Oleh: Kang Dzikri Nur/Pengamat Sosial Keagamaan
Wartain.com || Taklimat Presiden Republik Indonesia kepada para guru besar dan pimpinan perguruan tinggi di Istana Negara, 15 Januari 2026, bukanlah sekadar agenda kenegaraan yang bersifat seremonial. Ia adalah teguran terbuka—bahkan bisa dibaca sebagai gugatan moral—kepada elit intelektual Indonesia yang selama ini nyaman berada di pinggir gelanggang sejarah.
Di hadapan para profesor yang kerap disebut sebagai the brains of the country, Presiden tidak sedang memuja kecerdasan akademik. Justru sebaliknya, ia mempertanyakan relevansi, keberanian, dan keberpihakan kaum terpelajar dalam menjawab krisis kebangsaan yang nyata: korupsi struktural, kebocoran kekayaan negara, lemahnya kedaulatan ekonomi, dan rapuhnya etika publik.
Pertanyaan mendasarnya sederhana namun menusuk: untuk siapa ilmu dikembangkan, dan untuk apa kecerdasan dipelihara?
Kepandaian Tanpa Keberpihakan
Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Gelar akademik berlimpah, publikasi ilmiah meningkat, kampus tumbuh megah. Namun ironi besar justru terletak di sini: kemajuan akademik tidak otomatis berbanding lurus dengan kemajuan moral dan keadilan sosial.
Presiden secara implisit mengkritik fenomena yang dalam filsafat ilmu disebut epistemic arrogance—ketika pengetahuan tercerabut dari nurani. Ilmu lalu berhenti menjadi alat pencerahan, dan berubah menjadi aksesoris kekuasaan, pembenaran teknokratis, bahkan pelumas bagi sistem yang timpang.
Di titik ini, perguruan tinggi patut bertanya dengan jujur: apakah kampus masih menjadi ruang pembentukan kesadaran kritis, atau telah berubah menjadi pabrik legitimasi bagi status quo?
Elit Intelektual vs Elit Moral
Presiden menegaskan bahwa nasib bangsa ditentukan oleh elitnya. Pernyataan ini sejalan dengan teori klasik tentang peran elit dalam sejarah. Namun yang digarisbawahi Presiden bukan sekadar keberadaan elit, melainkan kualitas moral elit itu sendiri.
Sejarah bangsa-bangsa menunjukkan bahwa kehancuran tidak selalu diawali oleh kebodohan, melainkan oleh kecerdasan yang kehilangan etika. Negara runtuh bukan karena kekurangan teori, tetapi karena surplus pembenaran.
Perguruan tinggi, sebagai ruang reproduksi elit, tak cukup mencetak smart people. Bangsa ini membutuhkan wise people—intelektual yang berani mengatakan tidak pada ketidakadilan, meski harus berhadapan dengan risiko sosial dan politik.
Kedaulatan Berpikir dan Kritik atas Barat
Ketika Presiden membedah statecraft dan mengkritik hegemoni teori Barat—demokrasi, HAM, neoliberalisme—ia sedang mengajak akademisi keluar dari posisi sebagai konsumen pasif pengetahuan global.
Pengakuan jujurnya tentang keterpesonaan masa lalu pada neoliberalisme adalah refleksi epistemologis yang langka di panggung kekuasaan. Barat mengajarkan nilai universal, tetapi kerap mengingkarinya ketika bertabrakan dengan kepentingan nasional mereka sendiri. Di sinilah ironi globalisasi pengetahuan terbuka.
Pesan Presiden jelas: Indonesia tidak boleh menjadi koloni teori. Kampus harus berani melahirkan pemikiran kontekstual, berakar pada realitas sosial bangsa, bukan sekadar mengulang silabus global yang ahistoris dan steril dari penderitaan rakyat.
Modal Sosial yang Terancam Hilang
Dua kisah personal yang disampaikan Presiden—pengalaman individualisme di Amerika dan keramahan rakyat kecil Indonesia—bukan nostalgia emosional. Itu adalah pengingat keras bahwa kekuatan Indonesia sejatinya terletak pada modal sosial: solidaritas, empati, dan kemanusiaan.
Masalahnya, nilai-nilai ini justru paling cepat hilang di kalangan elit terdidik yang hidup jauh dari denyut rakyat. Kampus yang terlalu steril dari realitas sosial cenderung melahirkan kebijakan dingin, teknokratis, dan tidak manusiawi.
Di sinilah pentingnya engaged scholarship: ilmu yang tidak hanya berbicara tentang masyarakat, tetapi hidup dan berpihak bersama masyarakat.
Korupsi dan Keheningan Akademik
Paparan Presiden tentang underinvoicing, capital outflow, dan birokrasi yang kebal akuntabilitas adalah diagnosis telanjang atas korupsi struktural. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah keheningan akademik terhadap patologi ini.
Ketika data disembunyikan dan sistem dirancang untuk gelap, diamnya kaum intelektual bukanlah netralitas—melainkan kompromi moral.
Pernyataan Presiden bahwa pejabat dan jenderal korup adalah kriminal adalah garis etika yang tegas. Dunia akademik semestinya berdiri di garis yang sama: menjadi penjaga akal sehat publik, bukan penonton yang nyaman.
Dari Menara Gading ke Tanggung Jawab Sejarah
Taklimat Presiden sejatinya adalah seruan untuk mengakhiri ilusi menara gading. Bangsa ini tidak kekurangan kecerdasan, tetapi kekurangan keberanian moral dan komitmen kebangsaan.
Elit intelektual dituntut kembali pada hakikat ilmunya: sebagai jalan pengabdian. Karena ilmu yang tidak membela kehidupan hanyalah kecerdasan yang hampa, dan akademisi yang takut pada kebenaran sesungguhnya telah mengkhianati mandat sejarahnya.
Indonesia tidak membutuhkan profesor yang sekadar pandai berbicara. Indonesia membutuhkan intelektual yang berani berpihak.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
