Wartain.com, Sukabumi || Ribuan guru honorer yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Sukabumi, menggelar unjuk rasa untuk menuntut pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dilingkup Pemda Kabupaten Sukabumi.
Aksi unjuk rasa tersebut digelar di kantor BKPSDM, Jalan Raya Cikukulu, Cijalingan, Kabupaten Sukabumi, Rabu 31/01/2024.
Akibat aksi para guru honorer tersebut, arus lalu lintas di jalan Nasional III arah Sukabumi -Jakarta sempat macet. Karena jalanan penuh dengan peserta aksi.
Diketahui dari data yang disampaikan oleh Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI), ada sekitar 10.039 tenaga pendidik dan non kependidikan berstatus honorer, dari berbagai tingkatan dan jenjang sekolah yang ada di Kabupaten Sukabumi, nasibnya belum menentu.
Ketua FPHI Korda Kabupaten Sukabumi, Suherman dalam keterangannya menyampaikan, aksi demonstrasi ini merupakan bentuk kekecewaan Guru Honorer serta menuntut keseriusan Pemkab Sukabumi dalam memenuhi sebanyak 5.171 Formasi PPPK tahun 2024 bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer.
“Tuntutan kami sederhana, dari jumlah 10 ribuan honorer bidang pendidikan, kami hanya menuntut setengahnya saja (sekitar 5.171-red) yang diangkat oleh Pemda Kabupaten Sukabumi di Tahun 2024 ini,” katanya.
Menurut Suherman, desakan diangkat menjadi PPPK bukan tanpa alasan, karena pemerintah pusat berkomitmen akan menyelesaikan masalah tenaga honorer (Non ASN) hingga Desember 2024.
“Itu kan yang disampaikan Presiden Jokowi waktu di Istana Merdeka. Pak Jokowi bilang tenaga honorer yang belum diangkat akan selesai sampai Desember 2024,” tambahnya.
Sebagai informasi, data secara nasional tenaga honorer dalam bidang pendidikan tercatat masih ada sekitar 1.605.694 orang. Dan Presiden sudah berkomitmen untuk menuntaskannya.
“Sekarang tinggal Bupati Sukabumi, bagaimana kebijakannya. Tuntutan kami ingin diangkat P3K supaya kehidupan kami bisa layak dan sejajar dengan pegawai lainnya,” tegas Suherman.
Ia berharap, Pemkab Sukabumi sesegera mungkin bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi guru honorer dan menjadi prioritas utama.
“Dengan aksi kami hari ini semoga selanjutnya menjadi catatan bagi semua pihak seperti eksekutif dan legislatif agar bersama-sama secara serius menyelesaikan masalah pendidikan yang menjadi prioritas pertama urusan Pemerintahan Daerah,” pungkasnya.
Senada, Muhammad Ruslan kepada wartain.com mengungkapkan kekecewaan yang mendalam atas kondisi yang selama ini ia alami. Dengan honor yang ia terima dikisaran 500 ribu perbulan, tentunya sangat jauh dari kata layak.
“Kepada pemerintah, tolong perhatikan nasib kami para pendidik, angkat segera menjadi P3K, agar derajat dan kesejahteraan kami meningkat. Uang 500 ribu mana cukup untuk hidup sebulan,” ungkap salah seorang guru honorer SD yang tidak mau disebutkan sekolahnya.
Terpisah, menanggapi tuntutan aksi Guru Honorer ini, kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi Dedi Chardiman, kepada awak media mengisyaratkan jika pengangkatan ASN khususnya bagi tenaga pendidik dan non kependidikan yang diajukan sebanyak 5.171 tidak serta merta sepenuhnya akan secepatnya bisa terealisasi.
Pasalnya terdapat aturan dan regulasi serta sejumlah pertimbangan dalam pengangkatan ASN/PPPK salah satunya adalah pertimbangan finansial daerah.
“Berkaitan dengan pengangkatan ASN itu diperhitungkan juga dengan kekuatan finansial kita. Tapi insya Allah usulan teman-teman guru honorer akan kami teruskan dan usulkan,” jelasnya.
“Untuk tahun ini berdasarkan UU 1 tahun 2022 berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah diamanatkan bahwa belanja pegawai itu tidak lebih dari 30 persen,” pungkas Dedi.
Terakhir ia menyebut bahwa jumlah potensi pegawai Non ASN yang ada di Kabupaten Sukabumi mencapai 10 ribuan pegawai. Dan tentunya pengajuan pengangkatan tersebut akan dilakukan secara bertahap.***
Foto : wartain.com/Aab
Reporter/Editor : Aab Abdul Malik