Wartain.com – Persoalan biaya masih menjadi salah satu tantangan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Pemerintah pun menyiapkan sejumlah skema pembiayaan untuk membantu calon pekerja migran sejak tahap pelatihan hingga keberangkatan.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengatakan, pemerintah telah menyiapkan pembiayaan melalui program SMK Plus Go International atau SMK Go Global, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pekerja Migran, hingga skema pembiayaan melalui koperasi.
Hal itu disampaikan Mukhtarudin saat menghadiri International Job Fair di Kampus Pasim Kota Sukabumi, Senin (27/7/2026).
Menurutnya, melalui program SMK Go Global, biaya pelatihan calon pekerja migran akan ditanggung pemerintah.
“Jadi untuk biaya pelatihan untuk SMK Go Global tahun 2026 sampai 2029, khususnya yang program dari KP2MI, ada pemerintah yang akan membiayai pelatihannya,” ujar Mukhtarudin.
Program tersebut menargetkan 500 ribu calon pekerja migran selama periode 2026 hingga 2029. Pada 2026, pemerintah menyiapkan kuota 40 ribu peserta, kemudian 140 ribu peserta pada 2027, 180 ribu pada 2028, dan 140 ribu peserta pada 2029.
“Sehingga totalnya 2026 sampai 2029 500.000. Ini yang direktif Bapak Presiden. Atas arahan Bapak Presiden. Jadi ini program yang dibiayai oleh APBN, oleh pusat,” katanya.
Untuk Jawa Barat, kuota program pada 2026 mencapai 6.000 peserta. Pelaksanaannya akan melibatkan BP3MI Jawa Barat bersama lembaga pelatihan kerja, pemerintah daerah, P3MI, dan berbagai pihak lainnya.
Namun, pembiayaan calon pekerja migran tidak hanya berkaitan dengan pelatihan. Biaya pengurusan dokumen hingga keberangkatan juga menjadi perhatian pemerintah.
Mukhtarudin mengatakan, calon pekerja migran dapat memanfaatkan skema KUR Pekerja Migran maupun pembiayaan melalui koperasi.
“Jadi skema pembiayaannya ada bank, ada koperasi. Dalam rangka kita membantu sehingga diharapkan pekerja migran ini sudah enggak ada masalah soal biaya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembiayaan tersebut dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan calon pekerja migran.
“Baik ticketing-nya maupun pengurusan dokumennya; visanya, paspornya, dan MCU-nya, tes psikolognya, dan lain-lain semua dibiayai oleh pembiayaan dari KUR itu ataupun dari koperasi,” kata Mukhtarudin.
Untuk wilayah Jawa Barat, Bank BJB mendapat kuota penyaluran KUR Pekerja Migran sebesar Rp50 miliar pada 2026.
“Jawa Barat itu dalam Bank BJB dapat kuota untuk menyalurkan 50 miliar tahun 2026 untuk menyalurkan KUR,” ujarnya.
Meski demikian, Mukhtarudin mengingatkan calon pekerja migran tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak perbankan.
“Tentu KUR ini ada syarat dan ketentuannya, enggak bisa sembarangan orang,” katanya.
Menurut Mukhtarudin, pemerintah ingin memastikan calon pekerja migran tidak terpaksa mencari pembiayaan melalui pinjaman berbunga tinggi atau menjual aset untuk membiayai proses keberangkatan.
“Jadi dengan banyaknya skema ini akan semakin memudahkan pekerja migran,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah ikut terlibat dalam menyediakan dukungan pembiayaan bagi calon pekerja migran.
“Tadi Bapak Wali Kota Sukabumi juga akan membuat terobosan bagaimana untuk membiayai daripada calon-calon pekerja migran ini agar tidak terbebani masalah misalnya harus pinjam sana-sini dengan bunga besar, atau harus menjual aset dan lain-lain,” kata Mukhtarudin.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah penting untuk memperluas akses pembiayaan.
“Jadi daerah, pusat dan daerah akan melakukan upaya,” ujarnya.
Persoalan biaya tersebut juga dirasakan oleh calon pekerja migran yang hadir dalam kegiatan job fair. Salah satunya Sandi Kurnia yang berencana mencari pekerjaan ke Jepang.
Sandi sebelumnya bekerja selama delapan tahun di perusahaan Jepang di Cikarang. Ia kemudian mengundurkan diri dan berencana melanjutkan karier di Jepang.
“Saya background-nya itu kan di perusahaan Jepang ya. Selama di Cikarang 8 tahun alhamdulillah. Dan kemarin tuh baru resign,” ujar Sandi.
Sandi mengaku telah mempelajari bahasa Jepang selama masih bekerja. Ia berharap program SMK Go Global dapat menjadi akses bagi masyarakat yang ingin meningkatkan keterampilan sekaligus mencari pekerjaan di luar negeri.
“Mudah-mudahan mendapat job-nya lewat program SMK Go Global yang diselenggarakan oleh KemenP2MI,” katanya.
Namun, ketika ditanya mengenai kendala yang dirasakan saat mencari pekerjaan ke luar negeri, Sandi secara khusus menyoroti persoalan pembiayaan.
“Ke satu, belum ada perusahaan yang memang benar-benar join di apa… untuk pembiayaan,” ujar Sandi.
Ia berharap skema pembiayaan seperti KUR Pekerja Migran dapat benar-benar berjalan dan mudah diakses oleh calon pekerja.
“Nah seperti KUR Pekerja Migran yang benar-benar 100 persen bisa mengajukan 100 juta, belum ada. Masih… masih gimana ya, belum join atau misalkan baru mau launching sekarang,” katanya.
Sandi berencana mencari pekerjaan di Jepang karena memiliki pengalaman bekerja di perusahaan Jepang. Ia juga menilai pengalaman tersebut dapat menjadi modal untuk mengembangkan kariernya.
“Ke satu, mungkin Jepang adalah salah satu negara yang lebih maju dari Indonesia. Kedua, nanti juga setelah di Jepang bisa meneruskan kariernya lagi ke Indonesia,” ujarnya.
Ia menilai pengalaman kerja di luar negeri, ditambah keterampilan dan kemampuan bahasa asing, dapat menjadi nilai tambah ketika kembali bekerja di Indonesia.
“Banyak di Cikarang yang memang eks-eks Jepang nantinya yang bisa ditarik oleh perusahaan. Bukan kita yang mencari pekerjaan atau misalkan punya skill yang bisa didapatkan, terutama bahasa asing,” kata Sandi.
Sandi sendiri membidik pekerjaan di bidang ground handling, khususnya sektor logistik dan kargo penerbangan.
Sementara itu, Mukhtarudin menegaskan pemerintah terus berupaya membangun ekosistem pekerja migran yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses kerja luar negeri secara resmi dan pembiayaan yang lebih terjangkau.
“Bagi saya itu yang penting calon pekerja migran itu mudah, murah, aman, terlindungi,” tegasnya.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
