Wartain.com – DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna pembahasan penataan perangkat daerah, Rabu (14/10/2026). Salah satu sorotan datang dari Fraksi PPP terkait rencana kenaikan tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dari Tipe C menjadi Tipe A.
Juru bicara Fraksi PPP, Apep Saepul Mahdan, menegaskan pihaknya tidak menolak penguatan kelembagaan, namun mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berhenti pada pembesaran struktur semata.
Menurut PPP, urusan pertanahan dan tata ruang sangat vital bagi Kabupaten Sukabumi yang memiliki wilayah terluas kedua di Jawa-Bali dengan kontur geografis kompleks. Perencanaan tata ruang yang lemah akan berdampak langsung pada investasi, infrastruktur, hingga konflik lahan.
“Perubahan tipologi harus didasarkan pada kebutuhan riil, kompleksitas tugas, beban kerja, dan kemampuan keuangan daerah,” kata Apep di hadapan paripurna.
Ia meminta Pemkab Sukabumi membuka secara transparan kajian akademis di balik usulan tersebut. Mulai dari analisis beban kerja, kebutuhan SDM aparatur yang kompeten, dampak terhadap APBD, hingga target kinerja yang terukur setelah naik menjadi Tipe A.
PPP juga mengingatkan empat pekerjaan rumah besar yang harus dijawab jika tipologi dinaikkan: pertama, perencanaan dan pengendalian tata ruang yang lebih tegas, kedua, pelayanan pertanahan yang cepat sesuai kewenangan kabupaten, ketiga, koordinasi lintas sektor yang selama ini masih menjadi titik lemah, dan keempat, akuntabilitas kinerja yang bisa dirasakan publik.
“Ingat, birokrasi dibentuk untuk melayani masyarakat, bukan masyarakat yang dibebani untuk melayani kebutuhan birokrasi,” tegasnya.
Fraksi berlambang Ka’bah itu menyimpulkan, indikator keberhasilan bukan pada papan nama dinas yang berubah dari Tipe C ke A, melainkan pada pelayanan yang lebih cepat, transparan, pengendalian alih fungsi lahan yang efektif, dan kepastian hukum pertanahan bagi warga Sukabumi.***
Editor: Aab Abdul Malik
(Dul)
