Wartain.com – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali meminta Pemkab Sukabumi segera mempercepat verifikasi ulang data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan.
Ia menilai banyak data yang tidak akurat sehingga perlu pembenahan faktual di lapangan.
“Jangan sampai yang sudah meninggal masih ada tercatat. Kemudian yang secara ekonomi mampu masih mendapatkan bantuan, tetapi yang kurang mampu justru tidak mendapatkan bantuan,” kata Budi di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Jumat (2/10/2026).
Menurut Budi, verifikasi tidak bisa hanya mengandalkan pencocokan data administratif. Kondisi riil penerima harus dipastikan agar bantuan tepat sasaran.
Untuk itu, ia mendorong pembentukan tim verifikasi lintas perangkat daerah yang melibatkan Disdukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.
“Semua perangkat ada. Bisa dari Dinas Kependudukan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, kemudian KB, dan sebagainya. Dibentuk satu tim untuk segera memverifikasi,” ujar politisi Golkar tersebut.
Budi menyebut tim tersebut sudah mulai dibentuk dan proses pemutakhiran data sedang berjalan.
Meski verifikasi berlangsung, ia menegaskan layanan kesehatan warga tidak boleh terhenti.
“Meskipun hari ini dalam situasi untuk memverifikasi, pelayanan itu tidak boleh terhenti. Tetap pelayanan kesehatan harus berjalan dan masyarakat harus terlayani dengan baik,” tegasnya.
Selain itu, Budi meminta Pemkab Sukabumi berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat terkait anggaran PBI yang tidak lagi turun ke Kabupaten Sukabumi.
“Makanya kami menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah provinsi. Kenapa anggaran PBI ini tidak turun ke Kabupaten Sukabumi,” katanya.
Pengawasan proses verifikasi sendiri akan dilakukan Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi tanpa perlu membentuk tim khusus baru.***
Editor: Aab Abdul Malik
(Dul)
