Oleh: BARIKADE 98

Wartain.com – Rupanya sejarah memang punya selera humor yang gelap tentang gerakan reformasi 98. Dua puluh delapan tahun kemudian, sebagian orang yang dulu berteriak paling keras tentang demokrasi justru terlihat paling sibuk mengamankan kenyamanan di sekitar kekuasaan. Dan setelah 28 tahun berlalu, pengkhianatan terbesar terhadap Reformasi ternyata bukan bukan datang dari sisa-sisa Orde Baru. Pengkhianatan itu justru datang dari dalam tubuh gerakan itu sendiri. Dari orang-orang yang dulu mengaku paling revolusioner, dari mereka yang dulu paling keras berteriak tentang demokrasi dan HAM.

Di titik inilah sejarah terasa seperti satire politik yang terlalu kejam untuk dipercaya. Sebagian eks aktivis 98 kini mendukung Prabowo Subianto dengan semangat yang nyaris spiritual. Sosok yang selama bertahun-tahun tidak pernah lepas dari kontroversi penculikan dan penghilangan paksa aktivis menjelang Reformasi, kini diperlakukan seperti tokoh yang harus dibela dari kritik sejarah. Dan ironinya terasa terlalu sempurna untuk disebut kebetulan.

Ironi politik macam apa ini? Dulu mereka menyebut penculikan aktivis sebagai kejahatan terhadap demokrasi. Sekarang mereka marah ketika publik mengingat sejarah itu. Dulu mereka bicara tentang penghilangan paksa dengan mata merah penuh amarah.
Sekarang mereka sibuk menjelaskan mengapa rakyat harus “move on.” Dulu mereka melawan kekuasaan karena dianggap otoriter. Sekarang mereka menjadi humas moral bagi kekuasaan yang memiliki bayang-bayang gelap pelanggaran HAM Reformasi 98. Dan yang paling menjijikkan: mereka melakukannya sambil tetap memakai identitas “Aktivis 98.” Seolah sejarah bisa dicuci dengan jabatan. Seolah darah para korban bisa diputihkan dengan pidato persatuan nasional. Seolah luka keluarga korban penculikan bisa disembuhkan dengan gelaran jamuan makan.

Mereka kini seperti mantan vegetarian yang menjadi duta rumah potong hewan: bukan sekadar berubah posisi, tetapi aktif mempromosikan apa yang dulu mereka kutuk. Dulu mengepal tangan melawan tirani. Sekarang mengepal proposal proyek sambil bicara tentang persatuan nasional. Dulu berteriak “lawan otoritarianisme!” Sekarang menjadi satpam moral penguasa.

Dan betapa tragisnya melihat sebagian aktivis berubah menjadi kipas angin hidup kekuasaan: berputar ke mana arah angin istana bertiup. Mereka menjadi tukang cuci jubah yang penuh darah orang yang saat ini mereka sembah, padahal dulu sangat membuat mereka marah.

Mereka mungkin lelah, maka saatnya sekarang mereka mengaku realistis. Mereka menyebut itu kedewasaan politik. Mereka menyebutnya ini strategi. Padahal sering kali itu hanyalah nama lain dari kelelahan moral dan kelaparan jabatan.

Sementara di sudut lain republik ini, keluarga korban penculikan masih hidup dengan luka yang tidak pernah selesai. Masih ada ibu yang menunggu anaknya pulang. Masih ada sejarah yang belum mendapatkan keadilan. Tetapi para mantan aktivis itu kini terlalu sibuk menikmati cahaya lampu kekuasaan untuk peduli pada bayangan orang-orang yang hilang.

Dulu mereka bicara tentang pelanggaran HAM dengan nada penuh amarah. Sekarang mereka bicara tentang stabilitas nasional dengan nada penuh kelembutan. Dulu mereka menuntut negara mengakui dosa sejarah. Sekarang mereka justru terlihat sibuk meminta rakyat melupakan sejarah demi rekonsiliasi. Tampaknya sebagian aktivis memang mengalami evolusi politik yang menarik sekaligus demoralisasi yang menjijikan : dari oposisi jalanan menjadi dekorasi moral kekuasaan.
Tentu saja tidak ada yang salah ketika aktivis masuk ke dalam pemerintahan. Demokrasi justru membutuhkan orang-orang yang memiliki pengalaman gerakan sosial untuk ikut mengelola negara. Masalahnya bukan pada keberadaan mereka di lingkar kekuasaan. Masalahnya adalah ketika mereka secara totalitas berubah dari pengontrol kekuasaan menjadi pembela tanpa kritik terhadap kekuasaan yang secara historis memiliki noda gelap pelanggaran HAM yang dulu dilawannhya.

Di situlah kritik sosial berubah menjadi tepuk tangan protokoler. Dan di republik ini, tepuk tangan sering kali jauh lebih menguntungkan daripada keberanian. Kita lalu menyaksikan fenomena yang unik: para mantan aktivis tampak lebih sensitif terhadap kritik kepada penguasa dibanding terhadap luka keluarga korban pelanggaran HAM itu sendiri. Lebih ironis lagi, sebagian dari mereka kini tampak sibuk menjadi “petugas kebersihan dan tukang cuci sejarah sejarah”: memoles citra kekuasaan, merelativisasi luka masa lalu, dan meminta publik melupakan tragedi penculikan aktivis atas nama rekonsiliasi nasional.

Mereka yang dulu curiga pada negara, kini justru curiga pada ingatan publik. Mereka terlihat sibuk merawat citra kekuasaan seperti petugas museum yang takut koleksi utamanya disentuh debu sejarah. Jika dulu negara dituduh gemar menculik orang, kini yang diculik justru ingatan kolektif masyarakat. Dan penculiknya bukan hanya negara, tetapi juga sebagian bekas aktivis yang dahulu mengaku melawan otoritarianisme.

Mereka kini terdengar sangat dewasa. Sangat realistis. Sangat moderat. Bahkan terlalu moderat, sampai-sampai kehilangan keberanian untuk berkata bahwa ada sejarah yang belum selesai. Ada hutang yang belum lunas dibayar tentang kawan mereka yang diculik dan dibunuh.

Yang menyedihkan, sebagian eks aktivis kini terdengar seperti sedang berperang melawan masa lalu mereka sendiri. Di titik tertentu, perubahan sikap politik memang sah. Demokrasi memberi ruang bagi setiap orang untuk berubah pandangan. Namun sejarah juga berhak bertanya: apakah perubahan itu lahir dari refleksi moral dan kepentingan bangsa, atau sekadar kompromi dengan kenyamanan dan akses kekuasaan sekalipun dengan harus memakan bangkai temannya sendiri?

Di situlah cita-cita Reformasi mulai kehilangan makna. Reformasi tidak runtuh karena serangan musuh-musuh demokrasi semata. Ia perlahan terkikis dari dalam oleh sebagian bekas pejuangnya sendiri yang memilih berdamai dengan kekuasaan. Karena besarnya tuntutan hidup, tidak siap miskin, beratnya beban perubahan gaya hidup dan yang lainnya memang karena karakter dan moral yang sejak awal memang busuk. Kalaupun dulu mereka ada di barisan gerakan reformasi, lebih karena gerakan reformasi bagi mereka ahanya sekedar momentum. Momentum karena kebetulan berdomisili di jakarta, momentum karena saat dijalan ada kerumunan massa aksi yang menuntut dia ikut bergabung, ada yang diajak teman untuk sekedar ikut meramaikan aksi dan juga tidak sedikit diantara mereka yang menjadi tokoh gerakan karena sebenarnya disiapkan atau menjadi bagian dari skenario kekuasaan tentara. Bahkan jika di lacak lebih jauh ke belakang, sebagian besar dari mereka tidak memiliki sejarah yang pernah hidup melakukan pendampingan atas kasus-kasus rakyat dilapangan dan tidak punya pengalaman panjang melukan pendidikan politik perlawanan rakyat di medan-medan dimana rakyat megalami penindasan.

Dan mungkin inilah tragedi terbesar Reformasi Indonesia: bahwa sebagian orang yang dahulu berdiri paling depan melawan otoritarianisme, kini justru menjadi pagar hidup bagi kekuasaan yang dulu mereka kritik dengan penuh kemarahan. Beginilah cara idealisme mati di zaman modern: bukan dibunuh secara brutal, tetapi dibius perlahan oleh akses kekuasaan, fasilitas negara, dan kenyamanan politik. Sekalipun kawan-kawan sendiri yang menjadi martir gerakan reformasi yang harus dikhianati.

Para aktivis adalah kelompok yang mulai percaya bahwa dosa sejarah bisa diputihkan dengan jabatan. Bahwa luka penculikan bisa disembuhkan dengan pidato persatuan. Bahwa kritik terhadap penguasa otomatis berarti ancaman terhadap bangsa. Padahal demokrasi justru sehat ketika kekuasaan terus dicurigai. Sebab kekuasaan, seperti gula bagi semut, selalu mengundang kerumunan orang yang awalnya datang membawa idealisme, lalu pulang membawa kartu akses. Yang menarik, mereka itu sampai masih senang dikenang sebagai “pejuang reformasi”. Mereka masih bercerita tentang demonstrasi, heroisme saat memimpin aksi massa, gas air mata, dan malam-malam konsolidasi gerakan. Padahal, bagi mereka yang telah berkhianat terhadap apa yang diperjuangkannya dulu saat dijalanan, mereka tidak memiliki hak sedikitpun atas masa lalunya itu. Perjuangannya telah terhapus oleh pengkhianatannya sendiri.

Maka untuk mereka yang masih percaya bahwa Reformasi bukan sekadar tanggal dalam buku sejarah, ada satu pelajaran penting yang harus dijaga: demokrasi tidak pernah benar-benar mati karena musuh di luar. Ia lebih sering mati pelan-pelan karena pengkhianatan dari dalam. Untuk kawan-kawan yang masih setia menjaga cita-cita Reformasi 98: jangan ikut mabuk oleh parfum kekuasaan. Tetaplah kritis meski sendirian dan jangan pernah menjadi manusia yang menjual kuburan kawannya sendiri demi tiket masuk ke istana. Karena sejarah selalu menyediakan satu tempat paling hina bagi pengkhianat perjuangan: diingat tanpa kehormatan. Dan bagi mereka, jangankan Surga, Neraka pun mungkin akan menolaknya.

Karena itu, tugas terbesar generasi hari ini bukan hanya melawan otoritarianisme, tetapi juga melawan godaan dari mereka yang dulu pernah kita lawan. Dari mereka yang dulu telah menghilangkan nyawa kawan-kawan kita seperjuangan. Sebab ketika aktivis berhenti kritis dan mulai sibuk menjadi pemaklum penguasa, saat itulah reformasi berubah dari gerakan moral menjadi sekadar merchandise politik nostalgia. Dan siapapun yang dengan tega memakan bangkai kawannya sendiri dimana kematiannya dijual dengan cara mura hanya untuk mendapatkan cuan dan kekuasaan, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang akan dihinakan oleh sejarah, agama dan tuhan yang diyakininya.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

Wartain.com – Pidato Presiden Prabowo Subianto pada sidang Paripurna DPR RI, Rabu 20 Mei 2026, memang sangat menggelegar. Bukan karena angka asumsi dalam penyusunan RAPBN 2027 realistis atau tidak, tetapi pada kerangka ekonomi makro ke depan. Permasalahan ekonomi dikemukakan secara gamblang. Hal yang paling disoroti bukan pada kegaduhan geopolitik, tetapi lebih banyak pada masalah internal, fokusnya pada masalah tata kelola sumber daya alam Indonesia.

Sangat tepat jika Presiden Prabowo mengungkap hampir semua kenyataan yang memang masalah kronis selama ini. Komoditas ekspor dari hasil sumber daya alam telah memperkaya sekelompok kecil orang dengan ribuan triliun rupiah. Ekonomi tumbuh 35% selama 7 tahun terakhir, tetapi UMKM banyak yang terpuruk. Jumlah rakyat yang menghadapi kemiskinan dan kesenjangan tidak menurun secara signifikan.

Presiden juga menunjukkan data keuntungan dari ekspor sekitar US$ 430 miliar dan capital outflow sekitar Rp 350 miliar, sehingga tersisa di dalam negeri hanya sekitar US$ 100 miliar. Bahkan diduga angka yang dilaporkan sering lebih kecil dari hasil fakta penjualan, termasuk karena adanya praktik manipulasi seperti under invoicing, under counting, dan transfer pricing. Belum lagi hasil penyelundupan kayu, ikan, hasil tambang, migas, dsb, yang nilainya juga ratusan triliun rupiah.

Tentu saja devisa tidak semua masuk ke dalam negeri. Kekayaan kita bocor di mana-mana. Dugaannya untuk menghindarkan pajak dan pembayaran royalti. Selama ini pemerintah mengakui kurang pengawasan. Bahkan hukum tidak ditegakkan. Tata kelola sumber daya alam kita sangat koruptif sehingga perlu direformasi besar-besaran.

Jika dilaporkan dengan benar dan devisa disimpan di dalam negeri, maka APBN seharusnya jauh lebih besar dan yakin mampu meningkatkan gaji guru, ASN, subsidi kepada nelayan dan petani, serta kepada kaum miskin. Rasio APBN terhadap PDB Indonesia hanya sekitar 11%, jauh di bawah negara Filipina, Vietnam, Malaysia, dsb. Ketahanan rupiah terhadap USD juga akan lebih kuat. Banyak data disampaikan Presiden memperkuat argumennya.

Kita patut menghargai keberanian Presiden mengungkapkan persoalan ini karena keterbukaan ini akan menyinggung perilaku sebagian besar orang-orang terkaya di republik ini. Tetapi kita berharap solusinya efektif untuk menyelesaikan permasalahan, dan tidak menimbulkan masalah baru. Rakyat pasti mendukung, tentu dengan akal sehat.

Solusi yang disampaikan oleh Presiden sudah dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). BUMN ditunjuk sebagai marketing body untuk komoditas yang berasal dari kekayaan alam kita. Perusahaan swasta yang telah kaya raya selama ini tidak boleh mengekspor sendiri, wajib melalui BUMN yang ditunjuk.

Di sini kita perlu tarik napas panjang. Apakah kebijakan ini bisa jadi solusi? Apakah tidak akan menimbulkan permasalahan baru? Apakah ada jaminan kalau kebocoran atau korupsi bisa dihilangkan jika dilakukan oleh BUMN dengan hak monopoli? Semua ini patut dikaji lebih lanjut.

Sebenarnya, permasalahan ekonomi kita adalah high cost economy, transparansi kebijakan, dan keakuratan data. Tata kelola itu bukan soal pelaku usaha swasta atau BUMN, tetapi soal pengawasan dan penegakan hukum dari pemerintah. Ada juga soal regulasi dan perizinan.

Sebagai contoh, bursa saham siang ini, saat Presiden menyampaikan pidato, langsung terjungkal balik arah menjadi merah merona. Signal tentang pengalihan ke BUMN belum bisa ditelaah oleh pasar. Rasa terkejutnya masih mendominasi. Pemilik modal menarik dananya dari bursa. Investor asing juga melakukan penjualan saham membabi buta. Kurs Rupiah melemah di atas Rp 17.700 per USD. Begitulah sambutan investor bursa siang ini, meskipun beberapa hari terakhir telah beredar kebijakan baru ini.

Ke depan pasti ramai diskusi publik baik di media sosial maupun di ruang formal. Bagaimana pula respon para pelaku usaha terkait, apakah bisa menerima kebijakan baru ini? Atau pemerintah akan mengambil tindakan hukum atas praktik penyimpangan selama ini, termasuk kepada pelaku transfer pricing dan under invoicing?

Masalah kejujuran dan keterbukaan data/informasi dari pihak pemerintah dan pengusaha juga masih belum selesai. Sistem dan penegakan hukum perlu direformasi. Dari pidato Presiden kita sadar bahwa tugas pemerintah masih sangat berat. Kita sebagai rakyat perlu memberikan dukungan penuh.

Sebagai catatan akhir, pada intinya kita membutuhkan sistem ekonomi yang bersaing sehat, efisien, produktif, dan berdaya saing, serta manfaatnya dapat langsung dinikmati oleh rakyat banyak. Korupsi harus diberantas dan hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu. Inilah tata kelola ekonomi yang kita butuhkan. Semoga bermanfaat.***

Penulis : Ir. S Benny Pasaribu, MEc PhD/Mantan Ketua Panitia Anggaran DPR RI/Mantan Ketua KPPU RI

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)