Wartain.com || Sekjen Komite Nasional Kedaulatan Energi, Aam Abdul Salam, S.Ag, menyatakan dukungan penuh terhadap pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto yang menekankan agar aparat penegak hukum berpihak pada rakyat kecil dan tidak melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat yang lemah secara sosial maupun ekonomi.
Menurut Aam, arahan Presiden Prabowo tersebut merupakan penegasan penting bahwa hukum di Indonesia harus menjadi alat keadilan, bukan alat kekuasaan. Ia menilai, selama ini masih banyak masyarakat kecil yang menjadi korban ketidakadilan akibat penyalahgunaan wewenang aparat hukum di lapangan.
“Kami sangat mengapresiasi arahan Presiden Prabowo. Sudah saatnya aparat penegak hukum benar-benar menjadi pelindung rakyat, bukan menakut-nakuti mereka. Tidak boleh ada lagi kriminalisasi terhadap rakyat kecil hanya karena mereka tidak punya akses atau kekuasaan,” tegas Aam dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/10/2025).
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa aparat hukum harus menjalankan tugas dengan hati nurani dan keadilan sosial. Dalam arahannya, Prabowo menekankan pentingnya pendekatan humanis terhadap masyarakat miskin, petani, nelayan, pedagang kecil, serta buruh yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
Arahan tersebut dinilai Aam sebagai bentuk keberpihakan yang jelas dari seorang kepala negara kepada kelompok masyarakat paling rentan. Menurutnya, langkah itu menunjukkan bahwa Prabowo bukan hanya memimpin dengan kekuatan militer dan disiplin, tetapi juga dengan rasa kemanusiaan dan keadilan sosial yang tinggi.
“Arahan Presiden ini merupakan refleksi dari kepemimpinan nasional yang berkeadilan. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu pesan moral yang harus diterjemahkan seluruh lembaga penegak hukum, baik di kepolisian, kejaksaan, maupun kehakiman,” ujar Aam.
Aam juga menilai bahwa keberanian Presiden Prabowo dalam menegur aparat penegak hukum yang menyimpang merupakan bukti nyata dari niat baik pemerintah dalam memperkuat negara hukum yang adil.
“Selama ini kita sering melihat kasus rakyat kecil ditangkap atau dikriminalisasi, sementara korporasi besar yang merusak lingkungan atau melanggar hukum justru lolos. Ini tidak boleh terus terjadi di era Presiden Prabowo,” tandas Aam
Menurutnya, reformasi hukum adalah bagian dari reformasi nasional yang belum tuntas sejak 1998. Karena itu, komitmen Presiden Prabowo untuk membela rakyat kecil di hadapan hukum merupakan langkah maju untuk menuntaskan amanat reformasi.
“Kami ingin aparat hukum menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Hukum harus menghadirkan rasa aman dan damai bagi rakyat, bukan menimbulkan ketakutan. Itulah makna sebenarnya dari perintah Presiden Prabowo,” pungkasnya.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
