Wartain.com || Persoalan infrastruktur jalan di Sukabumi kembali menuai kritik. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Sukabumi Raya menggelar aksi demonstrasi di Kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Sukabumi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat, Jalan Raya Bhayangkara, Kota Sukabumi, Senin (12/1/2026).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap dinilai lemahnya tata kelola pembangunan, pengawasan, serta pemeliharaan jalan provinsi yang dinilai berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat.
Pantauan di lokasi, massa aksi mulai berdatangan sekitar pukul 14.30 WIB sambil membawa poster dan spanduk berisi kritik tajam, salah satunya bertuliskan “Bina Marga Kerja Apa? Pengawasan Abai, Pembangunan Siluman.” Aksi berjalan dengan pengawalan aparat kepolisian dari Polres Sukabumi Kota.
Koordinator Daerah BEM PTNU Sukabumi Raya, Aceng Sopian, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan representasi keresahan masyarakat Kabupaten dan Kota Sukabumi atas kondisi jalan provinsi yang semakin memprihatinkan.
“Kami menyuarakan kegelisahan publik. Banyak ruas jalan provinsi rusak parah, sementara pengawasan dan pemeliharaannya sangat lemah. Ini bukan persoalan teknis semata, tetapi persoalan tata kelola,” ujar Aceng.
Ia menilai UPTD Wilayah II Sukabumi tidak optimal menjalankan fungsi pengawasan proyek. Bahkan, pihaknya menyoroti masih digunakannya kontraktor yang dinilai memiliki catatan buruk, meski sebelumnya telah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kontraktor yang pernah bermasalah tetap diberi pekerjaan. Temuan BPK seolah tidak ditindaklanjuti dengan tegas,” katanya.
Sorotan utama mahasiswa tertuju pada proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) Jabar Istimewa di Kampung Langkob, Desa Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Proyek tersebut sempat viral karena mengalami kerusakan hanya beberapa minggu setelah selesai dibangun, meski menelan anggaran sekitar Rp7 miliar.
“Secara kasat mata, spesifikasi tidak sesuai. Fondasi TPT tidak dilengkapi besi sebagaimana mestinya, saluran air tidak tembus. Ini bukti kegagalan konstruksi,” tegas Aceng.
Selain itu, kerusakan jalan juga disebut telah menimbulkan korban. BEM PTNU mencatat adanya warga yang terjatuh akibat lubang besar di ruas Jalan Lingkar Selatan, Jalan Letkol Edi Soekardi, tanpa rambu peringatan.
“Warga jatuh saat hendak berangkat kerja. Ada juga mahasiswa yang terkecoh genangan air, ternyata di bawahnya lubang besar,” ungkapnya.
Menurut Aceng, para pedagang di sepanjang jalan tersebut juga mengeluhkan perbaikan yang bersifat sementara dan cepat rusak kembali.
“Baru ditambal, beberapa hari kemudian rusak lagi. Ini menunjukkan pemeliharaan yang asal-asalan sejak awal,” tambahnya.
BEM PTNU Sukabumi Raya juga mengungkap dugaan kerugian negara berdasarkan temuan BPK sejak 2019 hingga 2025. Mereka menyebut terdapat sedikitnya enam temuan kelebihan pembayaran dengan total nilai mencapai sekitar Rp27 miliar.
“Angka ini besar dan tidak boleh dibiarkan. Kami mendesak aparat penegak hukum untuk turun tangan,” kata Aceng.
Kekecewaan massa aksi bertambah lantaran Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Sukabumi tidak hadir menemui demonstran.
“Kami ingin dialog langsung. Ketidakhadiran kepala UPTD memperkuat kesan tidak adanya itikad baik,” ujarnya.
Mahasiswa pun memberikan tenggat waktu 3×24 jam kepada pihak UPTD untuk merespons tuntutan mereka. Jika tidak ada kejelasan, aksi lanjutan dengan massa lebih besar akan digelar.
Di lokasi yang sama, Pengurus BEM PTNU Nasional, Muhammad Solehudin, menyampaikan kekecewaan serupa. Menurutnya, absennya pimpinan UPTD menunjukkan sikap tidak responsif terhadap kritik publik.
“Kepala UPTD seharusnya bertanggung jawab penuh. Terlebih, beliau pernah menjabat sebagai PPK yang memiliki peran sentral dalam proyek,” katanya.
Solehudin juga menyoroti dugaan penyimpangan anggaran berdasarkan temuan BPK yang mengindikasikan kelebihan pembayaran.
“Ini patut diduga adanya praktik tidak sehat, mulai dari kolusi hingga nepotisme. Kami akan kawal sampai ranah hukum,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Sub Pemeliharaan Rutin UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II BMPR Jawa Barat, Ajat Sudrajat, menyatakan pihaknya menghormati aspirasi mahasiswa dan akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi.
“Aspirasi yang disampaikan akan kami laporkan kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi kinerja, baik terkait pemeliharaan maupun pengawasan,” ujar Ajat.
Terkait TPT yang rusak, Ajat mengaku pihaknya akan melakukan pengecekan lapangan untuk menginventarisasi penyebab kerusakan. Adapun kerusakan di Jalan Lingkar Selatan, menurutnya, masuk dalam pemeliharaan rutin, namun belum bisa ditangani maksimal karena faktor cuaca.
“Pekerjaan hotmix belum memungkinkan dilakukan karena kondisi hujan,” jelasnya.
Ajat menambahkan, sejumlah kerusakan jalan provinsi di wilayah Sukabumi diduga kuat dipengaruhi oleh tingginya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir. Namun, pihaknya berjanji akan melakukan peninjauan lapangan sebelum menentukan langkah penanganan lebih lanjut.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
