Wartain.com – Pemerintah Kota Sukabumi berpeluang memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, petani, nelayan, dan masyarakat berpenghasilan rendah seiring target pemerintah pusat meningkatkan penyaluran kredit untuk rakyat hingga Rp400 triliun.
Peluang tersebut menjadi perhatian Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026).
Ayep yang juga menjabat Ketua TPAKD Kota Sukabumi menilai peningkatan pembiayaan nasional perlu dimanfaatkan untuk memperluas kesempatan masyarakat memperoleh modal usaha. Dengan akses keuangan yang lebih terbuka, pelaku usaha diharapkan dapat mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan pendapatan keluarga.
Dalam kegiatan yang dibuka Presiden Prabowo Subianto tersebut, Ayep mengapresiasi capaian penyaluran pembiayaan sekitar Rp53 triliun dengan jumlah penerima manfaat lebih dari dua juta orang.
“Hari ini Rakornas TPAKD yang sudah menyalurkan kurang lebih Rp53 triliun dan penerimanya dua juta lebih, para pelaku usaha di Indonesia. Saya juga selaku Ketua TPAKD Kota Sukabumi sangat mengapresiasi program ini. Mudah-mudahan ke depannya akan jauh lebih besar,” ujar Ayep.
Ia juga menyoroti arahan Presiden mengenai peningkatan aliran dana pembiayaan ke daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat akses permodalan bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan finansial untuk menjalankan maupun mengembangkan usahanya.
“Ada pesan yang menarik dari Presiden, bahwa jumlah uang yang akan turun ke daerah akan jauh lebih besar. Tadi disampaikan, uang yang akan masuk ke daerah di tingkat kota akan jauh lebih besar,” katanya.
Dalam arahannya, Prabowo menargetkan penyaluran kredit untuk rakyat mencapai Rp400 triliun. Pembiayaan ini diarahkan untuk mendukung berbagai kelompok masyarakat, mulai dari petani, nelayan, pedagang, pelaku UMKM hingga keluarga berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan dan perdesaan.
Presiden juga mengapresiasi pembentukan TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia pada akhir 2024. Keberadaan tim tersebut diharapkan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, serta lembaga terkait dalam memperluas akses layanan keuangan.
Prabowo menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat, terutama melalui peningkatan pendapatan dan daya beli. Pemerintah pun menargetkan pembiayaan tersebut menjangkau sekitar 28 juta keluarga.
“Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Penghasilan rakyat secara riil harus meningkat, dan setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata,” tegas Prabowo.
Bagi Kota Sukabumi, peningkatan target pembiayaan tersebut menjadi momentum untuk mengoptimalkan peran TPAKD dalam menghubungkan kebutuhan modal masyarakat dengan layanan lembaga keuangan. Upaya ini juga perlu disertai pemetaan calon penerima manfaat agar pembiayaan dapat menjangkau kelompok yang tepat.
Selain memperluas akses kredit, pemanfaatan dana secara produktif menjadi faktor penting agar pembiayaan mampu mendorong pertumbuhan usaha, membuka peluang ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan lembaga keuangan, Pemkot Sukabumi diharapkan dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk memperluas inklusi keuangan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat lokal.***(RAF)
Editor: Aab Abdul Malik
