Wartain.com – Pidato Presiden Prabowo Subianto pada sidang Paripurna DPR RI, Rabu 20 Mei 2026, memang sangat menggelegar. Bukan karena angka asumsi dalam penyusunan RAPBN 2027 realistis atau tidak, tetapi pada kerangka ekonomi makro ke depan. Permasalahan ekonomi dikemukakan secara gamblang. Hal yang paling disoroti bukan pada kegaduhan geopolitik, tetapi lebih banyak pada masalah internal, fokusnya pada masalah tata kelola sumber daya alam Indonesia.

Sangat tepat jika Presiden Prabowo mengungkap hampir semua kenyataan yang memang masalah kronis selama ini. Komoditas ekspor dari hasil sumber daya alam telah memperkaya sekelompok kecil orang dengan ribuan triliun rupiah. Ekonomi tumbuh 35% selama 7 tahun terakhir, tetapi UMKM banyak yang terpuruk. Jumlah rakyat yang menghadapi kemiskinan dan kesenjangan tidak menurun secara signifikan.

Presiden juga menunjukkan data keuntungan dari ekspor sekitar US$ 430 miliar dan capital outflow sekitar Rp 350 miliar, sehingga tersisa di dalam negeri hanya sekitar US$ 100 miliar. Bahkan diduga angka yang dilaporkan sering lebih kecil dari hasil fakta penjualan, termasuk karena adanya praktik manipulasi seperti under invoicing, under counting, dan transfer pricing. Belum lagi hasil penyelundupan kayu, ikan, hasil tambang, migas, dsb, yang nilainya juga ratusan triliun rupiah.

Tentu saja devisa tidak semua masuk ke dalam negeri. Kekayaan kita bocor di mana-mana. Dugaannya untuk menghindarkan pajak dan pembayaran royalti. Selama ini pemerintah mengakui kurang pengawasan. Bahkan hukum tidak ditegakkan. Tata kelola sumber daya alam kita sangat koruptif sehingga perlu direformasi besar-besaran.

Jika dilaporkan dengan benar dan devisa disimpan di dalam negeri, maka APBN seharusnya jauh lebih besar dan yakin mampu meningkatkan gaji guru, ASN, subsidi kepada nelayan dan petani, serta kepada kaum miskin. Rasio APBN terhadap PDB Indonesia hanya sekitar 11%, jauh di bawah negara Filipina, Vietnam, Malaysia, dsb. Ketahanan rupiah terhadap USD juga akan lebih kuat. Banyak data disampaikan Presiden memperkuat argumennya.

Kita patut menghargai keberanian Presiden mengungkapkan persoalan ini karena keterbukaan ini akan menyinggung perilaku sebagian besar orang-orang terkaya di republik ini. Tetapi kita berharap solusinya efektif untuk menyelesaikan permasalahan, dan tidak menimbulkan masalah baru. Rakyat pasti mendukung, tentu dengan akal sehat.

Solusi yang disampaikan oleh Presiden sudah dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). BUMN ditunjuk sebagai marketing body untuk komoditas yang berasal dari kekayaan alam kita. Perusahaan swasta yang telah kaya raya selama ini tidak boleh mengekspor sendiri, wajib melalui BUMN yang ditunjuk.

Di sini kita perlu tarik napas panjang. Apakah kebijakan ini bisa jadi solusi? Apakah tidak akan menimbulkan permasalahan baru? Apakah ada jaminan kalau kebocoran atau korupsi bisa dihilangkan jika dilakukan oleh BUMN dengan hak monopoli? Semua ini patut dikaji lebih lanjut.

Sebenarnya, permasalahan ekonomi kita adalah high cost economy, transparansi kebijakan, dan keakuratan data. Tata kelola itu bukan soal pelaku usaha swasta atau BUMN, tetapi soal pengawasan dan penegakan hukum dari pemerintah. Ada juga soal regulasi dan perizinan.

Sebagai contoh, bursa saham siang ini, saat Presiden menyampaikan pidato, langsung terjungkal balik arah menjadi merah merona. Signal tentang pengalihan ke BUMN belum bisa ditelaah oleh pasar. Rasa terkejutnya masih mendominasi. Pemilik modal menarik dananya dari bursa. Investor asing juga melakukan penjualan saham membabi buta. Kurs Rupiah melemah di atas Rp 17.700 per USD. Begitulah sambutan investor bursa siang ini, meskipun beberapa hari terakhir telah beredar kebijakan baru ini.

Ke depan pasti ramai diskusi publik baik di media sosial maupun di ruang formal. Bagaimana pula respon para pelaku usaha terkait, apakah bisa menerima kebijakan baru ini? Atau pemerintah akan mengambil tindakan hukum atas praktik penyimpangan selama ini, termasuk kepada pelaku transfer pricing dan under invoicing?

Masalah kejujuran dan keterbukaan data/informasi dari pihak pemerintah dan pengusaha juga masih belum selesai. Sistem dan penegakan hukum perlu direformasi. Dari pidato Presiden kita sadar bahwa tugas pemerintah masih sangat berat. Kita sebagai rakyat perlu memberikan dukungan penuh.

Sebagai catatan akhir, pada intinya kita membutuhkan sistem ekonomi yang bersaing sehat, efisien, produktif, dan berdaya saing, serta manfaatnya dapat langsung dinikmati oleh rakyat banyak. Korupsi harus diberantas dan hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu. Inilah tata kelola ekonomi yang kita butuhkan. Semoga bermanfaat.***

Penulis : Ir. S Benny Pasaribu, MEc PhD/Mantan Ketua Panitia Anggaran DPR RI/Mantan Ketua KPPU RI

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

Oleh : Aam Abdul Salam/ Aktivis 98/Sekjen PPJNA 98, Presidium MD KAHMI Sukabumi, Penasehat PWI/SMSI Sukabumi, Pembina Yayasan Majelis Dzikir Merah Putih

Wartain.com – Hari ini, 21 Mei, penanggalan sejarah kembali mengetuk kesadaran kita. Dua puluh delapan tahun lalu, Reformasi bergulir dengan janji besar: mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Namun dalam perjalanannya, kebebasan politik sering kali dibajak oleh segelintir elite yang menguras isi bumi pertiwi. Di titik refleksi inilah, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto hadir bukan sekadar sebagai kelanjutan administratif, melainkan sebuah momentum pembersihan sejarah.

Secara filosofis, kekuasaan dalam tradisi Nusantara adalah wahyu jatiningrat—sebuah amanah sakral untuk memuliakan manusia, bukan alat menumpuk harta. Prabowo tampaknya memahami betul ruh politik kebangsaan dan kerakyatan ini. Gerakan progresifnya merebut kembali lahan-lahan negara yang telantar atau dikuasai secara ilegal untuk dialihkan menjadi lumbung pangan dan pusat energi mandiri adalah aksi nyata dekolonisasi modern. Negara tidak lagi tunduk pada korporasi, melainkan hadir sebagai pelindung komunal.

Langkah ini berkelindan erat dengan dimensi spiritual yang dalam. Ketika program makanan bergizi gratis digulirkan untuk anak-anak sekolah dan ibu hamil di pelosok nusantara, kita seperti melihat kembali fragmen sejarah Khalifah Umar bin Khattab. Pemimpin besar Islam itu rela memikul sendiri karung gandum di kegelapan malam demi memastikan tidak ada satu pun rakyatnya yang kelaparan. Prabowo sedang menapaki jalan spiritual tersebut: menyiapkan Generasi Emas bukan dengan retorika, melainkan dengan pemenuhan gizi nyata di atas piring-piring anak bangsa.

Namun, setiap fajar pembaruan selalu dihadang oleh pekatnya malam. Ketegasan pemerintah menghantam mafia kelas kakap—termasuk para drakula minyak yang kini mulai mengenakan rompi tersangka—memicu kepanikan luar biasa di lingkaran oligarki hitam. Mereka yang terbiasa menjadikan Indonesia sebagai sapi perah kini meradang.

Gerakan perlawanan balik (counter-attack) dari para mafia ini bergerak senyap namun masif, berkolaborasi dengan kepentingan asing yang tidak ingin Indonesia mandiri. Senjata-senjata klasik mulai diluncurkan: nilai tukar Rupiah digempur di pasar keuangan untuk menciptakan kepanikan ekonomi, sementara jaringan LSM yang disubstitusi dana asing mulai bermanuver memproduksi narasi-narasi miring.

Setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan hilirisasi energi yang menguntungkan rakyat selalu dicari celahnya untuk didelegitimasi.

Inilah ujian estetika politik yang sesungguhnya. Pertarungan hari ini adalah benturan antara “kesatriaan” melawan “keserakahan”. Asing dan kaki tangannya ingin Indonesia tetap menjadi pasar yang konsumtif dan lumbung bahan mentah yang murah. Sementara Prabowo memilih jalur tegak: memastikan kedaulatan penuh atas air, tanah, dan udara demi kemakmuran domestik.

Sebagai seorang kesatria yang memegang teguh amanah para wali, pendiri bangsa, dan raja-raja Nusantara, serangan fajar dari berbagai penjuru ini tampaknya tidak akan membuat langkah Prabowo goyah.

Sejarah mencatat bahwa pemimpin yang bergerak dengan ketulusan untuk perut rakyatnya akan selalu memiliki perisai terkuat. Perisai itu bernama cinta rakyat dan untaian doa dari para ulama serta Kekasih Allah (Aulia).Tantangan ke depan memang tidak mudah, namun ini adalah harga yang harus dibayar untuk menjadi bangsa yang besar.

Di bawah perlindungan Allah SWT, bersama keteguhan kepemimpinan yang berpihak pada Wong Cilik, Indonesia sedang berjalan tegap keluar dari bayang-bayang neokolonialisme menuju kejayaan yang hakiki. Sehat selalu, Pak Presiden. Indonesia bersamamu.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

Oleh: BENNY RHAMDANI/ Ketua Umum Barikade-98

Wartain.com – Ada kekeliruan berulang dalam memahami sejarah Reformasi 1998. Kisahnya sering disederhanakan menjadi cerita tentang dolar yang melambung, rupiah yang anjlok, harga kebutuhan pokok yang mencekik, lalu rakyat meledak marah. Narasi itu terlalu sempit dan reduksionis.

Reformasi 1998 bukan sekadar ledakan akibat krisis moneter. Ia adalah puncak dari kemarahan sosial yang tertimbun, represi politik yang tak henti, ketimpangan kekuasaan yang menganga, dan demokrasi yang mati suri selama puluhan tahun.

Krisis ekonomi memang menjadi percikan api. Namun bahan bakar kemarahan itu sudah ditumpuk bertahun-tahun oleh rezim itu sendiri. Sebelum mata uang runtuh, ruang demokrasi sudah lebih dulu dibekukan. Sebelum harga melangit, suara kritis sudah dibungkam. Sebelum sembako langka, rasa takut sudah dipelihara negara sebagai alat menjaga stabilitas.

Singkatnya: Reformasi muncul bukan hanya karena perut rakyat kosong, tetapi karena hati rakyat haus akan keadilan.

Membaca Reformasi hanya dari kacamata ekonomi adalah kesalahan fatal dalam sejarah. Jika persoalannya hanya ekonomi, demonstrasi seharusnya selesai begitu harga kembali normal. Faktanya, tuntutan mahasiswa jauh lebih luas: menghentikan KKN, mencabut Dwifungsi ABRI, membebaskan pers, menegakkan HAM, mereformasi politik, dan memaksa Soeharto mundur.

Artinya, yang digugat bukan hanya krisis uang, melainkan _krisis legitimasi negara_. Mahasiswa tidak sekadar memprotes harga naik, tetapi melawan sistem kekuasaan yang telah menyimpang jauh dari konstitusi dan demokrasi.

Di zaman Orde Baru, negara tak lagi terasa seperti rumah bagi warganya. Ia menjelma menara kekuasaan yang tinggi, dingin, dan jauh dari denyut masyarakat. Rakyat dipaksa bungkam. Kampus diawasi. Pers dibungkam. Kritik dianggap ancaman. Ketakutan dipelihara sebagai alat menjaga ketertiban.

Stabilitas tidak hanya dijaga lewat hukum, tetapi juga lewat teror psikologis. Aktivis diculik, diskusi dibubarkan, media dibredel, oposisi ditekan, rakyat diawasi, kampus dikekang lewat NKK/BKK. Negara tidak sekadar ingin ditaati, tetapi ingin rakyat berhenti berpikir kritis.

Rezim otoriter Orde Baru menggerogoti demokrasi dari dalam. Parlemen lumpuh. Pemilu menjadi sandiwara legitimasi. Pers dibredel. Kampus dijinakkan. Oposisi dipersempit ruangnya. Militer masuk ke segala lini sipil melalui Dwifungsi ABRI. Akhirnya negara menjadi raksasa, sementara rakyat dibuat kerdil.

Dalam teori politik modern, kondisi ini disebut _bureaucratic authoritarianism_: aliansi negara, birokrasi, militer, dan elite ekonomi untuk menjaga stabilitas dengan mengekang partisipasi rakyat. Stabilitas dipuji sebagai capaian. Namun stabilitas tanpa kebebasan sejatinya adalah ketakutan yang dipelihara secara sistematis.

Sejarah membuktikan: _ketika negara alergi pada kritik, sesungguhnya ia takut pada kebenaran._ Orde Baru lupa bahwa kekerasan bisa membungkam suara, tapi tidak bisa membunuh kesadaran. Kesadaran itu tumbuh di kampus, ruang diskusi, gerakan mahasiswa, organisasi rakyat, hingga lapisan masyarakat bawah.

Dari situlah Reformasi 1998 lahir. Bukan dari teori indah, bukan dari romantisme mahasiswa. Reformasi lahir dari luka lama yang ditorehkan negara kepada rakyatnya sendiri. Ia lahir ketika kekuasaan kehilangan “rasa malunya”.

Ketika Orde Baru kehilangan rasa malu, yang hilang bukan fisik negara, melainkan etika politiknya. Negara tak lagi punya tirai moral untuk menutupi kerakusan, kekerasan, dan ketakutannya. _Orde Baru menjadi pameran telanjang penyalahgunaan kekuasaan di hadapan publik._ Ia tak malu ketika demokrasi diperkosa atas nama stabilitas, ketika hukum dipakai untuk melindungi elite, ketika darah rakyat dianggap biaya pembangunan. Negara berdiri seperti raksasa tanpa cermin: kuat bersenjata, tapi lumpuh moral.

Kekuasaan Orde Baru akhirnya kehilangan kain terakhir yang menutupi keserakahannya. Ia telanjang di hadapan sejarah. Represi menjadi bahasa resmi, ketakutan dipelihara seperti agama baru. Rakyat tak lagi melihat negara sebagai pelindung, melainkan bayangan gelap yang mengawasi lewat ujung senjata.

Biasanya sebuah rezim runtuh bukan karena kehilangan tentara, tetapi karena kehilangan rasa malu. Menjelang 1998, Orde Baru telah kehilangan “rasa malunya”. Ia tak malu membungkam pers, tak malu menculik aktivis, tak malu memamerkan KKN di tengah rakyat yang antre beras dan kehilangan kerja.

Awalnya, Orde Baru datang dengan janji memulihkan bangsa. Setelah gejolak 1965, Soeharto menawarkan stabilitas, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi. Negara diposisikan sebagai penyelamat. Militer jadi penjaga ideologi. Kritik dianggap gangguan.

Bertahun-tahun pembangunan berjalan. Jalan dibangun, bendungan didirikan, angka ekonomi dipamerkan. Namun di balik angka itu, _demokrasi perlahan dikubur hidup-hidup._

Kekuasaan tak lagi diawasi. Parlemen kehilangan fungsi kontrol. Pemilu hanya ritual lima tahunan untuk mengesahkan pemenang yang sudah pasti. Pers dipaksa tunduk. Kampus dikekang lewat NKK/BKK. Militer masuk ruang sipil lewat Dwifungsi ABRI. Bahkan pikiran rakyat ingin diatur. Negara membesar, rakyat mengecil.

Kondisi ini disebut _authoritarian developmentalism_: pertumbuhan ekonomi dibeli dengan pembungkaman demokrasi. Rezim memakai stabilitas sebagai alasan untuk membatasi kebebasan sipil. Hampir semua rezim otoriter memakai kalimat yang sama: _“Demi stabilitas nasional.”_

Kalimat itu terdengar patriotik. Tapi sering menjadi pembenaran paling halus bagi represi.

Di era Orde Baru, stabilitas dijaga bukan hanya dengan hukum, melainkan dengan ketakutan. Aktivis diculik. Buku dilarang. Diskusi dibubarkan. Pers dibredel. Mahasiswa diawasi intelijen. Oposisi dipersekusi. _Negara tidak hanya ingin ditaati. Negara ingin rakyat berhenti berpikir. Jika perlu, dibuat bodoh. Karena bagi Orde Baru, kebodohan adalah pangkal kepatuhan._

Sejarah menunjukkan: _ketika negara mulai takut pada kritik, sesungguhnya ia takut pada kebenaran._ Peristiwa Kudatuli menjadi bukti bagaimana kekuasaan tak segan memakai kekerasan terhadap lawan politik. Kantor partai diserbu. Aktivis dipukuli. Demokrasi dipatahkan secara terang-terangan.

Tapi rezim lupa satu hal: _kekerasan bisa membungkam suara, tapi tidak bisa membunuh ingatan._ Ingatan rakyat terus menumpuk menjadi kemarahan kolektif.

Lalu datang krisis moneter 1997–1998. Rupiah ambruk. Harga sembako meledak. Pengangguran meroket. Bank runtuh. Kemiskinan menyebar. Orde Baru yang membangun legitimasi lewat pertumbuhan ekonomi kehilangan pijakan utamanya.

Krisis itu hanya membuka luka yang selama ini ditutup propaganda stabilitas. Yang membuat rakyat marah bukan krisis itu sendiri, tetapi kenyataan bahwa di tengah penderitaan nasional, elite tetap hidup mewah. Keluarga kekuasaan tetap menguasai proyek negara. Kroni tetap dilindungi.

Di titik itu rakyat sadar: stabilitas yang dibanggakan rapuh. Kemakmuran hanya bertumpu pada oligarki dan kroni. KKN bukan lagi desas-desus, melainkan kenyataan sehari-hari. _Negara berubah menjadi perusahaan keluarga raksasa, dan rakyat dipaksa membayar harga kerakusan elite._

Menurut Antonio Gramsci, sebuah rezim runtuh bukan hanya ketika kehilangan kekuatan, tetapi ketika kehilangan hegemoni moral. Ketika rakyat tidak lagi percaya kekuasaan memiliki legitimasi etis untuk memimpin.

_Di titik inilah legitimasi moral Orde Baru runtuh._ Sebuah rezim jatuh bukan hanya ketika kehilangan alat kekerasan, tetapi ketika kehilangan kepemimpinan moral. Menjelang Mei 1998, Orde Baru kehilangan keduanya: kepercayaan rakyat dan legitimasi moral. Ia masih punya tentara, birokrasi, senjata. _Tapi ia tidak lagi punya kepercayaan rakyat._

Mei 1998 adalah momen ketika rakyat melihat kekuasaan kehilangan “rasa malunya”. Negara tak lagi bisa menyembunyikan wajah aslinya. Demokrasi dihancurkan, hukum diperalat, kekerasan dipamerkan. _Saat itulah rakyat sadar: rezim ini tidak mempertahankan negara, tetapi mempertahankan dirinya sendiri._

_Lalu peluru ditembakkan ke dada mahasiswa._ Tragedi Trisakti bukan sekadar tragedi kampus, tetapi titik ketika negara kehilangan moralitasnya secara total. Empat mahasiswa gugur bukan di medan perang melawan asing. Mereka gugur di tanah airnya sendiri, ditembak aparat sebagai anak bangsa. _Darah mereka menjadi bahasa yang tak bisa lagi disensor._

Setelah itu sejarah bergerak cepat. Kampus bergolak. Jalan dipenuhi demonstrasi. Gedung DPR diduduki. Rakyat turun ke jalan. Gerakan Reformasi menjadi gelombang moral nasional.

Gerakan Reformasi 98 tidak hanya dipicu kemarahan ekonomi. Ia juga didorong kesadaran ideologis bahwa negara telah menyimpang dari cita-cita demokrasi dan konstitusi. Saat konstitusi bicara kedaulatan rakyat, praktik Orde Baru menempatkan rakyat sebagai objek kekuasaan. Demokrasi direduksi jadi prosedur tanpa kebebasan. Pemilu tanpa pilihan. Parlemen tanpa oposisi. Pers hidup di bawah ancaman. _Negara tampak demokratis di luar, tapi otoriter di dalam._ Ini yang disebut _electoral authoritarianism_: otoritarianisme yang memakai pemilu sebagai dekorasi legitimasi.

Reformasi 1998 lahir dari kesadaran bahwa demokrasi direduksi menjadi prosedur kosong. Hukum dipakai melindungi kekuasaan, bukan keadilan. Stabilitas dijadikan alasan membungkam rakyat. Reformasi bukan sekadar mengganti presiden. Ia adalah kritik besar terhadap cara negara dijalankan dan pemberontakan moral terhadap kekuasaan yang melampaui batas. Enam tuntutan disuarakan: 1. _Adili Soeharto dan kroninya_, 2. _Amandemen UUD 1945_, 3. _Hapus dwifungsi ABRI_, 4. _Otonomi daerah seluas-luasnya_, 5. _Tegakkan hukum, demokrasi, dan HAM_, 6. _Berantas KKN_.

Mahasiswa dan rakyat menyampaikan satu pesan: _negara tidak boleh berdiri di atas ketakutan rakyatnya sendiri._ Ketika negara anti kritik, anti oposisi, anti kontrol publik, dan terlalu mesra dengan oligarki, demokrasi sedang mundur.

Sejarah selalu menunjukkan: _tidak ada kekuasaan yang runtuh tiba-tiba. Ia runtuh perlahan ketika hukum kehilangan keadilan, parlemen kehilangan keberanian, intelektual memilih diam, dan rakyat terlalu lama dipaksa takut._

Reformasi 1998 adalah akumulasi dari semua itu. Ia bukan hanya momentum sejarah, tetapi peringatan bahwa demokrasi tidak pernah aman. Ia bisa mati bukan hanya oleh tank, tetapi oleh ketakutan, pembiaran, dan normalisasi kekuasaan yang brutal, menindas, bahkan menculik dan membunuh tanpa ampun.

Namun sejarah menemukan jalannya: _tidak ada rezim yang runtuh hanya karena ekonomi. Ia runtuh ketika rakyat kehilangan kepercayaan, mahasiswa kehilangan rasa takut, dan kekuasaan kehilangan rasa malu._ Dan Reformasi 1998 adalah pertemuan ketiganya.

Ia bukan soal kurs dolar. Bukan sekadar soal krisis moneter. Ia adalah akumulasi luka panjang tentang demokrasi yang dibungkam, aktivis yang dikriminalisasi, rakyat yang ditekan, dan kekuasaan yang merasa tak tergoyahkan.

Karena sejarah membuktikan: _kekuasaan yang kehilangan rasa malu akan berjalan menuju kehancurannya sendiri._ Ketika negara kehilangan “rasa malunya”, ia berhenti melindungi rakyat dan berubah menjadi mesin yang menelan anak-anaknya sendiri.
Dan Reformasi 1998 lahir ketika rakyat memutuskan bahwa ketakutan tidak boleh lagi menjadi fondasi negara.

Selamat Hari Gerakan Reformasi
(21 Mei 1998–21 Mei 2026)
“Revolusi belum selesai, Hutang sejarah belum terbayar lunas.”
Panjang umur perlawanan, Sehat selalu perjuangan.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

Wartain.com – Bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam. Di dalamnya ada 10 hari pertama yang disebut Allah sebagai hari-hari terbaik di dunia. Amal saleh yang dilakukan pada hari-hari ini memiliki keutamaan lebih besar dibanding hari lain, termasuk puasa.

1. 10 Hari Pertama Dzulhijjah Adalah Hari Terbaik untuk Beramal

Rasulullah ﷺ bersabda: _“Tidak ada hari-hari yang amal saleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini,”_ yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya: “Tidak juga jihad, ya Rasulullah?” Beliau menjawab: _“Tidak juga jihad, kecuali seorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya lalu tidak kembali dengan sesuatu pun”_. Puasa termasuk amal saleh yang sangat dianjurkan di hari-hari ini.

2. Puasa 9 Hari Pertama Dzulhijjah Adalah Sunnah Nabi

Sebagian istri Nabi ﷺ meriwayatkan bahwa beliau biasa berpuasa 9 hari pertama Dzulhijjah, hari Asyura, dan 3 hari setiap bulan. Para ulama menyimpulkan bahwa memperbanyak puasa sunnah di awal Dzulhijjah sangat dianjurkan, terutama bagi yang tidak berhaji.

3. Puasa Arafah Menghapus Dosa 2 Tahun

Hari ke-9 Dzulhijjah disebut Hari Arafah. Puasa pada hari ini memiliki keutamaan luar biasa. Rasulullah ﷺ bersabda: _“Puasa Arafah, aku berharap kepada Allah agar dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang”_. Keutamaan ini khusus bagi yang tidak sedang wukuf di Arafah.

4. Meneladani Nabi Ibrahim dan Ismail AS

Bulan Dzulhijjah terkait erat dengan kisah pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan Ismail AS. Puasa dan ibadah di hari-hari ini menjadi bentuk meneladani ketaatan, kesabaran, dan kepasrahan mereka kepada Allah.

5. Hikmah: Melatih Jiwa dan Menambah Ketakwaan

Puasa melatih jiwa untuk menahan hawa nafsu, lapar, dan haus. Di bulan Dzulhijjah, latihan ini bertepatan dengan semangat haji dan kurban, sehingga hikmahnya semakin dalam: membersihkan hati sebelum Hari Raya Idul Adha.

6. Menyambut Hari Raya dengan Jiwa yang Bersih

Orang yang berpuasa di awal Dzulhijjah biasanya merasakan suasana Idul Adha lebih khusyuk. Hati menjadi lebih siap untuk berkurban, bersilaturahmi, dan bersyukur atas nikmat Allah.

7. Memperbanyak Amal di Saat Allah Membuka Pintu Pahala Berlipat

Allah melipatgandakan pahala amal saleh di waktu-waktu tertentu. 10 hari pertama Dzulhijjah adalah salah satunya. Puasa, dzikir takbir, tahmid, tahlil, sedekah, dan tilawah Al-Qur’an menjadi lebih bernilai.

8. Mengganti yang Terlewat dari Bulan Ramadhan

Bagi yang memiliki hutang puasa Ramadhan, awal Dzulhijjah bisa menjadi waktu yang baik untuk mengqadha. Namun niat puasa sunnah dan qadha sebaiknya dipisah agar mendapat keutamaan keduanya secara sempurna menurut pendapat jumhur ulama.

9. Menjaga Konsistensi Ibadah Setelah Bulan Dzulqa’dah

Dzulhijjah datang setelah bulan haram Dzulqa’dah. Melanjutkan semangat ibadah dengan puasa membantu menjaga konsistensi ketaatan agar tidak turun drastis setelah bulan-bulan mulia berlalu.

10. Hikmah Sosial: Merasakan Penderitaan Orang Lain

Puasa membuat seseorang merasakan lapar dan haus, sehingga lebih peka terhadap kondisi orang miskin dan yang berkurban. Ini memperkuat empati dan mendorong untuk berbagi daging kurban saat Idul Adha.

Singkatnya, puasa di bulan Dzulhijjah bukan hanya ibadah ritual, tapi juga sarana tazkiyah jiwa, persiapan Idul Adha, dan meraih ampunan Allah. Jika kuat, utamakan puasa dari tanggal 1-9 Dzulhijjah. Minimal, jangan lewatkan puasa Arafah pada 9 Dzulhijjah.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)