidikan karakter tidak bisa di-zoom, harus diteladani.

Sebagai bagian dari KAHMI, kami percaya alumni punya tanggung jawab besar. Setelah lulus, jangan hanya jadi profesional hebat. Jadilah warga negara yang mengamalkan Pancasila di kantor, di keluarga, di komunitas. Karena Indonesia Emas 2045 hanya bisa dicapai kalau lulusannya punya integritas.

Hari Lahir Pancasila harus jadi pengingat bagi seluruh civitas akademika: mari kita jadikan kampus sebagai tempat menyemai nilai-nilai luhur bangsa. UMN Sukabumi berkomitmen mencetak lulusan yang cerdas, berakhlak, dan cinta tanah air. Selamat Hari Lahir Pancasila. Merdeka Belajar, Berjiwa Pancasila!(***)

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

Wartain.com – Momentum 1 Juni 2026 jadi bahan evaluasi *Ketua Umum PPJNA 98, Anto Kusumayuda*. Ia melihat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bergerak dalam koridor Pancasila. Kebijakannya tidak berhenti di target pertumbuhan, tapi masuk ke ranah keadilan sosial dan pemerataan yang selama ini jadi PR bangsa.

Anto menggarisbawahi: Pancasila bukan pajangan di ruang sidang. Ia harus turun ke jalan, ke desa, ke pasar, ke sekolah. Setiap kebijakan publik yang lahir harus bisa diukur: apakah rakyat kecil ikut diuntungkan atau tidak. Kalau iya, berarti itu kebijakan berjiwa Pancasila.

“Prabowo membuktikan Pancasila bisa dieksekusi,” kata Anto, Senin 1/6/2026. Eksekusi itu terlihat saat pembangunan tidak hanya bicara angka PDB, tapi bicara harga beras, akses dokter, bangku sekolah, dan lapangan kerja. Rakyat tidak butuh teori, rakyat butuh bukti.

Fokus utama ada di *Sila ke-5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*. PPJNA 98 menilai pemerintah sekarang serius memastikan kue pembangunan tidak hanya dinikmati wilayah maju. Daerah 3T dan kelompok ekonomi lemah juga harus dapat porsi yang sama. Itu baru adil.

Negara, kata Anto, tidak boleh absen. Tugas negara hadir saat rakyat butuh pendidikan murah, layanan kesehatan yang manusiawi, pangan yang stabil, dan pekerjaan yang layak. Semua itu bukan bantuan, tapi hak warga negara yang dijamin konstitusi dan Pancasila.

Keberpihakan seperti ini adalah DNA pemerintahan berideologi bangsa. Karena itu PPJNA 98 mendorong semua elemen untuk mendukung, bukan sekadar mengomentari. Bedah kebijakan boleh, tapi tujuannya harus sama: menaikkan kualitas hidup rakyat.

Pemerataan juga kunci *Sila ke-3: Persatuan Indonesia*. Indonesia itu kepulauan, bukan pulau Jawa saja. Kalau pembangunan timpang, persatuan hanya jadi slogan upacara. Tapi kalau listrik, jalan, internet, dan rumah sakit merata, maka rasa “kita Indonesia” akan tumbuh dengan sendirinya.

Anto mengingatkan, tidak ada pembangunan hebat yang lahir dari satu tangan. Pemerintahan Prabowo butuh mitra: masyarakat, pengusaha, kampus, ormas, sampai komunitas. Semangat gotong royong yang dulu mengusir penjajah, hari ini dipakai untuk mengusir kemiskinan dan kebodohan.

Target jauhnya adalah generasi muda. Mereka yang akan memikul Indonesia 2045. PPJNA 98 menekankan investasi SDM harus jalan sekarang: sekolah yang berkualitas, karakter yang ditempa, dan wawasan kebangsaan yang ditanam sejak dini. Tanpa itu, bonus demografi bisa jadi bom waktu.

Penutup Anto sederhana: “Pancasila itu kompas, bukan ornamen.” Kalau kompasnya dipakai, arahnya jelas. Indonesia akan lebih cepat sampai ke tujuan: maju, berdaulat, adil, dan makmur untuk semua. PPJNA 98 menyatakan siap mengawal setiap langkah yang berpihak pada rakyat dan persatuan.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

Wartain.com – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sukabumi, Nuruddin Zain Samsyi, mengajak seluruh anggota PWI dan lapisan masyarakat untuk merefleksikan kembali semangat Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni. Momentum bersejarah ini dinilai menjadi fondasi kuat dalam membangun daerah dan memperkokoh persatuan bangsa.

Nuruddin Zain yang akrab disapa Abah Anom, menegaskan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila mejadi pijakan utama dari arah perjuangan organisasi yang dipimpinnya. PWI Kabupaten Sukabumi saat ini mengusung Visi MASAGI (Maju, Sejahtera, Bersinergi) yang diwujudkan melalui Misi KUAT (Kolaboratif, Unggul, Amanah, dan Transformatif).

“Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 ini harus kita jadikan momentum emas. Kita perlu menguatkan kembali semangat juang untuk membangun diri, meningkatkan kapasitas organisasi, serta memompa etos kerja masyarakat,” ujar Nuruddin Zain dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).

Menurut Nuruddin, sinergi antara semangat Pancasila, visi MASAGI, dan misi KUAT akan menjadi motor penggerak utama dalam memberikan dukungan serta kontribusi terhadap program pembangunan Pemerintah Daerah dan nasional.

Target utama pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera secara material maupun spiritual. Keseluruhan target tersebut dirancang sebagai fondasi utama untuk merealisasikan Visi Indonesia Emas 2045.

Sementara target utama pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi sesuai visi yaitu mewujudkan masyarakat yang maju, unggul, berbudaya dan berkah (Mubarakah). Program pembangunan ini memerlukan kontribusi semua pihak, termsuk insan pers.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya peran pers dalam menjaga ruang publik yang kondusif. Melalui informasi yang akurat, edukatif, dan bertanggung jawab, wartawan dapat membantu menguatkan persatuan bangsa sekaligus mengawal jalannya pembangunan nasional.

“Mari kita jadikan peringatan ini sebagai titik balik untuk bekerja lebih keras, lebih jujur, dan lebih kompak demi kemajuan Sukabumi dan Indonesia,” pungkasnya.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

Wartain.com – 1 Juni 2026, Indonesia kembali memperingati Hari Lahir Pancasila. Bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi Disnakertrans, momentum ini lebih dari seremoni. Ini panggilan untuk meneguhkan kembali semangat persatuan, gotong royong, dan kebangsaan di tengah dinamika dunia kerja.

Mengusung tema nasional _“Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”_, peringatan tahun ini mengingatkan kita semua. Bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga fondasi paling kokoh untuk membangun hubungan yang harmonis, adil, dan produktif di setiap sektor, termasuk ketenagakerjaan.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Sigit Widarmadi, A.Md., S.E, menegaskan posisi Pancasila dalam dunia kerja. Menurutnya, nilai-nilai luhur Pancasila punya peran sentral dalam menciptakan hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

“Semangat musyawarah, persatuan, dan keadilan sosial harus jadi pedoman utama,” ujar Sigit. Tanpa tiga nilai itu, dialog bipartit bisa buntu, PHK bisa jadi konflik, dan produktivitas bisa runtuh. Pancasila hadir sebagai penengah yang adil untuk semua pihak.

Sigit menjelaskan, Pancasila mengajarkan hal mendasar: menghargai sesama manusia, menjunjung tinggi keadilan, dan mengedepankan kebersamaan dalam menyelesaikan persoalan. Tiga nilai ini sangat relevan untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan Sukabumi yang kondusif, tidak gaduh, tapi tetap progresif.

Atas dasar itu, Disnakertrans Kabupaten Sukabumi terus bergerak. Salah satu fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Caranya lewat berbagai program pelatihan kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja, sampai perluasan akses kesempatan kerja.

Semua program itu dirancang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Tujuannya jelas: melahirkan angkatan kerja Sukabumi yang bukan hanya siap pakai, tapi juga siap bersaing. Kompeten secara teknis, kuat secara karakter.

Menurut Sigit, pembangunan ketenagakerjaan yang berlandaskan Pancasila akan melahirkan output terbaik. Tenaga kerja yang profesional, berdaya saing tinggi di pasar global, namun tetap memiliki karakter kebangsaan yang kuat. Cerdas, tapi tidak melupakan jati diri bangsa.

Momentum Hari Lahir Pancasila 2026 ini, Disnakertrans Sukabumi mengajak seluruh elemen. Pekerja untuk bekerja dengan integritas. Pengusaha untuk berbuat adil pada pekerjanya. Pemerintah untuk terus hadir sebagai fasilitator. Semua bergerak dalam satu irama: irama Pancasila.

Harapannya sederhana tapi besar. Semoga nilai-nilai luhur Pancasila semakin mengakar sebagai fondasi dalam bekerja, berkarya, dan berkontribusi. Karena kemajuan Kabupaten Sukabumi dan Indonesia, dimulai dari tempat kerja yang damai, adil, dan gotong royong. Selamat Hari Lahir Pancasila.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

Wartain.com – Setiap 1 Juni, Indonesia kembali merayakan Hari Lahir Pancasila. Hari ini bukan sekadar tanggal di kalender, tapi pengingat bahwa lima sila adalah kompas bangsa. Dari Ketuhanan sampai Keadilan Sosial, semua mengarah pada satu tujuan: hidup layak untuk seluruh rakyat Indonesia.

Di momen inilah Sanusi, perwakilan Perisai BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi, mengajak kita menafsir ulang Pancasila lewat tindakan nyata. Katanya, Sila ke-5 “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” tidak akan terasa kalau masih ada pekerja yang bekerja tanpa perlindungan.

Siapa yang paling rentan? Para pekerja non-formal. Tukang ojek online, pedagang keliling, petani, nelayan, barista freelance, sampai ibu-ibu UMKM. Mereka masuk kategori Bukan Penerima Upah (BPU) — kerja keras setiap hari, tapi sering luput dari jaminan sosial.

Sanusi bilang, logikanya sederhana. Kalau pekerja formal punya BPJS Ketenagakerjaan dari kantor, kenapa pekerja BPU tidak? Padahal risiko mereka di lapangan justru lebih besar. Jatuh dari motor, terpeleset di dapur, atau sakit mendadak, dampaknya langsung ke dapur keluarga.

Kabar baiknya, BPJS Ketenagakerjaan sudah membuka pintu selebar-lebarnya untuk BPU. Aturannya fleksibel: peserta bisa memilih minimal 2 program dan maksimal 3 program, sesuai kebutuhan dan kemampuan iuran.

Program pertama yang wajib ada adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Ini tameng utama. Kalau kecelakaan kerja terjadi, semua biaya pengobatan sampai rehabilitasi ditanggung. Nggak perlu jual motor atau ngutang ke tetangga.

Program kedua, Jaminan Kematian (JKM). Kedengarannya berat, tapi penting. Kalau peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, ahli waris dapat santunan Rp42 juta. Uang itu bisa jadi bekal pendidikan anak atau modal usaha untuk istri/suami yang ditinggal.

Program ketiga, Jaminan Hari Tua (JHT). Ini tabungan masa depan. Iuran yang dibayar hari ini akan kembali utuh plus hasil pengembangan saat usia kita tidak kuat bekerja. Jadi, tua nanti tetap bisa tenang tanpa merepotkan anak cucu.

Sanusi menekankan, memilih 2 atau 3 program itu bukan beban, tapi bentuk merdeka finansial. Iuran JKK + JKM untuk BPU hanya Rp16.800 per bulan. Ditambah JHT totalnya 36.800 per bulan, jumlahnya masih jauh lebih ringan dari sebungkus rokok per hari. Tapi manfaatnya bisa menyelamatkan masa depan satu keluarga.

Di Hari Lahir Pancasila ini, Sanusi mengajak seluruh masyarakat, khususnya pekerja BPU, untuk segera mendaftar. Caranya gampang:  hubungi petugas Perisai BPJS Ketenagakerjaan terdekat, lewat aplikasi JMO, atau datang ke kantor cabang BPJS Ketenegakerjaan terdekat.

Nggak ada alasan “nanti aja” kalau urusannya nyawa dan masa depan. Pancasila lahir bukan untuk dihafal, tapi diamalkan. Dan salah satu cara paling nyata mengamalkannya hari ini adalah: melindungi diri sendiri. Karena pekerja yang terlindungi, adalah fondasi Indonesia yang adil dan sejahtera. Selamat Hari Lahir Pancasila. Mari daftar BPJS Ketenagakerjaan, mulai dari sekarang. Kerja Keras Bebas Cemas.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)