Wartain.com || Pemerintah Kota Sukabumi mempertegas arah pembangunan berbasis data melalui keikutsertaannya dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman Kolaborasi Satu Data Indonesia (SDI).
Kegiatan yang digelar di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026), ini menjadi momentum penting dalam mendorong tata kelola data yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menyampaikan bahwa kolaborasi lintas daerah dan lembaga ini merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan disusun berdasarkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kolaborasi Satu Data Indonesia menjadi fondasi penting agar perencanaan pembangunan di daerah tidak lagi bersifat parsial, tetapi terintegrasi dengan kebijakan nasional,” ujar Ayep Zaki usai menghadiri kegiatan tersebut.
Penandatanganan kolaborasi SDI melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi kepala daerah, perguruan tinggi, hingga BUMN. Sinergi ini bertujuan menjamin keterpaduan perencanaan dan penyelenggaraan data pembangunan di seluruh tingkatan pemerintahan.
Selain penandatanganan nota kesepahaman, rangkaian acara juga mencakup penandatanganan Surat Edaran Bersama Penyelenggaraan Informasi Geospasial serta sejumlah kerja sama lintas sektor. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pemanfaatan data dalam perencanaan wilayah, pengambilan kebijakan, serta penanganan isu strategis, termasuk kebencanaan.
Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas, Vivi Yulaswati, menekankan bahwa pembangunan yang efektif hanya dapat dicapai melalui data yang valid, terpadu, dan mudah diakses. Ia menilai selama ini fragmentasi data masih menjadi tantangan besar, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa Satu Data Indonesia merupakan bagian penting dari transformasi digital pemerintahan. Menurutnya, data kini menjadi sumber daya strategis yang menentukan kualitas kebijakan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Dari perspektif kebangsaan, Duta Arsip Nasional RI, Dr. Rieke Diah Pitaloka, mengingatkan agar penguatan data tetap berpijak pada prinsip desentralisasi, pemberdayaan daerah, kearifan lokal, serta keberlanjutan lingkungan dalam setiap perencanaan pembangunan.
Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Kota Sukabumi diharapkan semakin siap mengintegrasikan data daerah dengan sistem nasional. Dengan data yang presisi dan terpadu, kebijakan pembangunan di Kota Sukabumi dapat disusun lebih tepat sasaran, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
