Wartain.com ||| Mantan anggota DPRD Jabar dari Partai Hanura yang merupakan eksponen aktivis 98, Boedi Hermansyah menyambut gembira atas terbitnya surat edaran yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat tentang pemberhentian izin kegiatan komersial di kawasan perkebunan dan kehutanan, kecuali buat kegiatan perlindungan.
Tidak dapat dipungkiri bahwa Provinsi Jawa Barat sejatinya membutuhkan investasi demi menggerakkan roda perekonomian daerah.
Akan tetapi tidak selamanya investasi yang datang harus mengganggu keseimbangan eksisting ekosistem wilayah, terlebih sampai mengorbankan kelestarian lingkungan.
Keluarnya surat edaran tersebut mengacu kepada PERGUB JABAR NO 11 Tahun 2025 tentang pengendalian alih fungsi lahan di wilayah Provinsi Jawa Barat menjadi bukti bahwa Gubernur Jawa Barat Kang Dedy Mulyadi (KDM) menjadi sikap tegas Provinsi Jawa Barat dalam melindungi keseimbangan ekosistem wilayahnya.
Terlebih PERGUB tersebut menjadi komitmen tegas Provinsi Jawa Barat dalam melindungi kehidupan warga nya dari potensi potensi bencana alam akibat massifnya pergeseran fungsi lahan tanpa adanya kendali yang didasari sikap yang Radikal terhadap kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem wilayah Jawa Barat.
Menjaga keseimbangan alam sangat penting, apalagi Jawa Barat merupakan provinsi dengan resiko bencana alam yang tinggi.
Mudah mudahan diikuti juga dengan langkah penertiban terhadap para pelanggar alih fungsi lahan, yang merupakan komitmen dari gubernur Jabar saat melakukan pembongkaran di kawasan puncak beberapa waktu yang lalu.***
Foto : Istimewa
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
