Wartain.com || Menteri Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah (MenkoUKM) Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya bertujuan meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi rakyat melalui pemberdayaan pelaku UMKM lokal.
Hal itu disampaikan Maman saat menghadiri kegiatan di Kota Sukabumi, Kamis (9/10/2025). Ia menjelaskan, program prioritas nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini memiliki dua sasaran utama: meningkatkan kualitas gizi peserta didik dan membuka ruang besar bagi pelaku usaha kecil di daerah untuk tumbuh bersama.
“Program MBG menyasar dua hal sekaligus — peningkatan gizi anak-anak dan pemberdayaan UMKM sebagai pemasok utama bahan pangan,” ujar Maman.
Menurutnya, pemerintah telah membangun ribuan dapur umum MBG di seluruh Indonesia, dan masing-masing dapur diwajibkan mengutamakan pasokan bahan pangan dari pelaku usaha lokal, mulai dari petani, peternak, nelayan, hingga pengusaha mikro di sektor pangan.
Ribuan UMKM Terlibat dalam Rantai Pasok MBG
Maman menilai, dampak ekonomi program ini sangat besar. Setiap dapur umum MBG, kata dia, rata-rata melibatkan sekitar 15 pelaku usaha lokal dalam proses penyediaan bahan baku.
“Kalau seribu dapur saja masing-masing bekerja sama dengan 15 pemasok, artinya puluhan ribu UMKM ikut bergerak. Ini efek domino ekonomi yang luar biasa,” tuturnya.
Ia menjelaskan, kehadiran MBG turut menciptakan ekosistem ekonomi baru di sejumlah wilayah. Banyak daerah yang sebelumnya tidak memiliki komoditas pangan tertentu, kini mulai mengembangkan sektor baru untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG.
Sebagai contoh, Maman menyebut munculnya peternak ayam petelur baru di beberapa daerah yang sebelumnya tidak memiliki produksi telur lokal. “Karena ada MBG, masyarakat mulai berani membuka usaha baru. Ini bukti nyata program ini menumbuhkan ekonomi lokal,” ungkapnya.
Tantangan Implementasi dan Upaya Perbaikan
Meski demikian, Maman mengakui implementasi MBG masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam kesiapan rantai pasok lokal dan ketersediaan bahan baku di beberapa daerah.
“Kami sadar, program sebesar ini tidak bisa langsung sempurna. Maka kami mendorong peran aktif kepala daerah dan DPRD untuk terus mengevaluasi dan menyempurnakan pelaksanaannya,” jelasnya.
Terkait kontribusi program MBG terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, Maman menyebut hasil penghitungan masih dalam proses oleh Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Untuk dampak ekonominya secara nasional, kita tunggu hasil kajian resmi dari Kemenkeu dan BPS,” tambahnya.
Melalui sinergi lintas sektor, Maman berharap program MBG dapat menjadi penggerak baru bagi ekonomi kerakyatan — tidak hanya memperbaiki gizi generasi muda, tetapi juga memperkuat kemandirian pangan serta keberlanjutan usaha kecil di daerah.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
