Oleh: Dzikri Nur/Pengamat Sosial Keagamaan
Wartain.com || Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menghadapi periode krusial dalam perjalanan menuju realisasi Asta Cita—delapan program prioritas yang menjadi fondasi visi Indonesia Emas 2045.
Di tengah antusiasme publik pasca pelantikan, muncul dinamika baru: tekanan geopolitik akibat negosiasi tarif dagang dengan Amerika Serikat yang kini turun menjadi 19%, serta tuntutan moral dan etik dari sebagian kelompok masyarakat dan purnawirawan untuk meninjau kembali legitimasi Wapres Gibran.
Dalam konteks ini, posisi strategis Prabowo sebagai kepala negara tidak bisa sekadar simbolik atau bersifat seremonial. Ia harus tampil sebagai komandan eksekutif nasional—pengarah utama transformasi kebijakan dan stabilitas negara. Bukan hanya sebagai penjaga kontinuitas pemerintahan, tetapi sebagai arsitek utama restrukturisasi tata kelola negara.
Menjadi Kepala Eksekutif Strategis
Prabowo datang dari latar belakang militer, namun tidak berarti ia harus bertindak secara komando tanpa mekanisme demokratis. Justru keahliannya dalam membaca peta konflik, mengambil keputusan cepat, dan membangun loyalitas struktural bisa menjadi aset dalam menghadapi turbulensi global dan ancaman resesi yang membayangi.
Dalam hal ini, Asta Cita harus dibumikan secara teknokratik, bukan sekadar retoris. Mulai dari swasembada pangan, kedaulatan energi, hingga digitalisasi pendidikan dan layanan publik—semuanya membutuhkan koordinasi lintas sektor yang rapi dan kuat. Oleh karena itu, Presiden perlu mengambil posisi sentral dalam pemetaan ulang peran kementerian dan lembaga, memastikan bahwa tidak ada inefisiensi dalam pelaksanaan program prioritas nasional.
Negosiasi Tarif dan Ancaman Ekonomi Global
Penurunan tarif dagang dengan AS menjadi 19% patut diapresiasi sebagai hasil diplomasi strategis. Namun, kabar baik ini menyimpan potensi tantangan struktural. Ketergantungan ekspor pada satu mitra dagang dapat menggerus daya saing jangka panjang, terutama jika tidak diimbangi dengan diversifikasi mitra ekonomi dan penguatan produksi dalam negeri.
Dalam kondisi seperti ini, Prabowo mesti memimpin langsung koordinasi ekonomi nasional, bukan diserahkan sepenuhnya kepada Menko Perekonomian. Model koordinasi terpimpin (directed coordination) harus dibentuk untuk memastikan bahwa manfaat dari negosiasi tarif tidak hanya dinikmati kelompok elite, tetapi terasa hingga ke petani, nelayan, dan pelaku UMKM.
Restrukturisasi Kabinet: Bukan Sekadar Wacana
Restrukturisasi kabinet merah putih bukan hanya keharusan, tetapi keniscayaan. Ada dua alasan utama:
Perubahan peta global dan ekonomi pasca-negosiasi tarif, yang menuntut kecepatan adaptasi dan integrasi lintas kementerian.
Tuntutan moral dan akuntabilitas politik dari rakyat, yang mewakili suara etis tentang integritas demokrasi, termasuk isu seputar Wapres Gibran yang hingga kini masih menjadi perdebatan publik.
Restrukturisasi bukan berarti mencopot semata, tetapi menyegarkan energi kabinet. Kementerian yang tumpang tindih harus dilebur. Pos-pos strategis harus diisi oleh teknokrat dan negarawan, bukan semata hasil kompromi koalisi. Bahkan, untuk memulihkan kepercayaan publik, langkah-langkah korektif bisa dimulai dari penempatan tokoh-tokoh non-partisan dan profesional muda yang bersih dan progresif.
Menjawab Suara Rakyat
Desakan sebagian purnawirawan untuk “mengistirahatkan” Wapres Gibran bukan hanya persoalan personal, tetapi refleksi dari krisis etika dan legitimasi yang dirasakan sebagian masyarakat. Ini bukan semata-mata soal hukum, tetapi soal rasa keadilan publik yang harus dijawab secara arif.
Di sinilah Prabowo diuji. Sebagai pemimpin, ia harus membuktikan bahwa loyalitasnya bukan kepada kekuasaan, tetapi kepada rakyat dan konstitusi. Jika situasi politik dan psikologis publik makin tidak stabil, opsi-opsi politik yang lebih besar tidak boleh ditutup.
Jalan ke Depan
Prabowo memiliki peluang langka untuk mencatat sejarah. Namun, untuk itu ia harus melampaui narasi kekuatan, dan tampil sebagai negarawan yang memimpin dengan visi, keberanian moral, dan sensitivitas sosial. Mengelola Asta Cita bukan hanya soal menargetkan angka, tetapi membangun sistem yang berpihak pada rakyat.
Restrukturisasi kabinet, sikap bijak terhadap desakan publik, dan penguatan posisi Prabowo sebagai kepala eksekutif strategis adalah tiga fondasi utama untuk memastikan bahwa pemerintahannya bukan hanya kuat, tapi juga sah secara moral dan konstitusional.***
Foto : Istimewa
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
