Oleh: Kang Dzikri Nur/Pengamat Sosial Keagamaan
Wartain.com – Memasuki paruh kedua 2026, dinamika politik Indonesia memperlihatkan meningkatnya ketegangan antara tuntutan publik, kepentingan ekonomi-politik, kebijakan pemerintah, dan perebutan pengaruh di dalam maupun di luar lingkar kekuasaan. Isu mengenai potensi gerakan massa pada Agustus 2026 menjadi salah satu fenomena yang menarik perhatian. Namun, isu tersebut harus dibaca secara hati-hati: antara keresahan rakyat yang autentik, mobilisasi politik, perang persepsi di ruang digital, dan kemungkinan penumpangan kepentingan oleh berbagai aktor.
Sejumlah pemberitaan pada Agustus 2026 memang mencatat bahwa isu demonstrasi besar ramai beredar di media sosial. Mantan pejabat intelijen TNI Brigjen TNI (Purn) Purnomo mengaitkan fenomena tersebut dengan keresahan ekonomi dan benturan kepentingan kelompok yang merasa terganggu oleh arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, khususnya penataan sumber daya alam.
Pada saat yang sama, analisis terhadap ruang digital menunjukkan bahwa sebagian konten mengenai demonstrasi juga diduga menggunakan materi lama atau pola penyebaran yang tidak sepenuhnya organik. Karena itu, ramainya percakapan digital tidak dengan sendirinya membuktikan adanya sebuah operasi politik terorganisasi.
Di sinilah perspektif intelijen strategis menjadi penting: bukan untuk memproduksi ketakutan, melainkan untuk membedakan fakta, indikasi, kemungkinan, dan propaganda.
Pertarungan Kedaulatan versus Resistensi Kepentingan
Salah satu titik penting yang muncul dalam pernyataan Purnomo adalah persoalan pengelolaan sumber daya alam. Menurut pemberitaan, ia melihat adanya kelompok yang merasa dirugikan oleh arah kebijakan Presiden Prabowo yang berusaha menata kembali pengelolaan kekayaan alam dan meningkatkan transparansi mengenai siapa yang memperoleh manfaat dari sumber daya tersebut.
Persoalan ini sebenarnya jauh lebih besar daripada sekadar konflik antara pemerintah dan kelompok politik tertentu.
Ia menyentuh pertanyaan fundamental tentang siapa yang sesungguhnya berdaulat atas kekayaan Indonesia.
Pasal 33 UUD 1945 menempatkan cabang-cabang produksi yang penting dan kekayaan alam pada kerangka penguasaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena itu, ketika negara melakukan penataan terhadap pertambangan, perkebunan, kehutanan, energi, dan sumber daya strategis lainnya, kebijakan tersebut secara alamiah akan berhadapan dengan kepentingan ekonomi yang telah terbentuk selama bertahun-tahun.
Di sinilah istilah oligarki harus digunakan secara hati-hati. Tidak setiap pengusaha adalah oligarki, tidak setiap kritik terhadap pemerintah merupakan operasi oligarki, dan tidak setiap demonstrasi merupakan hasil rekayasa elite. Sebaliknya, tidak pula dapat dinafikan bahwa perubahan distribusi sumber daya ekonomi dapat menciptakan kelompok yang kehilangan privilese dan kemudian berusaha mempertahankan kepentingannya.
Dengan demikian, pertarungan sesungguhnya bukan semata-mata siapa mendukung siapa, melainkan model negara seperti apa yang sedang dibangun: apakah sumber daya strategis dikelola berdasarkan kepentingan publik atau tetap menjadi arena konsentrasi manfaat pada kelompok tertentu.
Gerakan Massa: Keresahan Rakyat atau Arena Perebutan Pengaruh?
Gerakan massa harus dibaca melalui beberapa lapisan sekaligus.
Lapisan pertama adalah kondisi objektif masyarakat: harga kebutuhan hidup, kesempatan kerja, ketimpangan ekonomi, pelayanan publik, keadilan hukum, dan kepercayaan terhadap pemerintah.
Lapisan kedua adalah framing politik, yakni bagaimana persoalan tersebut diberi makna dan diterjemahkan menjadi tuntutan politik.
Lapisan ketiga adalah mobilisasi, yaitu kemampuan organisasi, tokoh, jaringan mahasiswa, kelompok masyarakat sipil, maupun aktor politik untuk mengubah keresahan menjadi tindakan kolektif.
Lapisan keempat adalah aktor penunggang, apabila memang terdapat pihak tertentu yang mencoba memasukkan agenda mereka ke dalam gerakan yang pada awalnya lahir dari keresahan masyarakat.
Karena itu, terlalu sederhana jika seluruh gerakan massa disebut sebagai “gerakan rakyat” atau sebaliknya langsung dicap sebagai “gerakan yang ditunggangi”.
Peristiwa Agustus 2026 justru menunjukkan pentingnya membedakan keduanya..Beberapa aksi mahasiswa memang benar-benar berlangsung. Misalnya, BEM UI melakukan aksi pada 18 Agustus 2026 dengan membawa sejumlah tuntutan politik dan sosial.
Artinya, terdapat ruang ketidakpuasan nyata yang tidak boleh direduksi menjadi teori konspirasi. Namun, pada saat yang sama, ruang digital dapat menjadi medan perang persepsi. Konten demonstrasi lama dapat diedarkan kembali seolah-olah merupakan peristiwa terkini, sementara algoritma media sosial dapat memperbesar persepsi bahwa sebuah gerakan jauh lebih besar daripada kenyataan lapangannya.
Ancaman Trojan Horse: Musuh dari Dalam Sistem
Konsep trojan horse menarik digunakan sebagai metafora dalam membaca persoalan pemerintahan. Yang dimaksud bukanlah tuduhan bahwa setiap pejabat yang berbeda pandangan merupakan pengkhianat, melainkan kemungkinan adanya kepentingan tersembunyi yang bekerja melalui struktur yang secara formal berada di dalam sistem.
Dalam perspektif intelijen, persoalan seperti ini memang lebih kompleks daripada oposisi terbuka. Oposisi terbuka dapat diidentifikasi karena posisi dan kepentingannya relatif terlihat. Sebaliknya, konflik kepentingan internal dapat berlangsung melalui keterlambatan birokrasi, kebocoran informasi, pembentukan opini, resistensi administratif, manipulasi kebijakan, atau penggunaan jaringan informal.
Namun istilah cleansing strategy juga harus ditempatkan dalam kerangka hukum. Pembersihan birokrasi tidak boleh berubah menjadi perburuan politik. Negara hukum membutuhkan pembuktian, mekanisme pemeriksaan, audit, disiplin administratif, dan proses hukum yang transparan.
Karena itu, strategi terbaik bukanlah “membersihkan” berdasarkan dugaan, melainkan memperkuat sistem sehingga konflik kepentingan dapat dideteksi dan dibuktikan.
Dalam konteks ini, intelijen seharusnya memberikan peringatan dini dan analisis kepada pengambil keputusan. Purnomo sendiri pernah menjelaskan bahwa intelijen memberikan masukan strategis dan peringatan ancaman, sementara keputusan politik tetap berada pada pimpinan negara.
TNI, Netralitas, dan Benteng Konstitusional Negara
Dalam situasi politik yang semakin panas, posisi TNI menjadi sangat strategis. TNI harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan tugas pertahanan negara, bukan menjadi instrumen persaingan politik praktis.
Kekuatan negara justru terlihat ketika institusi pertahanan mampu menjaga disiplin profesionalnya di tengah tekanan politik.
Netralitas TNI bukan berarti negara pasif menghadapi ancaman. Sebaliknya, netralitas berarti setiap tindakan keamanan harus memiliki dasar hukum, proporsionalitas, dan orientasi menjaga keselamatan rakyat serta keutuhan NKRI.
Kehadiran aparat dalam menghadapi demonstrasi pun harus dibedakan antara pengamanan hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat dengan penanganan tindakan kekerasan atau kriminalitas.
Negara yang kuat bukan negara yang takut terhadap demonstrasi.
Negara yang kuat adalah negara yang tidak mudah diguncang oleh demonstrasi, tetapi juga tidak kehilangan kemampuan mendengar suara rakyat.
Manuver Elit dan Risiko Polarisasi
Pada tingkat elite, dinamika politik mantan pejabat tinggi negara, termasuk figur seperti Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka, menjadi bagian dari lanskap politik yang tidak dapat diabaikan. Namun, setiap analisis mengenai keterlibatan atau pengaruh aktor politik harus dibedakan antara fakta, persepsi publik, dan dugaan politik.
Bahaya terbesar justru muncul ketika masyarakat dipaksa memilih dua kubu secara ekstrem. Dalam situasi seperti itu, isu ekonomi dapat berubah menjadi konflik identitas; kritik kebijakan berubah menjadi kebencian personal; dan perbedaan politik berubah menjadi permusuhan sosial.
Di sinilah kenegarawanan elite menjadi sangat penting. Elite politik semestinya tidak menjadikan keresahan rakyat sebagai bahan bakar untuk memperbesar konflik. Sebaliknya, pemerintah juga tidak boleh menggunakan label “ancaman” untuk membungkam kritik yang sah.
Ujian Sesungguhnya: Negara Mampu Mengubah Keresahan Menjadi Kepercayaan
Pada akhirnya, persoalan Agustus 2026 tidak semata-mata tentang apakah gerakan massa akan membesar atau mengecil.
Pertanyaan yang jauh lebih strategis adalah: Mengapa masyarakat sampai memiliki keresahan?
Dan pertanyaan berikutnya:
Apakah negara mampu mengubah keresahan tersebut menjadi kepercayaan?
Jika pemerintah serius membangun kedaulatan ekonomi, maka keberhasilannya harus terlihat dalam kehidupan rakyat: sumber daya alam memberikan manfaat nyata, korupsi ditekan, birokrasi bekerja, hukum berlaku adil, lapangan kerja tumbuh, dan kebijakan publik dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, kedaulatan tidak cukup diumumkan dari podium kekuasaan; kedaulatan harus dirasakan di meja makan rakyat.
Inilah inti persoalannya. Resistensi terhadap perubahan mungkin muncul dari kelompok yang kehilangan kepentingan. Provokasi mungkin terjadi. Perang informasi mungkin berlangsung. Manuver elite mungkin berkembang. Tetapi semua itu hanya dapat menjadi ancaman strategis apabila negara kehilangan legitimasi dan rakyat kehilangan kepercayaan.
Karena itu, jalan keluar bukan sekadar tindakan represif, melainkan konsolidasi negara melalui transparansi, penegakan hukum, reformasi birokrasi, perlindungan hak konstitusional rakyat, profesionalisme TNI-Polri, serta keberanian pemerintah memastikan kekayaan alam benar-benar kembali kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dalam perspektif tersebut, Agustus 2026 bukan hanya momentum kewaspadaan keamanan. Ia adalah ujian terhadap kualitas kedaulatan Indonesia.
Sebab pada akhirnya, stabilitas nasional tidak dibangun hanya dengan kekuatan aparat, tetapi dengan keadilan yang dirasakan rakyat, pemerintahan yang dipercaya, dan negara yang mampu berdiri di atas seluruh kepentingan golongan.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
